Bupati Raymundus lahir dari keluarga yang miskin sampai jadi kuli bangunan saat kuliah menjadikan pengentasan kemiskinan fokus utamanya di TTU.
JEDA.ID–Baku hantam nyaris terjadi di Kantor DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Adalah Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes dan anggota DPRD Kabupaten TTU Fabianus bersitegang setelah rapat paripurna membahas nota keuangan APBD 2020.
DPRD memangkas sejumlah anggaran yang disiapkan Pemkab TTU seperti untuk guru kontrak, dinas sosial, pertanian, hingga program layak huni untuk kepala keluarga (KK) miskin. Anggaran itu dialihkan ke dinas lainnya.
Namun, Bupati Raymundus tidak menuruti DPRD karena tetap ingin menjalankan program itu sesuai RPJMD yang disusun saat dia awal menjadi bupati periode 2015-2020.
”Saat pembahasan KUA-PPAS [sebelum rapat paripurna] kemudian mereka menyampaikan dan memaksakan pemerintah harus ikuti dan pemerintah tidak setuju dan kemudian saya menyurati DPRD bahwa yang diputuskan oleh Banggar itu tidak sesuai dengan aturan. Itu kemudian yang jadi sumber perdebatan,” kata Raymundus, Selasa (5/11/2019), sebagaimana dikutip dari Detikcom.
Buoati Raymundus memastikan tidak ada adu jotos saat kejadian itu. Dia mengaku diteriaki penipu karena dia sempat tak mau menerima rekomendasi Banggar yang mengalihkan anggaran pendidikan ke Dinas PU.
Dia mengatakan sesuai aturan, anggaran yang masuk dalam RPJMD seharusnya tidak boleh diubah. Namun, dia menyebut Badan Anggaran DPRD TTU mengubah yang nilainya mencapai Rp200 miliar.
Bupati Raymundus mencontohkan anggaran program rumah layak huni untuk KK miskin semula Rp299,19 miliar diubah menjadi Rp136,91 miliar dan dialihkan untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Selain itu, Raymundus menyebut Banggar mencoret anggaran dinas pendidikan yakni untuk guru kontrak sebesar Rp 17.805.000.000 dan dialihkan ke dinas PU.
Begitu pula untuk dinas pertanian dan sosial yang dicoret sehingga total anggaran yang ke Dinas PU bertambah Rp284 miliar. Ini yang ditolak Raymundus.
Dia mengatakan konsistensi perencanaan pembangunan penting dan alasan pihaknya menghindari usulan program yang tak sesuai dengan perencanaan akan menyulitkan pelaksanaannya. “Itu yang namanya mafia anggaran itu,” sebut dia.
Keluarga Miskin
Karier politik Raymundus dimulai sejak masih berusia 26 tahun. Kala itu dia menjadi wakil rakyat hingga menjadi Ketua DPRD TTU. Pada 2005, Raymundus menjadi Wakil Bupati TTU. Sejak 2010, Raymundus menjadi Bupati TTU.
Bupati Raymundus selama ini dikenal lahir dari keluarga yang miskin. Kedua orang tuanya merupakan petani buta huruf. Dia menyebut pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utamanya saat memimpin TTU sejak 2o10.
Dia menyebut bila sebelum jadi bupati, TTU masuk kategori daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan mencapai 65%, kini tinggal 21, 24%.
”Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan TTU dari kategori daerah tertinggal,” terang Raymundus sebagaimana dikutip dari laman Sahabat Keluarga Kemendikbud.
Raymundus bercerita sejak kecil sampai kuliah bekerja membantu keluarga. Selama kuliah di Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, Raymundus mencari uang sendiri untuk biaya kuliah.
Adik Raymundus, Melky, setiap subuh Raymundus berangkat ke pelelangan ikan di pantai untuk membeli ikan dan membawanya ke pasar-pasar untuk dijual ke pedagang.
Raymundus juga tak segan menjadi kuli bangunan untuk mencari tambahan biaya kuliah serta untuk menunjang mobilitasnya sebagai aktivis mahasiswa.
Selain kerja keras, menurut Raymundus, orang tua juga menanamkan kejujuran yang dijabarkan dalam bentuk ungkapan, ”Makan dari hasil keringat sendiri, bukan mengambil dari yang bukan hak kita.”
Berdasarkan data LHKPN KPK, Raymundus tercatat memiliki harta Rp6,3 miliar. Bupati Raymundus memiliki 10 bidang tanah dan atau bangunan senilai Rp2,62 miliar yang sebagian besar berada di Timor Tengah Utara.
Untuk kendaraan, dia memiliki 5 unit kendaraan mulai mobil pribadi, truk, sampai traktor yang totalnya senilai Rp722,3 juta. Harta lainnya berupa kas, dan lainnya sehingga totalnya Rp7,8 miliar. Namun, Bupati Raymundus memiliki utang Rp1,5 miliar sehingga harta bersihnya Rp6,3 miliar.
