Pernah jadi perbincangan karena terapi cuci otak, Mayjen TNI Dr. dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Kesehatan.
JEDA.ID—Pernah jadi perbincangan karena terapi cuci otak, Mayjen TNI Dr. dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Sejumlah tantangan di bidang kesehatan menjadi tanggung jawab pria yang memiliki latar belakang dokter militer itu.
“Nanti urusan stunting, industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, tata kelola BPJS berada di wilayah beliau,” kata Jokowi usai memperkenalkan dokter Terawan sebagai menteri kesehatan di beranda Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019) pagi seperti dilansir Liputan6.com.
Sebelum ditunjuk sebagai Menkes, Terawan merupakan Kepala RSPAD Gatot Soebroto berstatus Mayjen TNI. Dia pun harus meninggalkan jabatannya tersebut. “Ya harus mundur. Begitu dilantik harus mundur. Sudah otomatis karena ini adalah bidang jabatan politik, ya harus saya berhenti,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).
Ditunjuk menjadi Menkes, Terawan juga berjanji menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Stunting menjadi salah satu fokus utama. “Menyelesaikan masalah bangsa di bidang kesehatan, termasuk stunting dan sebagainya, banyak hal tadi dibicarakan, tetapi intinya adalah untuk kesejahteraan Indonesia,” imbuh dia.
Kontroversi
Sebelum menjadi Menkes, dr Terawan, begitu ia disapa, membuat gebrakan fenomenal sejak mengenalkan terapi menggunakan alat Digital Substraction Angiography (DSA) untuk penanganan penyakit di kepala. Beberapa pasien yang memberi testimoni menyebut terapi tersebut sebagai ‘cuci otak’.
Terawan mengaku bahwa awalnya hanya untuk meningkatkan keselamatan pasien saat tindakan. “Tujuannya dulu adalah untuk meningkatkan safety pada pasien untuk tindakan DSA itu sendiri. Tapi dengan meningkatkan safety untuk pasien, lho hasilnya malah positif untuk pasien. Jadi penemuannya sebenarnya ya berkah Yang Kuasa,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Alat DSA sebenarnya merupakan alat untuk mendiagnosis dengan menggambarkan kondisi pembuluh darah di otak. Namun dengan mengembangkan teknik DSA, penggunaan alat DSA itu pun bisa untuk terapi beberapa kondisi. Pernah menjadi kontroversi dalam dunia medis Indonesia, berikut perjalanan fakta-fakta metode DSA fenomenal dr Terawan seperti dirangkum Jeda.Id dari berbagai sumber:
1. Berasal dari Disertasi
Penelitian DSA awalnya dibuat oleh 6 orang termasuk Terawan, untuk menjadikan keenam peneliti tersebut bergelar doktor. DSA diperkenalkan sebagai disertasi dan penelitian di Universitas Hasanuddin. “DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain. Berarti 6 orang bersama menjadi pohon penelitian riset yang cukup baik sehingga menghasilkan 12 jurnal internasional,” jelasnya seperti dilansir detikcom beberapa waktu lalu.
Tidak menampik adanya risiko kegagalan, maka dari itu dr Terawan mengatakan penelitian tersebut dibuat dengan cermat, detail, dan persiapan yang baik. “Dan jangan lupa harus didukung doa,” tandasnya.
2. Puluhan Ribu Pasien
Terawan mengaku memperkenalkan metode tersebut sejak 2004. Di tahun 2015 saat ia menjabat sebagai kepala RSPAD, ia mengklaim di tahun berikutnya ia sudah menangani lebih dari 40.000 pasien ‘cuci otak’. Beberapa tokoh pernah ia tangani seperti Prabowo dan Moeldoko, banyak yang menyebutkan dan memberi testimonial bahwa metode DSA ini sangat baik dan bahkan direkomendasikan.
3. Mendunia
Terapi cuci otak (brain washing), atau dalam medis disebut Digital Substraction Angiography (DSA) yang diampu dokter Terawan, sudah mendunia. Pasien dari berbagai negara, baik dari kawasan Asia, Amerika, Eropa sampai Australia datang ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, untuk diterapi.
