Hingga Mei 2019, PKH telah menyasar 9,8 juta keluarga penerima manfaat dari target 10 juta.
JEDA.ID–Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 turun 0,53 juta orang dibandingkan September 2018. Gencarnya guyuran bantuan sosial (bansos) pada awal tahun 2019 saat masa kampanye Pilpres 2019 menjadi penyokong turunnya kemiskinan.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 adalah 9,41 persen atau turun 0,25% dibandingkan September 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau turun 0,53 juta orang bila dibandingkan September 2018.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan tingkat kemiskinan ini berkat dari kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial (bansos) mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beras sejahtera (rastra), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
”Ini menggembirakan, yang sudah dilakukan pemerintah, KIS, KIP, rastra, dan bantuan lainnya untuk bansos, penurunan kemiskinan menunjukan progres yang menggembirakan,” kata dia di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (15/7/2019), sebagaimana dikutip dari Suara.com.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam siaran pers pada 16 Juni 2019 menyebutkan realisasi PKH hingga Mei mencapai Rp19 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti kala itu menyebutkan bantuan sosial tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sejak awal tahun.
”Pencairan Program Keluarga Harapan yang telah mencapai 59,4 persen dari alokasi [realisasi sampai dengan akhir Mei 2019 ini sama dengan realisasi satu tahun pada 2018]. Penarikan di muka iuran PBI JKN hingga November [11 bulan] yang telah dibayarkan dari Januari hingga Mei 2019. Realisasi bantuan pangan,dan realisasi bantuan sosial lainnya antara lain Program Indonesia Pintar [PIP] dan Bidik Misi,” sebagaimana dikutip dari laman kemenkeu.go.id.
Dalam APBN 2019, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp397,3 triliun atau naik 32,8% dibandingkan 2018 dengan Rp291,7 triliun. Kenaikan anggaran terbesar lewat PKH yang menjadi Rp34,3 triliun dari sebelumnya Rp17 triliun. Jumlah penerima PKH tetap sama yaitu 10 juta keluarga sehingga nominal yang diterima keluarga mengalami kenaikan.
Anggaran bansos lainnya adalah bantuan pangan Rp20,8 triliun, JKN bagi warga miskin Rp26,7 triliun, Program Indonesia Pintar Rp11,2 triliun, dan Bidik Misi Rp4,7 triliun.
Kemenkeu dalam APBN Kita edisi Juni 2019 menyebutkan hingga Mei 2019, PKH telah menyasar 9,8 juta keluarga penerima manfaat dari target 10 juta. Sedangkan bantuan pangan telah menyasar 15,3 juta keluarga dari target 15,6 juta keluarga.
Urutan Kedua
Percepatan penyaluran bansos pada awal tahun 2019 menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengucurkan Rp33 triliun. Kemensos berada di urutan kedua kementerian/lembaga yang penyerapan anggarannya tinggi hingga Mei 2019.
”Kementerian Sosial yang telah merealisasikan sebagian PKH dan bantuan pangan nontunai. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini. Kemudian beberapa kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial. Seperti PKH, bidik misi, dan PBI [untuk mendukung keberlangsungan program JKN],”sebagaimana tertulis di APBN Kita Edisi Juni 2019.
Menurut Suhariyanto, penurunan tingkat kemiskinan paling cepat terjadi di masyarakat perdesaan. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan di desa 12,85% atau turun bila dibandingkan September 2018 yaitu 13,10%. Sedangkan, tingkat kemiskinan di kota tercatat 6,69% atau turun dibanding periode September 2018 6,89%.
Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136.500 orang dari 10,13 juta orang menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019. Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393.400 orang dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019.
”Penurunan kemiskinan ini menggembirakan, karena terjadi mayoritas di desa. Desa penurunannya lebih cepat daripada di kota,” kata Suharyanto.
