The Staits Times dan New York Times mengulas positif penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
JEDA.ID – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan bahkan sebelum namanya benar-benar menjadi Komisaris Utama BUMN PT Pertamina. Setelah diangkat namanya terus dibicarakan bahkan oleh pengamat dan media asing.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok didampingi Budi Gunadi Sadikin yang menjabat Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.
“Akan didampingi Pak Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama,” ucap Erick Thohir dilansir Antara, Sabtu (23/11/2019).
Erick pun mengaku sudah meminta Ahok untuk mundur sebagai kader partai PDI Perjuangan. Ia menyebut independensi sangat dibutuhkan ketika menjadi pimpinan salah satu perusahaan BUMN.
Pengamat Asing
Terpilihnya Basuki Thahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina mendapat respons dari pengamat politik asing Aaron Connelly.
Aaron Connelly mengatakan bukan perkara mudah menerima Ahok menjadi salah satu bos BUMN lantaran muncul banyak penolakan terhadap kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Hal itu disampaikan Aaron melalui cuitan yang dibagikan melalui jejaring Twitter pribadinya @ConellyAL, Jumat (22/11/2019). “Sulit untuk melihat Ahok menjadi pimpinan Pertamina. Hampir semua pihak yang ada dalam organisasi itu menolak kepemimpinannya,” cuitnya.
Kendati begitu, menurut Aaron keputusan untuk mengangkat Ahok di jajaran BUMN menandakan jika Presiden Jokowi melakukan reformasi.
“Tetapi langkah ini menunjukkan kalau Jokowi adalah seorang reformis bagi orang-orang yang kehilangan kepercayaan padanya baru-baru ini,” imbuhnya.
Tak cuma pengamat asing, namanya juga menjadi sorota media-media ternama dunia. Sejumlah media asing punya analisis masing-masing mengenai pengangkatan Ahok.
Media Asing
Media Singapura, Straits Times, menjadi yang paling awal mengulas ini. Dilaporkan 21 November 2019, Straits Times memandang positif penunjukan Ahok sebagai figur yang mampu menciptakan efisiensi dan memberantas korupsi di Pertamina.
Media itu pun menggambarkan Ahok sebagai sosok reformis. The Straits Times juga menyinggung bahwa penunjukan ini berlangsung setelah Ahok menjalani hukuman dua tahun penjara kasus penistaan agama.
Surat kabar itu menganggap kepemimpinan Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta berhasil mengurangi praktik korupsi di kalangan pemerintah Ibu Kota. Ahok juga dinilai berhasil meningkatkan fasilitas kesehatan warga Jakarta antara 2014-2017.
“Di bawah kepemimpinannya [Ahok], pemerintahan DKI Jakarta memiliki sistem pengeluaran anggaran paling transparan dibandingkan pemerintah daerah lainnya yang mampu merinci penggunaan anggaran secara detail dan mudah dipantau secara online,” bunyi laporan The Straits Times.
Sementara media asal AS, New York Times, memaparkan perjalanan kasus Ahok dan mengambil alasan Erick Thoir, menteri BUMN, kenapa menunjuk Ahok.
“Kami membutuhkan figur terobosan untuk menempatkan semua ini sejalan dengan target. Beri kami kesempatan untuk bekerja dan melihat hasilnya,” kata Erick Thohir.
Sedangkan South China Morning Post mengambil sudut laporan lain dengan mengulas apakah penunjukan Ahok menandai kembalinya ia ke politik.
SCMP mengutip pandangan pakar bagaimana melihat penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina.
“Saya pikir jika Ahok akan cocok dengan perusahaan milik negara, ia akan menjadi orang teratas, karena saya tidak bisa melihatnya bekerja dengan baik dengan seseorang di atasnya,” kata Keith Loveard, seorang analis di Concord Consulting. “Tapi mungkin sulit di salah satu perusahaan besar seperti Pertamina di mana tingkat pengetahuan industri sangat membantu.”
“Dia memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi besar dan telah menunjukkan kapasitasnya untuk mencari inefisiensi dan korupsi. Selama dia tidak terlalu suka berpendapat, dan kita semua tahu dia memiliki kebiasaan berbicara banyak, dia akan berjasa bagi organisasi.”
Reformasi Pertamina
Nikkei Asian Review, media finansial besar asal Jepang, melihat penunjukan Ahok sebagai langkah reformasi untuk Pertamina.
“Dibutuhkan reformasi sekarang lebih dari sebelumnya karena sektor minyak dan gas Indonesia dihadapkan dengan krisis menipisnya cadangan minyak, sementara dalam jangka pendek pemerintahan Joko Widodo ingin mengekang impor bahan bakar yang mahal untuk memadamkan defisit perdagangan dan neraca berjalan Indonesia yang terus menerus dengan latar belakang perang dagang AS-Cina,” tulis laporan Nikkei Asian Review.
Media Prancis Agence Frence Presse atau AFP yang mengangkat judul Jakarta ex-governor tapped for job at state energy firm Pertamina: reports.
Dalam pemberitaannya, AFP memulai reportasenya dengan menyebut Ahok dipenjara selama hampir dua tahun atas kasus penistaan agama.
“Dia dikukuhkan Jumat untuk mengawasi kinerja eksekutif di perusahaan energi Indonesia yang dilanda skandal korupsi,” ulas AFP.
Politisi kelahiran Manggar, Bangka Belitung itu, disebut merupakan Gubernur non-Muslim yang dipunyai Jakarta dalam 50 tahun terakhir.
Selain itu, Ahok yang disebut merupakan sekutu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut juga sosok pemimpin pertama dari etnis Tionghoa.
“Dia adalah politisi populer yang mendapat dukungan karena mencoba membenahi Jakarta yang dikenal padat, serta membersihkan korupsi,” urai AFP.
Kemudian Reuters yang dikutip oleh Euronews memilih tajuk World Convicted Christian politician to oversee Indonesia’s Pertamina. Penunjukan itu, dilaporkan Reuters, menjadi momen penting kembalinya Ahok sebagai pejabat publik setelah dibebaskan pada Januari lalu.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa ada juga yang menentang keputusan Erick Thohir, dengan serikat pekerja Pertamina menentang penunjukan Ahok.
Menteri BUMN Erick Thohir pun mencoba untuk mempertahankan keputusan tersebut. “Beri kami waktu untuk bekerja, mari kita lihat hasilnya,” tegasnya.
Wacana Erick
Nama Ahok memang menjadi sorotan terutama ketika dia divonis bersalah atas kasus penistaan agama setelah mengutip ayat suci Alquran, tepatnya Surat Al-Maidah ayat 51 pada 2016 lalu.
Saat itu, media asing juga ramai-ramai menyoroti penetapan Ahok sebagai tersangka penistaan agama.
Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) bahkan turut memprotes keputusan aparat penegak hukum Indonesia dan meminta mengkaji ulang hukum yang menjerat Ahok.
Sementara itu, kabar Ahok bakal dijadikan bos BUMN mencuat setelah dirinya bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada pekan lalu, Rabu (13/11/2019). Usai pertemuan, Ahok menyatakan diminta Erick untuk ikut mengurusi BUMN.
Erick mengatakan sosok Ahok dilirik pemerintah karena memiliki latar belakang dan karakter pendobrak yang dimilikinya. Karakter tersebut merupakan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin BUMN pada saat ini.
Erick Thohir secara resmi menyatakan penunjukan Ahok sebagai Komisaris Pertamina kemarin, Jumat, 22 November 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu rencananya bakal menggeser posisi Tanri Abeng.
