I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau lebih dikenal dengan Bintang Puspayoga menjadi salah satu menteri perempuan dalam kabinet terbaru.
JEDA.ID— I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau lebih dikenal dengan Bintang Puspayoga menjadi salah satu menteri perempuan dalam kabinet terbaru. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih lima srikandi untuk mengisi kursi Kabinet Indonesia Maju. Tiga menteri perempuan di antaranya merupakan wajah lama di Kabinet Kerja Jilid I.
Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di Kabinet Kerja Jilid I, ketiganya menduduki posisi yang sama.
Di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin, Ida diamanahkan menjabat Menteri Tenaga Kerja. Sedangkan Gusti Ayu Bintang Puspayoga menduduki jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Separti dilansir detikcom, Rabu (23/10/2019), sekitar pukul 08.30 WIB, Jokowi mengumumkan nama menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi didampingi wakilnya Ma’ruf Amin. Seusai perkenalan, Jokowi langsung melantik para pembantunya. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta.
Bintang Puspayoga sebelumnya sudah santer dikabarkan akan menjadi calon kuat Menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Menteri PPPA. Rabu pagi, Bintang Puspayoga resmi dilantik menjadi Menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Menteri PPPA. Ia menggantikan Yohana Yembise. Berikut beberapa fakta menarik tentang Bintang Puspayoga seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Istri mantan menteri
I Gusti Ayu Bintang Darmawati adalah seorang istri dari mantan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia bekerja dalam Kabinet Kerja Jokowi tahun 2014-2019.
Ditunjuk sebagai Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sebelumnya sukses menjabat sebagai Walikota Denpasar selama dua periode dan Wakil Gubernur Bali periode 2008 hingga 2013.
2. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM
Tak hanya menjadi istri mantan menteri, ternyata Bintang Puspayoga merupakan penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM. Ia juga tercatat sebagai Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Ketua Bidang II Penggerak PKK serta Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Besar OASE Kabinet Kerja.
3. Hobi main tenis meja
Bintang Puspayoga punya minat tersendiri di bidang olahraga. Ia bahkan dikenal sebagai atlet tenis meja di kalangan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) alias perkumpulan para istri menteri.
Bahkan, saking gemarnya bermain tenis meja, perempuan yang lahir di Bali pada 24 November 1968 silam itu juga sempat menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMS) Bali periode 2015-2019. Ia juga kerap mengikuti pertandingan eksibisi.
4. Pejabat Eselon II
Karier Bintang Puspayoga di dalam ruang lingkup pemerintahan turut mencuri perhatian. Diketahui bahwa pada Mei 2019 lalu, Bintang Puspayoga menjadi salah satu dari delapan pejabat Eselon II Pemkot Denpasar dari hasil lelang. Ia dilantik sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Denpasar.
Pencapaian
Di bawah kepempinan Yohana Yembise, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2015-2019 sebagai berikut telah mencatatkan sejumlah pencapaian sebagai berikut:
1. Capaian Pembangunan Manusia (IPM) meningkat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Sementara untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik, dan ekonomi maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut pencapaiannya.
Tahun 2015 2016 2017 2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,55 70,18 70,81 71,39
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,03 90,82 90,96 90,99
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,83 71,39 71,74
2. Pemberian penghargaan
Untuk mendorong peningkatan IPG dan IDG melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Kemen PPPA memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada Kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupten/kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi PUG (Pelembagaan PUG), termasuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai sektor pembangunan. Capaian Pelembagaan PUG 2016 – 2018.
3. Kota Layak Anak
Dalam rangka memenuhi hak dan perlindungan anak, Kemen PPPA telah berhasil meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang berkomitmen untuk memenuhi hak anak melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Capaian KLA pada 2015 mencapai 264 kota, 2016 (302 kota), 2017 (349 kota), dan 2018 (389 kota).
4. Pembentukan Lembaga Pelayanan
Untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, Kemen PPPA mendorong pembentukan lembaga pelayanan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
5. Program Molin dan Torlin
Kemen PPPA telah memberikan bantuan peningkatan sarana/prasarana untuk mendukung layanan terhadap perempuan dan anak berupa penyediaan kendaraan operasional berupa Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin)
6. Partisipasi Masyarakat
Kemen PPPA mengklaim telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak melalui PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan manusia melalui community watch juga telah dibentuk di tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia pada 2018 mencapai 318.
Tantangan PPPA
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era revolusi industri 4.0 memberikan peluang besar sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat merangsang inovasi, menyediakan ide dan sumber daya yang bervariasi tetapi di sisi lain memunculkan berbagai ancaman kejahatan terhadap perempuan dan anak, seperti bahaya pornografi dan cyber crime.
Seperti dilansir dari kemenppa.go.id, Menteri PPPA periode 2014-2019, Yohana meyakini upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh pemangku kepentingan PPPA.
Namun perlu ada kolaborasi, terintegrasi, saling menguatkan, dan memberikan apresiasi dengan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan media massa.
“Kita bisa bekerja sama dan berkomitmen memikirkan inovasi dan strategi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar semua terkoneksi dengan ilmu pengetahuan terkait PPPA. Jangan lagi berorientasi pada “output-based activities” melainkan “outcomes dan impact-based activity” dengan pendekatan menyeluruh,” ujar Yohana.
