Setelah lulus dari kemiskinan, keluarga yang tidak menerima bantauan PKH lagi itu akan tetap dikawal dalam program pemberdayaan sosial dan pembiayaan.
JEDA.ID–Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sudah ada 1.742.917 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi alias lulus dari kemiskinan selama 2015-2019.
Paling banyak terjadi 2019 yaitu pada 1,2 juta KPM PKH tergraduasi. Banyaknya keluarga yang lulus dari kemiskinan pada 2019 melebihi target yaitu 800.000 keluarga.
”Terbukti bahwa program bansos baik itu PKH atau BPNT [bantuan pangan nontunai] berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip dari laman Kemensos, Senin (25/11/2019).
Banyaknya warga yang sudah lulus dari kemiskinan itu diharapkan bisa menginspirasi warga lainnya yang juga menerima PKH untuk berlomba-lomba graduasi dari program.
Setelah lulus dari kemiskinan, keluarga yang tidak menerima PKH lagi itu akan tetap dikawal dalam program pemberdayaan sosial. ”Seperti Kube, kewirausahaan, UMI, Mekar, KUR, dan program lainnya,” kata Juliari.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyatakan dalam PKH, keluarga miskin didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas secara ekonomi.
Dia menyebut ada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan rutin oleh para pendamping. ”Modul yang diberikan salah satu di antaranya modul ekonomi yang membahas pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, cerdas memanfaatkan layanan bank dan memulai usaha,” kata Harry.
Dia menyebut beberapa keluarga sudah memanfaatkan layanan digital seperti Go Food, Tokopedia, Bukalapak. Harry mengatakan 1.742.917 keluarga sudah lulus dari kemiskinan sejak 2015-2019 dan yang terbanyak pada 2019.
Pada 2020, program PKH tetap akan menyasar 10 juta keluarga, sedangkan BPNT mencakup 15,6 juta keluarga. Anggaran yang digelontorkan untuk perlindungan sosial mencapai Rp372,5 triliun.
Khusus untuk PKH, anggaran yang disiapkan mencapai Rp29,1 triliun untuk 10 juta keluarga. Kemudian Rp28,1 triliun untuk 15,6 juta keluarga miskin lewat BPNT alias Kartu Sembako.
Untuk Kartu Sembako, bantuan yang diberikan meningkat dari biasanya Rp110.000/bulan menjadi Rp150.000/bulan. Bantuan itu bisa digunakan untuk membeli beras, telur, atau pangan lainnya.
Skema Diubah
Sesuai rencana skema PKH pada 2020 akan diubah. Bila sebelumnya KPM PKH minimal menerima Rp1,45 juta dan maksimal Rp10,15 juta, pada 2020 menjadi minimal Rp900.000 dan maksimal Rp10,8 juta untuk tiap keluarga.
Skema itu meliputi beberapa aspek seperti pemeriksaan ibu hamil, anak usia dini, anak SD-SMA, termasuk juga lansia. ”Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, penerima PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat,” sebagaimana tertulis di APBN 2020.
Ketika banyak keluarga yang lulus dari kemiskinan, bantuan pembiayaan agar usaha mereka berkembang digencarkan. Pembiayaan lewat UMI senilai Rp1 triliun untuk 241.000 debitur, KUR Rp13,8 triliun untuk 16,47 juta debitur, dan Kube Rp270 miliar.
Semakin banyaknya warga yang lulus dari kemiskinan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan akan turun menjadi 8,5%-9% pada 2020 dari sebelumnya sekitar 9,4% pada 2019.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan terus menurun sejak 2015-2019. Pada Maret 2015, tingkat kemiskinan sekitar 11,22% kemudian menjadi 9,41% pada Maret 2019.
”Tugas Kemensos tidak hanya menjalankan program-program bantuan sosial [bansos], tetapi juga memastikan bahwa semakin lama, penerima bansos semakin berkurang. Sebab semakin sedikit program bansos dan penerimanya, maka kinerja Kemensos dinilai sukses,” kata Mensos.
