Menurut survei Kemenkes-ITAGI, 35 persen responden bersedia membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
JEDA.ID-Harga vaksin Covid-19 sangat beragam. Berdasarkan hasil survei, masyarakat lebih memilih harga vaksin Covid-19 Rp50.000.
Dari harga vaksin Covid-19 tersebut, mana yang paling disukai responden survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)? Tips kesehatan kali ini mengulik seputar vaksin Covid-19.
Survei ini juga mengungkap dua pertiga responden bersedia menerima vaksin Covid-19. Sayangnya, tidak semua bisa mendapatkannya secara gratis.
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dalam rapat kerja dengan DPR menyebut ada 107 juta orang di Indonesia yang akan mendapat vaksin Covid-19. Dari jumlah tersebut, yang mendapat vaksin gratis melalui skema program hanya 32 juta.
Begini Skema Pemberian Vaksin Corona, Dibagi Dua Tahap
Menurut survei Kemenkes-ITAGI, 35 persen responden bersedia membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Kelompok ini tentunya didominasi oleh responden dengan penghasilan kelas atas, sebanyak 74 persen dan hanya 22 persen dari kelompok menengah ke bawah.
Soal harga vaksin Covid-19, survei menunjukkan kesediaan untuk membayar dengan harga sebagai berikut:
- Rp 50.000 (31 persen)
- Rp 50.000 – Rp 100.000 (28 persen)
- Rp 100.000 – Rp 150.000 (14 persen)
- Rp 150.000 – Rp 200.000 (10 persen)
- Rp 250.000 – Rp 300.000 (6 persen)
- Rp 400.000 – Rp 500.000 (4 persen)
- Di atas Rp 500.000 (4 persen)
Ketua ITAGI Prof Dr Sri Rezeki S. Hadinegoro SpA (K) mengatakan, penerimaan vaksin Covid-19 umumnya didasari keinginan untuk segera mengakhiri pandemi.
“Masyarakat jelas bersedia divaksinasi untuk memutus rantai penularan namun pemerintah harus memastikan agar jumlah vaksin Covid-19 cukup dan aksesnya merata agar cakupan imunisasi yang tinggi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok,” katanya seperti dikutip dari detikcom, Rabu (18/11/20200.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan mengusahakan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa dimulai pada akhir 2020 atau awal 2021.
Tenggat Waktu Bikin Stres? Atasi dengan 5 Cara Ini
“Kalau melihat di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan, kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021,” kata Jokowi saat mengunjungi Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/11/2020).
Meski begitu, Jokowi menjelaskan bahwa persiapan vaksinasi ini tidak mudah. Pasalnya, vaksinasi tidak bisa dilakukan dengan hanya mendatangkan vaksin Covid-19 saja.
“Karena proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air. Ini yang tidak mudah. Mendistribusikan vaksin itu tidak mudah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut pendistribusian vaksin tidak sama dengan jenis barang lainnya. Pasalnya, suhu vaksin perlu dijaga dengan baik agar tidak rusak saat didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia.
7 Mitos yang Membuat Gagal Nikah, Percaya?
“Memerlukan cold chain kedinginan dengan derajat tertentu, setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan juga moda transportasi yang berbeda,” jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah akan berusaha untuk mendatangkan vaksin Covid-19 pada akhir November. Namun, jika tidak memungkinkan, maka vaksin akan masuk RI pada Desember.
“Yang pertama mengenai vaksin terlebih dahulu, kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini, tapi kita ingin berusaha tapi kalau tidak bisa ya berarti masuk ke bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bahan baku nantinya yang akan diolah di Biofarma,” jelas Jokowi.
Selain itu, saat vaksin tiba di Indonesia, Jokowi mengatakan ada beberapa tahapan lain yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM.
Disebutkan, tahapan ini paling tidak memerlukan waktu selama tiga minggu. Jokowi mengatakan dalam vaksinasi ini, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
“Sehingga tahapan itu memerlukan waktu mungkin antara kurang lebih 3 mingguan, setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah saintifik dan kaidah ilmiah ini saya sudah katakan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” ucapnya.
