Pemekaran daerah termasuk pembentukan provinsi baru di Indonesia bukan hal baru lagi. Paling akhir adanya usulan pemekaran Papua menjadi 7 provinsi.
JEDA.ID–Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara Indonesia memunculkan wacana pembentukan provinsi baru di Kalimantan Timur. Pada saat yang bersamaan, wacana pemekaran Papua menjadi 7 provinsi terus bergulir.
Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, saat ini tercatat Indonesia memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.
Bila ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi provinsi baru di Indonesia, wilayah itu akan menjadi provinsi ke-35.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan ibu kota di Kalimatan Timur nantinya akan menjadi provinsi baru di Indonesia.
”Provinsi baru. Area 56.000 hektare diatur oleh city manager yang bukan bagian dari daerah otonom. Jadi, daerah dengan pemerintahan otonomi di luar 56.000 hektare. Daerah pemerintahan otonom itu berbentuk provinsi,” ujar Suharso di Jakarta, Selasa (17/12/2019), sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru di Indonesia yang saat ini berlaku.
Gaji Rp3 Juta, Bisakah Hidup Layak di Ibu Kota Baru?
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang diperjelas dengan Perarturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 yang mengatur tata cara pembentukan daerah baru disebutkan bahwa pembentukan provinsi harus memenuhi syarat fisik 5 kabupaten/kota di dalamnya.
Bentuk pemerintahan daerah di ibu kota baru menjadi pembahasan di Kementerian PPN/Bappenas sejak wacana pemindahan ibu kota negara bergulir.
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang kini menjadi Menristek sempat menyatakan berbagai opsi bentuk pemerintahan daerah untuk ibu kota baru tengah dibahas.
Saat wawancara dengan jeda.id di Jakarta pada Oktober 2019, Bambang menyatakan bentuk pemerintahan daerah di ibu kota baru mengarah ke provinsi administratif.
”Mengarahkan semacam provinsi adminstrasif, tidak ada politiknya. Gubernurnya misalnya ditunjuk presiden. Itu biasa. Itu terjadi Canberra [Australia], Putra Jaya [Malaysia],” kata dia.
Pemekaran Papua
Kondisi Pelabuhan Jayapura, Papua (Antara)
Keinginan adanya pemekaran daerah termasuk pembentukan provinsi baru di Indonesia bukan hal baru lagi. Paling akhir adanya usulan pemekaran Papua menjadi 7 provinsi.
Wacana pemekaran Papua dengan membentuk provinsi baru di Indonesia mendapatkan angin segar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sejumlah tokoh Papua pada 10 September 2019.
Jokowi menyetujui pemekaran provinsi di Papua. Namun, tidak langsung secara sekaligus menjadi 7 provinsi. Pemekaran dilakukan secara bertahap karena membutuhkan kajian yang mendalam.
”Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga,” kata Jokowi saat bertemu dengan perwakilan para tokoh Papua di Istana kala itu.
Mengintip Harta Kepala Suku Penyumbang Lahan Istana Presiden di Papua
Pemekaran di Papua menjadi 7 provinsi disesuaikan dengan wilayah adat. Pembagian wilayah sesuai adat ini tidak lepas dari begitu majemuknya penduduk Papua.
Disebutkan ada 256 suku yang tinggal di Papua. Menurut penelitian Balai Bahasa Papua dan Papua Barat Kemendikbud pada 2013, terdapat 307 bahasa daerah.
Membentuk provinsi baru di Indonesia bukan perkara gampang. Meski banyak yang mengusulkan adanya pemekaran, tidak semuanya direstui pemerintah pusat. Provinsi paling muda di Indonesia saat ini adalah Kalimantan Utara hasil pemekaran dari Kalimantan Timur.
Daftar 34 Provinsi
Provinsi ke-34 di Indonesia yang beribu kota di Tanjung Selor ini terbentuk pada 17 November 2012 sesuai UU No. 20/2012. Sebelumnya ada beberapa provinsi hasil pemekaran seperti Banten, Sulawesi Barat, ataupun Gorontalo.
Berikut 34 provinsi di Indonesia termasuk tanggal pembentukan yang disesuaikan dengan UU:
- Aceh 29 Desember 1956
- Sumatra Utara 29 Desember 1956
- Sumatra Barat 25 Juli 1958
- Riau 25 Juli 1958
- Jambi 25 Juli 1958
- Sumatra Selatan 26 Juni 1959
- Bengkulu 12 September 1967
- Lampung 23 September 1964
- Kepulauan Bangka Belitung 4 Desember 2000
- Kepulauan Riau 25 Oktober 2002
- DKI Jakarta 7 Februari 1956
- Jawa Barat 4 Juli 1950
- Jawa Tengah 4 Juli 1950
- DI Yogyakarta 3 Maret 1950
- Jawa Timur Maret 1950
- Banten 17 Oktober 2000
- Bali 11 Agustus 1958
- Nusa Tenggara Barat 11 Agustus 1958
- Nusa Tenggara Timur 11 Agustus 1958
- Kalimantan Barat 29 November 1956
- Kalimantan Tengah 17 Juni 1958
- Kalimantan Selatan 29 November 1956
- Kalimantan Timur 29 November 1956
- Kalimantan Utara 17 November 2012
- Sulawesi Utara 23 September 1964
- Sulawesi Tengah 23 September 1964
- Sulawesi Selatan 23 September 1964
- Sulawesi Tenggara 23 September 1964
- Gorontalo 22 Desember 2000
- Sulawesi Barat 10 April 2002
- Maluku 17 Juni 1958
- Maluku Utara 4 Oktober 1999
- Papua 10 September 1969
- Papua Barat 4 OKtober 1999
Itulah deretan provinsi di Indonesia dengan tanggal pembentukannya. Jadi kita nantikan saja provinsi baru di Indonesia akan ibu kota baru dahulu atau pemekaran Papua.
