Secara nasional, diprediksi pada 2045 mendatang, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 72,9%.
JEDA.ID–Jauh sebelum pemerintah menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas sudah memprediksi 84,5% penduduk di provinsi itu akan tinggal di perkotaan.
Penduduk di perkotaan di Kalimantan Timur itu mengalami lonjakan 15,6% bila dibandingkan periode 2020. BPS dan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 menyebutkan ada 7 provinsi yang 80% lebih penduduknya tinggal di perkotaan. Berikut perinciannya
1.Jakarta 100%
2.Banten 93,8%
3.Jawa Barat 93%
4.DIY 86,9%
5.Kepulauan Riau 86,6%
6.Bali 85,5%
7.Kalimantan Timur 84,5%
Secara nasional, diprediksi pada 2045 mendatang, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 72,9%. Provinsi dengan penduduk yang tinggal di perkotaan paling rendah berada di Sulawesi Barat dengan 23,3% dan Maluku Utara 31,9%.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi perkotaan Indonesia bertambah sebesar hampir 59 juta dari 2010 hingga 2018, setelah Tiongkok dan India.
Saat ini, 137 juta orang tinggal di kota-kota di Indonesia atau 54 persen dari populasi yang ada. Hingga tahun 2025, angka ini diperkirakan meningkat menjadi 68 persen dari populasi. Banyaknya penduduk perkotaan pada masa mendatang menjadi tantangan tersendiri.
”Adanya kesenjangan yang terus menerus pada infrastuktur dan masih sedikitnya perhatian terkait prioritas spasial dalam investasi infrastruktur, Indonesia belum mendapatkan manfaat penuh dari berbagai dampak positif urbanisasi,” sebut Bank Dunia di laman mereka yang dikutip Rabu (18/9/2019).
Selain pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, pemerintah juga punya proyek ambisius lainnya yaitu pengembangan 10 kawasan metropolitan di Indonesia. Ada 4 kota metropolitan di Jawa, sisanya di luar Jawa.
Bank Dunia sudah mengucurkan Rp700 miliar untuk pengembangan kota metropolitan itu sebagai langkah awal.
”Ini akan mendukung pemerintah kota mengintegrasikan perencanaan spasial dengan investasi modal. Akan membantu kota-kota menjadi pendorong kesejahteraan penduduk daerah perkotaan yang tumbuh dengan cepat di Indonesia,” kata Rudy Prawiradinata, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas.
Perubahan Bersejarah
Kepadatan perkotaan (Freepik)
Bank Dunia menilai Indonesia tengah mengalami perubahan bersejarah dan menjadi ekonomi perkotaan. Kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1% per tahun. Ini tergolong lebih cepat dari kota-kota negara Asia lainnya.
Tercatat Indonesia memiliki lahan perkotaan terbesar ketiga di Asia timur, setelah Tiongkok dan Jepang. Namun, sayangnya Indonesia belum dapat menerima lebih banyak manfaat dari urbanisasi.
”Negara-negara lain menikmati pertumbuhan ekonomi lebih tinggi akibat perkembangan kota, berkat bertambahnya pekerjaan formal dan meningkatnya produktivitas. Tiap 1% pertumbuhan urbanisasi berkorelasi dengan peningkatkan PDB per kapita 13% untuk India, 10% untuk Tiongkok, dan 7% untuk Thailand,” sebut Bank Dunia.
Namun, Indonesia memperoleh hanya 4% pertumbuhan PDB untuk setiap 1% pertumbuhan urbanisasi, karena maraknya kemacetan, polusi, dan risiko bencana akibat investasi infrastruktur yang kurang memadai.
Masalah kian banyaknya penduduk kota berujung membebani infrastuktur yang sudah ada. Antara 2000 hingga 2010, kepadatan penduduk perkotaan di Indonesia naik pesat. Dari 7.400 orang per kilometer persegi menjadi 9.400 orang per kilometer persegi.
”Jumlah lahan perkotaan baru untuk tiap orang yang tinggal di kota kurang dari 40 meter persegi, ukuran terkecil dari semua negara di kawasan Asia Timur.”
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut hal krusial yang harus menjadi perhatian adalah pertumbuhan perkotaan, infrastruktur , pemenuhan layanan dasar, dan pengembangan transportasi.
Ini menjadi tantangan besar sebab menjadi pertanyaan besar kemudian adalah apakah semakin banyak penduduk kota, semakin sejahtera penghuninya?
