Presiden Jokowi mengamini pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang sempat menyatakan memulai karier politik harus dari bawah dari bupati/wali kota.
JEDA.ID–Menjelang akhir 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan awak media di Restoran Grand Garden Kompleks Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Berbagai pertanyaan dilontarkan para jurnalis kepada Jokowi dan anggota keluarganya mulai Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, Kahiyang Ayu, Bobby Nasution, sampai Jan Ethes serta Sedah Mirah.
Lewat acara bertajuk Bincang Santai antara Keluarga Presiden Jokowi dengan Media itu pertanyaan mengenai kemungkinan Gibran menjadi politikus seperti ayahnya ikut ditanyakan.
Gibran Rakabuming kala itu menjawab diplomatis dengan menyatakan memulai karier politik benar-benar harus dari bawah. Pengusaha yang mengelola Markobar ini mjenyebut harus ada masa transisi jika seseorang yang awalnya merupakan pengusaha kemudian terjun ke politik praktis.
”Dimulai dari bawah dulu, bupati, wali kota, gubernur, baru ada jenjang kariernya. Namanya transisi dari pengusaha ke politikus ada masa transisinya. Makanya harus mulai dari yang paling bawah dulu,” kata Gibran pada 9 Desember 2018 seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan Gibran Rakabuming itu diamini Jokowi. Dia menyebut jika ingin berkarier dalam dunia politik maka harus memulainya secara berjenjang dari bawah.
”Lebih baik kalau dari bupati, wali kota, naik ke gubernur. Memiliki sebuah jenjang. Menguasai yang kecil, sedang, dan besar,” kata dia.
Begitu juga soal masa transisi dari seorang pengusaha menjadi politikus ikut diakui Jokowi. Pandai mengelola bisnis di dunia usaha bukan jaminan akan sukses di dunia politik.
Karier Politik Jokowi
Joko Widodo (JIBI)
Seperti diketahui Jokowi merupakan pengusaha mebel asal Solo yang memulai karier politik dari bawah. Jokowi ikut percaturan politik di Kota Solo pada 2005.
Jokowi berduet dengan politikus PDIP F.X. Hadi Rudyatmo dalam Pilkada Solo 2005. Pasangan ini mengungguli tiga pasangan lainnya. Pilkada 2010, duet Jokowi-Rudy meraih kemenangan fenomenal dengan meraup lebih dari 90% suara.
Baru sekitar dua tahun melanjutkan kepemimpinan di Kota Solo, nama Jokowi melesat hingga akhirnya memenangi Pilgub DKI Jakarta 2012 bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Jokowi kemudian masuk kancah politik nasional lewat Pilpres 2014. Jokowi yang berduet dengan Jusuf Kalla mengungguli Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pilpres 2019, Jokowi kembali memenangi pilpres.
Tujuh bulan berlalu setelah acara di Kebun Raya Bogor, nama Gibran muncul dalam survei Pilkada Solo 2020 yang digelar Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unsri) Solo.
Survei tersebut menguji tiga kategori, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Dari kategori popularitas, nama Gibran muncul dengan angka popularitas tertinggi yaitu 90 persen. Angka yang sama juga muncul untuk Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo.
Dari sisi kategori akseptabilitas, Achmad Purnomo menempati peringkat tertinggi dengan 83 persen, diikuti Gibran 61 persen, dan Ketua DPRD Kota Solo Teguh Prakosa 49 persen.
Sedangkan segi elektabilitas, Achmad Purnomo menempati urutan pertama dengan angka 38 persen. Kemudian Gibran di urutan kedua dengan 13 persen, dan Teguh Prakosa 11 persen.
Dinamika politik di Kota Solo kian mengerucut setelah PDIP sebagai partai mayoritas membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Kader DPC PDIP Solo bulat mengusung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.
Gibran Daftar PDIP
Gibran Rakabuming daftar PDIP (Solopos)
Gibran pun menunjukkan keseriusannya masuk kancah politik dengan bertemu Wali Kota Solo yang juga Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo.
Gibran Rakabuming langsung mendaftarkan diri sebagai kader PDIP sebagai syarat awal jika ingin maju menjadi calon wali kota lewat partai itu.
”Jadi insya Allah hari ini saya sudah menjadi bagian dari keluarga besar PDIP,” kata Gibran saat diwawancarai wartawan di Kantor DPC PDIP Solo, Senin (23/9/2019), sebagaimana dikutip dari Solopos.com.
Suami Selvi Ananda itu mengaku juga sudah menanyakan soal formulir pencalonan sebagai wali kota Solo untuk Pilkada Solo 2020. ”Yang jelas saya mengikuti arahan dan tegak lurus kepada semua keputusan partai,” kata Gibran.
Sikap Gibran yang akan terjun ke dunia politik kerap menjadi perhatian. Hal ini tidak lepas dari pernyataan Gibran yang awalnya menunjukkan keengganan terjun ke dunia politik.
”Enggak, enggak tertarik [menjadi politikus]. Ayah saya juga dulu bisnis, jadi mengikuti ayah saya,” kata Gibran ditemui dalam peresmian outlet Sang Pisang dan Markobar di Cikini, Jakarta, 11 Agustus 2018, sebagaimana dikutip dari Suara.com.
Jokowi pun sempat menyebut Gibran Rakabuming belum punya minat dengan dunia politik. ”Gibran ini belum [punya minat]. Feeling politiknya kok belum. Masih senang 100 persen di dunia usaha,” kata Jokowi pada Desember 2018 sebagaimana dikutip dari Detikcom.
Namun, sejak nama Gibran muncul dalam survei Pilkada Solo 2020, Jokowi dan Gibran kerap memberikan pernyataan mengambang mengenai potensi masuknya Gibran ke panggung politik.
Politik Dinasti
Pengamat politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, melihat keinginan Gibran maju sebagai cawalkot Solo tidak menguntungkan bagi Jokowi. Bila menang akan muncul anggapan wajar karena anak presiden. Sedangkan bila kalah akan cukup memalukan.
Hendri mengatakan saat ini masalah Jokowi sedang menumpuk dengan banyaknya aksi demo mahasiswa dan kerusuhan di Papua sehingga tidak tepat jika Gibran maju di Pilwalkot Solo.
”Jadi menurut saya keuntungannya malah enggak ada sih dengan Gibran maju Pilwakot Solo. Walaupun dia bisa menang mudah ya,” ungkap Hendri sebagaimana dikutip dari Detikcom.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelang Pilkada 2017 lalu menyatakan dalam negara berbentuk republik, semua warga negara diberikan ruang untuk mengambil bagian dan terlibat secara aktif dalam pemerintahan.
Mereka harus berkompetisi secara fair melalui merit sistem. Menurut Titi, saat ini terjadi penyimpangan dalam sistem demokrasi di Indonesia yang disebabkan karena adanya praktek politik kekeluargaan atau politik dinasti.
Kondisi ini terjadi di beberapa negara seperti Bangladesh hingga Amerika Serikat. Titi menyebut pemimpin yang hadir dari praktik politik dinasti memotong mata rantai kaderisasi, regenerasi politik. Sehingga praktik politik dinasti mengabaikan kompetensi, kemampuan kepemimpinan, kapasitas tata kelola pemerintahan.
”Jadi dia hadir hanya untuk melanggengkan kekuasaan, tapi mengabaikan kapasitas atau kemampuan kepemimpinan. Sehingga dampaknya tidak hanya rentan terhadap korupsi, tapi juga rentan pada penyimpangan-penyimpangan yang lain,” terang dia sebagaimana dikutip dari laman perludem.org.
