Sebanyak 12 calon wakil menteri dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) berasal dari kalangan profesional hingga partai politik dan sukarelawan.
JEDA.ID— Sebanyak 12 calon wakil menteri dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat (25/10/2019). Mereka berasal dari kalangan profesional hingga partai politik dan sukarelawan. Para calon wakil menteri yang berkemeja putih itu dipanggil bergantian ke Istana Kepresidenan pada Jumat pagi tadi. Setelah bertemu dengan Jokowi, mereka lalu mengungkapkan posisi yang ditugaskan.
Mereka berasal dari latar belakang yang beragam. Ada diplomat, dirut BUMN, sukarelawan Jokowi, hingga elite partai politik. Total ada 12 orang yang dipanggil. Berikut ini komposisinya:
Profesional
1. Budi Gunadi Sadikin (Direktur Utama Mining Industry Indonesia): Wakil Menteri BUMN
2. Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri): Wakil Menteri BUMN
3. Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat): Wakil Menteri Luar Negeri
4. Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut): Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal): Wakil Menteri Keuangan
Partai politik
1. Zainut Tauhid (PPP): Wakil Menteri Agama
2. Jerry Sambuaga (Golkar): Wakil Menteri Perdagangan
3. John Wempi Wetipo (PDIP): Wakil Menteri PUPR
4. Surya Tjandra (PSI): Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang
5. Angela Tanoesoedibjo (Perindo): Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
TKN Jokowi-Ma’ruf
1. Wahyu Sakti Trenggono (Pengusaha/Bendahara TKN): Wakil Menteri Pertahanan
Sukarelawan Jokowi
1. Budi Arie Setiadi (Ketum Projo): Wakil Menteri Desa dan PDTT
Keluarga Sederhana
Surya Tjandra (PSI) ditunjuk jadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (detik)
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra akan mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia diminta oleh Presiden Jokowi untuk membantu Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Dikutip dari berbagai sumber, Surya berasal dari keluarga sederhana. Pria kelahiran 1971 itu lahir dari ayah dan ibu seorang pedagang ayam potong di pasar Jatinegara, Jakarta. Kesederhanaan itu membuat Surya memiliki pengalaman sempat tidak bisa mengambil rapot karena belum menyelesaikan administrasi sekolah dan kedua kakaknya harus berhenti kuliah karena masalah biaya.
Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Ia justru berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bahkan Surya melanjutkan Studi Pasca Sarjana melalui jalur beasiswa di Universitas Warwick, Inggris dan Program Doktoral di Universitas Leiden, Belanda.
Tumbuh dari keluarga sederhana, membuatnya punya sensitivitas yang tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini yang mendorongnya untuk memilih bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Di lembaga itu, Surya ditempatkan di Divisi Perburuhan yang fokus untuk pembelaan terutama bagi buruh industri. Surya jugalah yang mengawal pengesahan UU No. 24 tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang dikenal dengan istilah BPJS.
Memiliki pengalaman bekerja di LSM pendamping, advokasi perburuhan, dosen, dan peneliti bidang hukum di sejumlah universitas, membuat Surya memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memahami kompleksitas masalah yang ada untuk satu isu tertentu.
Putra Bos Lippo
Jerry Sambuaga jadi Wakil Menteri Perdagangan (detik)
Jerry Sambuaga diminta presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan wakil menteri Perdagangan. Jerry Lahir di Jakarta 2 Juli 1985. Ayahnya, Theo L. Sambuaga adalah Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang. Mengutip jerrysambuaga.id, saat ini dia merupakan anggota partai Golkar yang juga mengajar sebagai dosen FISIP Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.
Anak dari politisi Theo L. Sambuaga ini menyelesaikan studi S1 nya di University of San Francisco, Amerika Serikat (AS). Kemudian dia melanjutkan S2 di Master of International Affairs in International Security Policy, Columbia University, School of International and Publlic Affair New York. Lalu menyelesaikan S3 di Universitas Indonesia, Depok.
Jerry pernah menjadi researcher untuk direktur keamanan internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) pada Direktorat KIPS di Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, yang bertugas mengeksplorasi dan melakukan riset masalah terorisme, keamanan internasional, dan isu mengenai pertahanan. Pada 2006, Jerry terlibat aktif sebagai Researcher dalam misi penjaga perdamaian dan resolusi konflik, tepatnya sebagai divisi politik pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.
Jerry saat itu berkolaborasi sebagai Penasihat Khusus delegasi Indonesia di PBB. Setahun berikutnya yakni tahun 2007, Jerry terlibat dalam riset sebagai Researcher untuk ASEAN Regional Forum (ARF) di Sekretariat ASEAN, Jakarta yang secara spesifik menginvestigasi dan menganalisis masalah-masalah konflik teritorial, pertahanan, keamanan, terorisme, dan militer di wilayah Asia Tenggara.
Pada tahun 2008 – 2009, Jerry menjabat sebagai Staf Ahli Ketua DPR RI yang secara spesifik menangani isu-isu luar negeri, khususnya terkait hubungan DPR RI dengan parlemen-parlemen asing. Dan setelah selesai menjabat sebagai Staf Ahli Ketua DPR RI, Jerry kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Ketua DPD RI dari tahun 2009 – 2016.
Di luar Golkar, Jerry juga aktif di beberapa Ormas, antara lain sebagai Wakil Sekretaris DPP Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957, Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), dan Wakil Sekjen DPP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Saat ini Jerry menjabat sebagai Wakil Sekeretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI.
