PR Besar Menteri Kesehatan Baru Pilihan Jokowi

Sosok menteri kesehatan di pemerintahan Jokowi 2019-2024 perlu bekerja keras agar masyarakat berupaya menjaga kesehatan sehingga tidak rentan jatuh sakit.

JEDA.ID–Kepala RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, dr. Terawan Agus Putranto, dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019). Terawan yang selama ini dikenal dengan metode cuci otak untuk pasien stroke disebut-sebut akan menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) di kabinet 2019-2024.

Terawan yang juga dokter kepresidenan ini tersenyum lebar dan melambaikan tangan kepada wartawan yang berada di area pintu masuk menuju Kantor Presiden.

Saat ditanya oleh wartawan apakah dia akan menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada kabinet mendatang, Terawan hanya tersenyum menundukkan badan dan berpamitan untuk masuk.

Terawan adalah satu-satunya orang yang berprofesi sebagai dokter sehingga banyak yang memprediksikan yang bersangkutan akan menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Dokter asal Yogyakarta itu selama ini dikenal dengan metode cuci otak untuk pasien stroke dan telah berhasil menyembuhkan 40.000 pasien.

Posisi Menteri Kesehatan punya peran sentral untuk mewujudkan program unggulan Presiden Jokowi khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menteri Kesehatan punya pekerjaan rumah (PR) yang besar di berbagai sektor.

Pemerataan Dokter & Perawat

Mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan salah satu masalah yang belum sepenuhnya tuntas saat dirinya menjadi Menkes selama 2014-2019 adalah pemerataan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

”Saya terus terang tantangan SDM tenaga kesehatan. Itu tidak mudah kita sampai sekarang mengaturnya dengan baik. Padahal kalau kita contoh fakultas kedokteran sekarang ada lebih dari 80 lulusannya sampai 12-15 ribu ngaturnya bagaimana?” kata Nila sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Mengacu kepada Data dan Informasi Kesehatan Indonesia 2018 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, total ada 491.059 tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas di Tanah Air. Mereka terdiri atas dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan lainnya.

Secara umum di seluruh Indonesia, persentase jumlah dokter di puskesmas sebanyak 42,58% lebih, 33,06% cukup, dan 24,36% kurang. Namun, bila dillihat per provinsi terlihat pemerataan dokter, dokter gigi, sampai perawatan belum maksimal.

Di Papua misalnya. Persentase puskesmas dengan kecukupan dokter hanya 24,63% opuskesmas yang jumlahnya mencukupi dan 14,93% puskesmas kelebihan dokter. Sisanya, ada 60,45% puskesmas di Papua yang kekurangan dokter.

Begitu pula untuk tenaga kesehatan lainnya seperti dokter gigi. Sebanyak 90,30% puskesmas di Papua kekurangan dokter gigi dan 57,21% kekurangan tenaga bidan. Bandingkan dengan DKI Jakarta.

Di Jakarta, ada 76,97% puskesmas yang kelebihan dokter. Atau Bali yang 89,91% puskesmasnya kelebihan dokter. Ini menunjukkan pemerataan dokter belum berjalan optimal.

BPJS Kesehatan

Nila Moeloek menyatakan Menteri Kesehatan yang baru memiliki tantangan dalam mengoordinasi tentang jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.

Masalah krusial yang dihadapi adalah defisit BPJS Kesehatan hingga akhirnya pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2020.

“Banyak hal yang mesti kita lakukan untuk pembenahan dari JKN ini. Kemarinkan diputuskan kenaikan di premi PBI dari pemerintah dan mandiri. Tapi kita lihat itu perhitungan aktuarianya harus benar,” kata Nila.

Skema akan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari peserta PBI tergambar dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020. Dalam dokumen itu disebutkan jumlah penerima PBI adalah 96,8 juta jiwa yang merupakan 40 persen penduduk berpendapatan terbawah.

Pada 2020, jumlah penerima PBI tetap sama dengan 2019 yaitu 96,8 juta orang. Namun, ada lonjakan anggaran yang disiapkan menjadi Rp48,78 triliun.

Sumber utama defisit BPJS kesehatan adalah ketidakcukupan iuran untuk membiayai program, selain itu terkait tantangan kolektibilitas iuran dari peserta sektor informal, dan pengendalian biaya layanan kesehatan.

Stunting

Masalah stunting ini menjadi masalah mendasar yang harus ditangani Menteri Kesehatan bila ingin mewujudkan SDM yang unggul. Stunting adalah suatu kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat periode kritis dari proses tumbuh dan kembang mulai janin.

Di Indonesia, saat ini diperkirakan ada 37,2% dari anak balita berusia 0-59 bulan. Jumlah itu artinya sekitar 9 juta anak dengan kondisi stunting yang berlanjut sampai usia sekolah 6-18 tahun.

Stunting atau juga dikenal dengan balita pendek bisa diartikan sebagai kondisi anak usia 0-59 bulan yang tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi (<-2SD) dari standar median WHO. Masalah tinggi badan pada anak ini berdampak karena berkaitan dengan proses kembang otak yang terganggu.

”Dalam jangka pendek berpengaruh pada kemampuan kognitif. Jangka panjang mengurangi kapasitas untuk berpendidikan lebih baik dan hilangnya kesempatan untuk peluang kerja dengan pendapatan lebih baik,” sebut Kemenkes.

Mantan Menteri Kesehatan Farid Anfasa Moeloek berpesan agar menteri kesehatan yang baru fokus pada paradigma pencegahan penyakit.

Sosok menteri kesehatan di periode pemerintahan Jokowi 2019-2024 ini perlu bekerja keras agar masyarakat melakukan upaya menjaga kesehatan sehingga tidak rentan jatuh sakit.

Ditulis oleh : Danang Nur Ihsan

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.