Baru sebagian kecil LHKPN periodik 2018 milik menteri Jokowi yang sudah diumumkan kepada publik.
JEDA.ID–Dalam hitungan bulan, masa kerja para menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla akan berakhir. Beragam spekulasi bermunculan terkait menteri yang akan dipertahankan Jokowi hingga yang terlempar dari kabinet.
Jokowi memberi sinyal sebagian menteri di Kabinet Kerja periode 2014-2019 akan dipertahankan dalam pemerintahannya bersama Ma’ruf Amin pada 2019-2024. ”Menteri yang bertahan banyak. Ya nanti dilihatlah,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Sebelum berakhirnya Kabinet Kerja 2014-2019 pada Oktober 2019, tidak ada salahnya menengok kembali sepak terjang para menteri Jokowi. Salah satu yang biasa menyita perhatian adalah kekayaan para pembantu Presiden.
Berdasarkan data KPK dalam elhkpn.kpk.go.id yang diakses Rabu (14/8/2019), disebutkan sebagian besar menteri Jokowi telah melaporkan harta kekayaan mereka lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2018.
Di Kepatuhan LHKPN Pimpinan Tinggi Negara yang ada dalam situs itu tercatat hanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Syafruddin yang belum melaporkan hartanya.
Ada pula yang sudah lapor, namun masih harus diperbaiki seperti Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Sebagian lainnya sudah terverifikasi lengkap, namun belum diumumkan kepada publik seperti LHKPN milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baru sebagian kecil LHKPN periodik 2018 milik menteri yang sudah diumumkan kepada publik. LHKPN menteri yang sudah diumumkan ke publik ini di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan NIla Moeloek, hingga Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.
Harta mereka sudah diumumkan ke publik karena tertib melaporkan harta sebelum batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2019 lalu.
Laporan Harta Terakhir
Lalu kira-kira siapa menteri yang memiliki harta terbanyak? Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tercatat memiliki harta terbanyak yaitu Rp588,97 miliar. Harta ini merupakan laporan 2015 saat Luhut masih menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Di bawah Luhut ada Menkopolhukam Wiranto yang memiliki harta Rp480,46 miliar. Harta Wiranto ini untuk periode 2016 lalu dan di bawahnya adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan harta Rp342,28 miliar pada 2016.
Berikut perincian harta kekayaan para menteri Jokowi sebagaimana tercantum dalam laman elhkpn.kpk.go.id. Data harta para menteri yang diambil adalah LHKPN yang paling akhir dilaporkan ke KPK.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (2015) Rp588.970.822.823
Menkopolhukam Wiranto (2016) Rp480.467.216.085
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (2016) Rp342.284.187.469
Menko PMK Puan Maharani (2017) Rp302.770.864.868
Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2017) Rp257.010.521.799
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (2017) Rp220.236.461.550
Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo (2017) Rp149.805.123.178
Menteri BUMN Rini Soemarno (2017) Rp133.143.709.636
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (2015) RpRp.86.560.968.341
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (2017) Rp84.548.815.919
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (2017) Rp83.503.926.835
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2017) Rp73.833.900.207
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (2017) Rp73.744.220.245
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2017) Rp45.434.657.152
Menteri Pariwisata Arief Yahya (2017) Rp45.361.040.136
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (2016) Rp39.461.754.626
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (2017) Rp39.397.225.452
Menteri Kesehatan Nila Moeloek (2018) Rp38.614.106.025
Menko Perekonomian Darmin Nasution (2015) Rp31.315.924.111
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro (2017) Rp25.709.259.206
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (2017) Rp22.640.556.093
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (2017) Rp18.815.076.405
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (2017) Rp15.431.338.483
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise (2017) 13.439.881.701
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (2018) Rp12.707.243.833
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (2014) Rp9.416.171.563
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (2018) Rp7.334.890.287
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (2017) Rp6.384.542.171
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (2017) Rp3.522.649.578
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir (2014) Rp3.206.327.656
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (2014) Rp2.009.114.448
Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga belum ada data
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin belum ada data
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil belum ada data