4. Biaya
Meski, banyak pasien luar negeri yang ingin mendapatkan terapi cuci otak, dokter Terawan mengaku tak membedakan untuk masalah biayanya. “Untuk biaya antara pasien asing dan Indonesia, kami belum membuat perbedaan. Yang namanya orang sakit sama saja. Semua diperlakukan yang sama, tanpa pandang bulu. Sebenarnya, untuk DSA sendiri rata-rata hanya Rp23 juta atau Rp25 juta, ya sekitar itu pokoknya,” kata Terawan beberapa waktu lalu seperti dilansir detikcom.
Terawan menekankan, yang menjadi permasalahan terhadap biaya yang membengkak atau lebih mahal, yakni terkait permeriksaan lain dan penunjang medis lain, sehingga diperlukan pemeriksaan dokter dan hal-hal lainnya. “Kaitannya dengan penyakit-penyakit lain yang diderita pasien. Itulah yang membuat biaya perawatan membengkak,” lanjut pria yang juga Kepala RSPAD Gatot Soebroto itu.
5. Mementingkan Keselamatan Pasien
Dalam tindakan DSA, yang paling penting menurut Terawan adalah keselamatan pasien. “Investasi paling penting [selama perawatan DSA] adalah safety [keselamatan] untuk pasien. Harga enggak terlalu dinomorsatukan. Nomor satu itu safety pasien. Sudah jadi pedoman di sini,” lanjut Terawan.
6. Kompetensi Dokter
Peningkatan keselamatan pasien juga didorong adanya pelatihan dan kompetensi dari para dokter. “Kami juga harus belajar yang baik. Yang kurang apa saja, ditraining (dilatih) juga. Jangan lupa berdoa. Jadi, kita itu tandanya sebagai seorang dokter yang beriman,” ungkap Terawan.
Terawan mengakui, pasien yang diterapi cuci otak sampai sekarang ini tidak mengalami risiko atau efek samping negatif. Seluruh pasien pun pulih dengan baik. “Selama ini enggak ada [pasien yang alami risiko parah]. Ya, jangan sampai ada ya,” ujar Terawan.
Penolakan
Di tengah kabar pelantikan dr. Terawan ini, sebuah surat viral di grup wartawan. Surat berkop Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia ini berisi saran dari MKEK IDI untuk tidak mengangkat dr Terawan sebagai Menteri Kesehatan.
Surat bertanggal 30 September 2019 tersebut ditujukan untuk Presiden Joko Widodo, dan ditandatangani oleh Ketua MKEK Dr Broto Wasisto, DTM&H, MPH. Dalam surat tersebut, MKEK menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak mengangkat dr Terawan sebagai Menteri Kesehatan, karena sedang dikenakan sanksi akibat melakukan pelanggaran etik kedokteran.
Sanksi tersebut tertera dalam Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB I Dl No.009320/PB/MKEK-Keputusan/07J201 I tanggal 12 Februari 2018. Sayangnya, dr Broto belum mau memberikan pernyataan. “Ya nanti aja deh kita sedang akan rapat ini. Rapat MKEK tentang pergantian menteri,” ujar dr Broto seperti dilansir suara.com.
Meski begitu, ia membenarkan bahwa dr Terawan sempat menjalani sanksi dan hukuman terkait kode etik kedokteran. “Iya dulu beliau memang dijatuhi hukuman etik kedokteran. Selama mendapatkan sanksi etik, dia berhenti dari anggota IDI, aturannya begitu,” ujarnya. “Masalahnya belum beres, makanya akan kita bicarakan. Nanti ya,” ujarnya seperti dilansir detikcom.
Menanggapi hal tersebut, dr Terawan mengatakan sampai sekarang tidak ada masalah dirinya dengan pihak tertentu. “Sudahlah, yang berkasus itu siapa. Biarkan saja. Hlo saya kan nggak pernah nanggapi. Ndak perlu kan [menanggapi] karena kita harus mengikuti tata cara militer,” kata dr Terawan saat dijumpai di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu. “Saya waktu itu kan militer, sekarang kan sudah bukan,” sambungnya.