Putri Hary Tanoesoedibjo
Dalam jajaran Wamen terdapat juga putri Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, merapat ke Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019) pagi ini. Berkemeja putih, Angela terlihat segar dengan riasan tipis bernuansa peach serta rambut digerai alami. Berikut fakta tentang Angela seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Sudah Diprediksi
Pada awal Mei 2019, muncul wacana bahwa kabinet yang dibentuk Jokowi akan menggandeng kalangan muda sebagai menteri. Nama Angela Tanoesoedibjo pun muncul dan sempat disodorkan sebagai kandidat. Nama putri politikus sekaligus bos media itu terlontar dari pernyataan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq kala itu. Dia mengatakan, Partai Perindo memiliki beberapa kandidat yang sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi –saat itu masih menjadi calon presiden incumbent– bahwa ingin menunjuk menteri dengan usia 20 – 30 tahun.
“Angela Herliani Tanoesoedibjo. Usianya 32 tahun. Dia sekarang aktif di dunia usaha. Juga sebagai direktur GTV juga. Cocok jadi panutan bagi generasi milenial,” sebut Rofiq, seperti dikutip dari detiknews. Meskipun tidak terpilih menjadi menteri, Angela Tanoesoedibjo akhirnya diminta menjadi wamen oleh Presiden Jokowi.
2. Tak Asing dengan Dunia Politik
Angela Tanoesoedibjo tidak asing dengan dunia politik. Dia pernah maju sebagai caleg di Pileg 2019 dari Partai Perindo, Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo. Namun keberuntungan belum berpihak padanya. Langkah wanita yang dikenal sebagai pengusaha ini terhenti karena pencapaian suaranya belum mencukupi syarat untuk menjadi anggota legislatif. Dalam Partai Perindo sendiri, Angela menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Sementara jabatan Sekretaris Jenderal dipegang Ahmad Rofiq.
3. Berpengalaman di Media Massa dan Komunikasi
Sejak September 2016, Angela menjabat sebagai Direktur MNC Group. Ia juga merupakan direktur stasiun televisi GTV. Berkaitan dengan jabatannya sebagai petinggi media, Angela bisa dibilang memang menekuni bidang komunikasi. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Teknologi Sydney Australia pada 2008 dengan gelar Bachelor of Arts. Sulung dari empat bersaudara ini kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas New South Wales pada 2010. Angela berhasil meraih gelar Master of Commerce di bidang Keuangan
Bagi-bagi Kekuasaan?
Penunjukkan 12 nama untuk menduduki posisi 12 Wakil Menteri ditanggapi beragam. “Pengisian jabatan Wakil Menteri [Wamen] secara besar-besaran ketika kabinet baru terbentuk adalah kebijakan patut untuk dikritisi mengingat dalam sistem presidensial di UUD 1945 Menterilah yang berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan,” kata pakar hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada wartawan, Jumat seperti dilansir detikcom.
Selain itu, kata Bayu, pengangkatan Wamen di awal masa jabatan kabinet juga tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana pengangkatan Wamen sifatnya adalah fakultatif yaitu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.
“Untuk dapat mengetahui apakah suatu kementerian membutuhkan Wamen tentunya baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu,” ujar Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember itu.
Ukurannya yaitu ketika kabinet telah bekerja dan dievalusi. Dari evaluasi itu baru diketahui beban kerja Menteri tertentu sudah berlebihan sehingga perlu di dukung oleh adanya Wamen. “Tujuan pengangkatan Wamen di suatu kementerian tersebut adalah dimaksudkan untuk meringankan beban kerja berlebihan dari satu Menteri di kementerian tertentu sehingga seluruh target presiden di kementerian tersebut dapat tercapai tepat waktu,” cetus Bayu.
Menurut Bayu, pengangkatan Wamen secara besar-besaran di awal pembentukan kabinet juga lebih kental nuansa bagi-bagi kekuasaan. Dibandingkan kebutuhan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Hal ini terkonfirmasi karena Wamen yang diangkat Presiden mayoritas adalah dari Parpol pendukung dan relawannya saat Pemilu yang lalu. “Padahal maksud awal pembentuk UU Kementerian Negara saat mengatur jabatan Wamen adalah diproyeksikan untuk kalangan profesional, mengingat jabatan menteri diasumsikan mayoritas sudah diisi oleh kalangan Parpol,” kata Bayu menegaskan.
Berpeluang Mengganggu
Sikap Presiden yang demikian ini juga dinilai Bayu sebagai bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping namun kaya fungsi dan bekerja cepat. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo sendiri dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 oktober yang lalu bahwa perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran karena birokrasi yang ada saat dianggap terlalu gemuk.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penunjukan wamen berpeluang mengganggu harmoni dalam pemerintahan. “Keberadaan wamen perlu hati-hati. Bukan hanya tidak sesuai dengan reformasi birokrasi tapi juga berpeluang mengganggu harmoni karena ada dua matahari kembar. Plus membuat atmosfer tidak sehat,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan seperti dilansir detikcom.
Mardani juga menilai keberadaan wamen tidak terlalu urgen. Menurutnya, Jokowi harus menghitung ulang manfaat dan mudaratnya menunjuk wamen. “Tidak boleh satu masalah diselesaikan dengan menimbulkan masalah lain. Mesti dihitung ulang manfaat dan mudaratnya,” ujarnya.
