Penerapan AI di pemerintahan dalam pelayanan publik seperti PNS diganti robot bisa memperluas kesenjangan global antara Utara dengan Selatan.
JEDA.ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengutarakan keinginannya agar PNS di eselon III dan IV diganti dengan robot atau kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).
Menjadi pertanyaan kemudian, apakah Indonesia sudah benar-benar siap PNS diganti dengan robot?
Laporan dari Oxford Insights dan International Development Research Center yang bertajuk Government AI Readiness Index 2019 bisa menjadi gambaran tentang kesiapan pemerintah di berbagai negara dalam menerapkan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik.
Sebagaimana dikutip dari laman Oxford Insights, Kamis (12/12/2019), disebutkan kecerdasan buatan memiliki kekuatan untuk mengubah cara pemerintah di seluruh dunia memberikan layanan publik.
”Pada gilirannya, ini dapat sangat meningkatkan pengalaman pemerintah tentang warga negara. Pemerintah sudah menerapkan AI dalam operasi dan pemberian layanan mereka, untuk meningkatkan efisiensi, menghemat waktu dan uang, dan memberikan layanan publik yang lebih baik,” sebagaimana tertulis dalam laporan itu.
PNS Lebih Rawan Dahulukan Keluarga Dibanding yang Bayar
Dalam laporan itu, kesiapan PNS di Indonesia digantikan dengan robot atau AI saat memberikan pelayanan publik sebenarnya tidak terlalu buruk.
Indonesia dalam penerapan AI di pemerintah peringkat kelima di ASEAN. Sedangkan di dunia, Indonesia berada di posisi 57 dari 194 negara dengan skor 5,420.
Berikut daftar 10 negara dan beberapa negara ASEAN yang paling siap menggunakan kecerdasan buatan di pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.
1. Singapura skor 9,186
2. Inggris skor 9,069
3. Jerman skor 8,810
4. Amerika Serikat skor 8,804
5. Finlandia skor 8,772
6. Swedia skor 8,674
7. Kanada skor 8,674
8. Prancis skor 8,608
9. Denmark skor 8,601
10. Jepang skor 8,582
22. Malaysia skor 7,108
50. Filipina skor 5,704
56. Thailand skor 5,458
57. Indonesia skor 5,420
11 Poin Penilaian
Ilustrasi kecerdasan buatan (Freepik)
Dari daftar yang dirilis Oxford Insights itu, kesiapan PNS Indonesia diganti dengan robot atau AI di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, Indonesia masih di atas Vietnam (ke-70), Brunei Darussalam (ke-120), atau Laos (ke-137).
Indonesia juga masih kalah bila dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia seperti India (ke-17), Brasil (ke-40), Turki (ke-46), dan Kenya (ke-52). Di kawasan Asia Pasifik, kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kecerdasan buatan di sektor pelayanan publik di urutan ke-14.
Oxford Insights menyatakan skor itu dihitung dari 11 metrik input yang dikelompokkan dalam empat klaster besar yaitu tata kelola; infrastruktur dan data; keterampilan dan pendidikan; dan layanan pemerintah dan publik.
PNS Kerja dari Rumah atau Sambil Liburan di Depan Mata
”Data tersebut berasal dari berbagai sumber daya, mulai dari penelitian kami sendiri di meja strategi AI, ke database seperti jumlah startup AI yang terdaftar di Crunchbase, hingga indeks seperti Indeks Pembangunan e-Government PBB.”
Dalam laporan itu disebutkan langkah pemerintah dalam menerapkan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik seperti PNS diganti robot harus dilakukan dengan hati-hati.
Jika diterapkan tanpa memperhatikan etika dan keselamatan, AI dalam layanan publik bisa menjadi tidak efektif, buruk, dan sangat berbahaya. Mereka menyatakan indeks ini dibuat bukan untuk menciptakan atau memicu perlombaan global untuk AI.
”Indeks ini untuk mendorong semua pemerintah-baik di Utara atau Selatan-untuk dipersiapkan sebaik mungkin untuk membantu warga mereka memanfaatkan manfaat otomatisasi, sambil melindungi mereka dari risiko yang terkait.”
Ketika Robot dan Kecerdasan Buatan Bisa Setujui Utang Online
Teknologi kecerdasan buatan termasuk PNS diganti robot diperkirakan akan menambah US$15 triliun ke ekonomi global pada 2030. Namun, dari indeks yang dihasilkan Oxford Insights ini menyatakan pemerintah negara-negara di Utara punya peluang keuntungan itu daripada negara di Selatan.
”Oleh karena itu, ada risiko bahwa negara-negara di Selatan dapat ditinggalkan oleh apa yang disebut revolusi industri keempat. Tidak hanya mereka tidak akan menuai manfaat potensial dari AI, tetapi ada juga bahaya bahwa implementasi yang tidak merata memperluas kesenjangan global.”
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang disebut akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di dunia pada 2030. Jadi siap PNS diganti robot?
