Selain Donald Trump, kongres Amerika Serikat pernah memakzulkan Presiden Andrew Johnson hingga Bill Clinton.
JEDA.ID – Kongres Amerika Serikat Rabu 18 Desember 2019 secara resmi memakzulan Presiden Donald Trump dengan mengambil suara 230 berbanding 197. Trump bersalah atas dua pasal pemakzulan, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.
Kongres lewat House of Representatives mengambil keputusan ini dengan melewati perdebatan panjang. Donald Trump selanjutnya bakal disidang Senat Amerika Serikat terkait pemakzulan ini.
Pemimpin Negara yang Selalu Hadir di Pelantikan Presiden SBY & Jokowi
Seperti diketahui, anggota Senat Amerika Serikat didominasi Partai Republik yang menaungi Donald Trump. Setidaknya membutuhkan minimal dua pertiga suara untuk memakzulkan dan mendepak Donald Trump dari Gedung Putih.
Donald Trump. (Reuters)
Donald Trump tak tinggal diam. Trump mengecam langkah Kongres untuk memakzulkannya. Trump menuding Partai Demokrat, yang mengendalikan House of Representatives AS telah menunjukkan kebencian mendalam dan penghinaan bagi warga AS.
Oleh karenanya, klaim Trump, Hous of Representative akan menyesali upaya mereka ketika para pemilih memberikan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2020.
“Pemakzulan tanpa hukum dan partisan ini adalah bunuh diri politik untuk Partai Demokrat,” ujar Trump dalam kampanye kepresidenannya di Battle Creek, Michigan, seperti dikutip Bisnis dari Bloomberg.
Akar Konflik Muslim Uighur di Xinjiang China
Reaksi Publik
Sementara itu, publik Amerika Serikat tetap terpecah pada apakah Trump harus dicopot dari jabatannya, menurut jajak pendapat Wall Street Journal/NBC News yang dipublikasikan pada Rabu (18/12/2019).
Sekitar 48 persen responden mendukung pemakzulan Trump dan persentase yang sama menentangnya. Jajak pendapat itu mensurvei 900 orang dewasa sepanjang 14-17 Desember 2019.
Meski begitu, Senat AS, yang dikontrol Republik, diprediksi tidak akan memilih untuk menggulingkan Trump dari jabatannya dalam sesi sidang yang akan digelar pada awal tahun depan. Ini artinya Trump akan tetap menjabat sebagai Presiden AS.
Pada Selasa (17/12/2019), Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell menyebut persidangan nanti merupakan “proses politik” dan mengatakan bahwa ia tidak akan bertindak sebagai “juri yang tidak memihak”.
“DPR membuat keputusan politik partisan untuk memakzulkan. Saya mengantisipasi kita akan memiliki hasil yang sebagian besar partisan di Senat. Saya sama sekali tidak netral tentang hal ini,” tuturnya.
Dua presiden AS sebelum Trump juga pernah mengalami pemakzulan. Andrew Johnson mengalami pemakzulan dengan pusat masalah memecat Menteri Perang AS. Sedangkan Bill Clinton dimakzulkan setelah berhubungan seksual dengan karyawan magang.
Seroang presiden AS lainnya, Richard Nixon hampir dimakzulkan. Namun dia mengundurkan diri sebelum sidang pemakzulan berlangsung.
Heboh Palestina Hilang Lagi di Google Maps, Begini Penjelasannya
Andrew Johnson (1868)
Pembunuhan Abraham Lincoln pada bulan April 1865 membuat wakil presidennya, Johnson, seorang supremasi kulit putih melenggang ke Gedung Putih. AS pada saat itu masih dilanda perang saudara dengan motif rasial di Selatan.
Johnson dituntut harus segera mengambil langkah-langkah untuk memersatukan warga AS yang terpecah akibat perang saudara. Tetapi Johnson memveto undang-undang hak sipil, secara sepihak mengampuni ratusan mantan pemimpin Konfederasi dan menyerukan pembunuhan musuh-musuh politiknya.
Johnson pada dasarnya dimakzulkan karena merongrong penyebab persamaan ras, tulis sejarawan Brenda Wineapple dalam bukunya The Impeachers mengutip The Guardian.
Tetapi sebagian besar pasal pemakzulan terhadapnya didasarkan pada tuduhan karena Johnson memecat, Edwin Stanton Menteri Perang saat itu, yang berperan penting dalam menentang serangan rasis terhadap hak pilih untuk mantan budak.
Johnson tetap memegang jabatan setelah dibantu di Senat dengan selisih satu suara, kemenangan yang menurut para sejarang ada ndikasi penyuapan.
Negara-Negara Paling Siap PNS Diganti Robot
Richard Nixon (1974)
Pada November 1972, Nixon memenangkan pemilihan ulang dengan margin kemenangan terbesar dalam sejarah pemilihan presiden AS. Tetapi lima bulan sebelumnya, pencurian di markas Partai Demokrat di kompleks hotel Watergate telah memicu rangkaian peristiwa pelengserang terhadapnya.
Dalam penyelidikannya terhadap perampokan, jaksa penuntut khusus Archibald Cox mengungkap kampanye kotor untuk menyerang lawan politik Nixon, yang dibiayai oleh dana rahasia rahasia dan disutradarai oleh Nixon sendiri. Selama berbulan-bulan, Nixon secara terbuka membantah terlibat atas skema spionase tersebut.
Meski demikian penyelidikan pemakzulan tetap dibuka pada Oktober 1973, setelah Nixon memecat dua pejabat tinggi di departemen kehakiman karena menolak memecat Cox. Terjadi pertengkaran atas barang bukti, termasuk rekaman percakapan Kantor Oval Nixon.
Pada akhir Juli 1974, sepertiga dari anggota Partai Republik yang terpilih di komite kehakiman DPR bergabung dengan Demokrat untuk menyetujui tiga pasal pemakzulan, menghalangi keadilan, penyalahgunaan kekuasaan dan penghinaan terhadap Kongres.
Di bawah tekanan dari sesama anggota Partai Republik, Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974, sebelum DPR memberikan suara untuk pemakzulannya.
Konspirasi Dua Bos Wall Street di Balik Black Friday
Bill Clinton (1998)
Sementara pemakzulan Clinton dikaitkan dengan hubungannya dengan karyawan magang Gedung Putih, Monica Lewinsky, ia dimakzulkan karena berbohong kepada dewan juri dalam kasus terpisah, yang dibawa oleh mantan pegawai negara bagian Arkansas, Paula Jones.
Menanggapi gugatan pelecehan seksual yang diajukan oleh Jones, Clinton membantah dalam posisi bersumpah dan wawancara video bahwa ia memiliki hubungan seksual dengan Lewinsky.
Penegasan itu dibantah oleh sebuah laporan yang diajukan ke Kongres oleh penasihat independen Kenneth Starr, yang mendokumentasikan hubungan Clinton dengan Lewinsky secara mendetail.
Proses pengaduan terhadap Clinton dibuka pada Oktober 1998, dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dua pasal pemakzulan terhadapnya, untuk sumpah palsu dan menghalangi keadilan, pada bulan Desember. Dua pasal lain yang diusulkan, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan sumpah palsu untuk kedua kalinya ditolak.
Senat yang dipimpin Partai Republik membebaskan Clinton karena hanya mendapat 50 suara dari 67 suara dibutuhkan.
