Bagaimana orang Indonesia memandang LGBT? Ada yang terancam, ada yang menerima, namun mayoritas menolak jika mereka menjadi pemimpin publik.
JEDA.ID–Bagi sebagian warga, lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia merupakan hal yang tabu. Sebagian warga menerima, sebagian menolak, dan mayoritas menolak bila LGBT menjadi pejabat publik.
Laporan kajian Pandangan Mahasiswa terhadap LGBT di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang pada 2015 oleh akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Rita Damayanti, menyebut kelompok LGBT terbuka di Indonesia masih mengalami diskriminasi.
Seperti kesempatan kerja, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan seperti dirangkum dari . Hal itu pun terjadi karena lingkungan pada umumnya tidak ramah LGBT.
Beda halnya dengan kelompok LGBT tertutup. Mereka masih mendapat kesempatan masuk ke dunia kerja tanpa ada diskriminasi yang berarti.
Sebenarnya, mereka berharap mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Mereka tidak ingin perbedaan menjadi penghalang dalam bersosialisasi.
Selama ini banyak stigma yang berkembang di masyarakat tentang LGBT di Indonesia. Pengetahuan yang terbatas dan latar belakang yang berbeda menjadikan masyarakat memiliki banyak pandangan mengenai LGBT.
Beberapa orang berpendapat bahwa LGBT merupakan hal yang aneh. Ada yang berpikir itu penyakit seseorang karena memiliki orientasi seks yang menyimpang dari kodrat. Ada pula orang yang memiliki kesan netral dalam menghadapi LGBT.
“Itu aneh, karena di luar kodratnya dan suatu saat aku berpikir kalau LGBT lebih mendominasi dari yang normal. Soalnya sekarang masih berkembang. Kalau sekarang mikirnya masih aneh aja sih,” ungkap Ais, mahasiswa, 21, dalam wawancara terkait Pandangan Mahasiswa terhadap LGBT di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang seperti dikutip jeda.id, Kamis (29/8/2019).
Dianggap Ancaman
LGBT dianggap ancaman (Freepik)
Pandangan orang Indonesia tentang LGBT juga pernah terangkum dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017.
Ada 1.220 responden pada masing-masing survei. Pertanyaan yang diajukan meliputi pengetahuan tentang LGBT, anggapan bahwa LGBT mengancam, kesediaan menerima keberadaan, hak hidup, dan perlindungan LGBT di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan mayoritas warga tahu atau pernah mendengar tentang LGBT. Mereka umumnya merasa sangat atau cukup terancam oleh keberadaan LGBT. Selain itu, warga setuju perilaku seksual LGBT dilarang agama.
Dalam survei itu disebutkan warga yang tahu LGBT mayoritas (53,3 persen) tidak menerima bila di antara keluarganya ternyata ada LGBT. Mereka pun merasa keberatan bila orang LGBT menjadi tetangga mereka.
Bila dilihat dari sisi usia, penerimaan terhadap LGBT cukup beragam. Penelitian SMRC menunjukkan semakin tua usia, pengetahuan mengenai LGBT di Indonesia semakin minim.
Akibatnya, mereka sulit atau bahkan tidak menerima anggota keluarga LGBT. Berikut data mengenai penerimaan anggota keluarga LGBT dengan pengetahuan LGBT berdasarkan usia sesuai survei SMRC.
- Kurang dari atau berusia 21 tahun: 51,1% menerima dan 48,9% menolak
- Berusia 22-25 tahun: 57,1% menerima dan 42,9% menolak
- Berusia 26-40 tahun: 48,9% menerima, 50,6% menolak, dan 0,6% tidak menjawab
- Berusia 41-55 tahun: 43% menerima, 56,4% menolak, dan 0,6% tidak menjawab
- Berusia lebih dari 55 tahun: 31,6% menerima, 64,9% menolak, dan 3,5% tidak menjawab
Meski begitu, SMRC menunjukkan 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia. Ada pun yang berpendapat sebaliknya sebesar 41,1 persen.
Pejabat Publik
Namun, untuk urusan menjadi pejabat publik, mayoritas warga menolak LGBT menjadi pemimpin. LGBT dianggap akan menularkan tindakan menyimpang mereka ketika menjadi pejabat publik.
Survei SMRC menunjukkan sekitar 89% publik keberatan jika LGBT menjadi pejabat seperti presiden, gubernur, dan bupati atau walikota. Berikut data survei SMRC mengenai pejabat LGBT:
- Bupati/ walikota: 89,3% menolak, 10,2% menerima, dan 0,5% tidak menjawab
- Gubernur: 89,6% menolak, 9,9% menerima, dan 0,5% tidak menjawab
- Presiden: 89,2% menolak, 10,3% menerima, dan 0,5% tidak menjawab
Potret LGBT menjadi pejabat publik ada di Amerika Serikat. Adalah Peter Paul Montgomery Buttigieg yang merupakan politikus dan mantan Angkatan Laut Amerika Serikat.
Dikutip dari Pete for America, Pete Buttigieg kini menjadi Wali Kota South Bend, Indiana, AS. Dia terpilih menjadi pemimpin South Bend setelah menang dalam dua kali pemilihan wali kota.
Pete kali pertama terpilih pada 2011 saat berusia 29 tahun. Pada 2015, dia kembali terpilih sebagai Wali Kota South Bend dengan perolehan suara sebanyak 80%.
Pete Buttigieg (Pete For America)
Di bawah kepemimpinan Pete Buttigieg, peran South Bend dalam ekonomi global dan laju pertumbuhan pekerjaan ditata ulang. Dia juga berinvestasi pada kemajuan industri seperti data dan teknologi.
Pete juga fokus dalam pembangunan fasilitas umum. Dia ingin seluruh lapisan masyarakat South Bend merasa aman di tempat umum. Dilansir The Guardian, Pete Buttigieg ingin menjadi presiden termuda AS pertama yang terbuka terhadap gendernya.
Masalah Kesehatan
Menurut penelitian Caitlin Ryan dari San Francisco University, Amerika Serikat, penolakan yang diberikan keluarga terhadap LGBT memengaruhi kesehatan tubuh dan mental mereka.
Dibandingkan dengan anak muda LGBT yang diterima oleh keluarga mereka, anak muda LGBT yang ditolak keluarga berisiko:
- Melakukan percobaan bunuh diri lebih dari delapan kali
- Mengalami depresi enam kali lebih tinggi
- Menggunakan obat-obatan terlarang lebih dari tiga kali
- Terkena human immuno-deficiency virus (HIV) atau infeksi menular seksual (IMS) tiga kali lebih tinggi
Di Indonesia, LGBT menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap IMS. Seperti dikutip dari Pedoman Nasional Tatalaksana IMS 2015, hasil surveilans dan survei khusus di berbagai negara menunjukkan prevalensi HIV dan IMS pada populasi laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) atau transgender lebih tinggi dibandingkan laki-laki di populasi umum.
Laporan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2015 oleh Kemenkes nenyebutkan tak banyak waria dengan HIV positif mendapatkan layanan pengobatan HIV lanjutan.
Misal di Kota Surabaya hanya 43,99%, kemudian di Kota Semarang 42,96%, DKI Jakarta 31,76%, Kota Malang 24,44%, dan Kota Bandung: 20,38%.
Menurut STBP 2015, layanan pengobatan HIV lanjutan yang diterima LSL jumlahnya pun masih sedikit. Data di atas menunjukkan LGBT harus mendapat perhatian khusus, terutama di bidang kesehatan.
Masalah kesehatan menjadi salah satu perhatian tentang LGBT di Indonesia. Ini tantangan besar berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu pelayanan dasar.
