Pemimpin yang hadir dari praktek politik dinasti dinilai memotong mata rantai kaderisasi di partai politik.
JEDA.ID–Munculnya nama Gibran Rakabuming Raka di bursa calon wali kota jelang Pilkada Solo 2020 memantik pro-kontra politik dinasti. Ada yang mendorong Gibran, ada pula yang mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membangun dinasti.
Jawaban mengambang mengenai masuknya nama Gibran di bursa calon wali kota disampaikan Gibran dan Jokowi. Meski begitu, Gibran mengaku belum berpikir untuk terjun ke kancah politik praktis.
”Di keluarga saya, Bapak dan Ibu itu tidak pernah memaksakan harus jadi ini, harus jadi itu, harus jadi pengusaha, atau harus jadi apa. Di keluarga kita itu cukup demokratis, enggak ada pemaksaan,” kata Gibran seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis oleh Sekretariat Presiden, Minggu (28/7/2019).
Presiden Jokowi mempersilakan Gibran masuk bursa calon wali kota Solo. Namun, dia tidak pernah memaksakan masa depan anak. ”Saya paksa untuk pengelola atau memegang pabrik, mereka juga tidak mau. Dipaksa-paksa kalau tidak mau gimana?” kata Jokowi.
Nama Gibran masuk dalam survei Pilkada Kota Solo 2020 yang digelar Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unsri) Solo.
Survei tersebut menguji tiga kategori, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Dari kategori popularitas, nama Gibran muncul dengan angka popularitas tertinggi yaitu 90 persen. Angka yang sama juga muncul untuk Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo.
Dari sisi kategori akseptabilitas, Achmad Purnomo menempati peringkat tertinggi dengan 83 persen, diikuti Gibran 61 persen, dan Ketua DPRD Kota Solo Teguh Prakosa 49 persen.
Sedangkan segi elektabilitas, Achmad Purnomo menempati urutan pertama dengan angka 38 persen. Kemudian Gibran di urutan kedua dengan 13 persen, dan Teguh Prakosa 11 persen.
Diprediksi Menang Mudah
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai Gibran akan menang dengan mudah bila maju dalam pilkada tahun depan. Salah satu faktor utamanya adalah pengaruh Jokowi di Kota Solo sangat kuat.
“Gibran saat ini memiliki momentum politik dan tingkat popularitas tinggi yang bisa menghantarkan dia menuju Solo 1,” kata Hendri, Rabu (31/7/2019), sebagimana dikutip dari Detikcom.
Dia tak menampik akan muncul perdebatan mengenai politik dinasti bila Gibran maju dalam pilkada. Namun, dia menilai dalam sistem demokrasi, selama dipilih rakyat dan pemilihan berlangsung jujur dan adil, siapa pun yang terpilih adalah sah.
Dorongan Gibran maju ke kancah politik mencuat dari partai politik yang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai baru ini memiliki satu kursi di DPRD Solo.
”Apabila nanti pada saatnya melalui mekanisme, kalau salah seorang [anak Jokowi, Gibran atau Kaesang] itu maju, PSI pasti akan dukung,” ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
Dia menilai Gibran ataupun Kaesang memiliki personalitas yang baik. Di mata dia, keduanya berintegritas. Laki-laki yang biasa disapa Toni ini menyebut keduanya tak pernah memanfaatkan fasilitas negara dan nama Jokowi yang merupakan orang nomor satu di Indonesia.
”Termasuk di antaranya politik dinasti itu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan bisnis. Sepanjang ini kita lihat tidak terjadi bagi keluarga Pak Jokowi. Berbisnis tidak menggunakan fasilitas negara,” tambah dia.
Politik Dinasti Sempat Dibatasi
Pembatasan politik dinasti sempat tertuang dalam UU Pilkada. Namun, pada 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut permbatasan larangan itu.
Toni pada 8 Juli 2015 sempat mengomentari putusan MK yang mencabut larangan politik dinasti itu. Dia menyebut politik dinasti dalam pilkada merugikan rakyat.
”Demokrasi itu terganggu ketika ruang kontestasi untuk menjadi pemimpin baik di pilkada di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pilpres itu didominasi oleh klan tertentu yang mengakibatkan rakyat tidak punya pilihan politik yang ideal,” sebut Toni kala itu sebagaimana dikutip dari laman resmi PSI, psi.or.id.
Partai pendukung Jokowi lainnya seperti PKB hingga Golkar memberikan dukungan yang sama. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai wajar jika saat ini masyarakat ingin anak Jokowi dan Ma’ruf, Siti Nur Azizah, menjadi calon kepala daerah di Kota Solo dan Tangerang.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi tidak menganjurkan Gibran terjun ke kontes politik praktis guna mencegah citra politik dinasti.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai hal itu tidak positif bagi citra Presiden Jokowi yang selama ini melarang anak-anaknya untuk berpolitik praktis.
Pelarangan itu, lanjut dia, bertujuan agar tidak muncul tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang membangun politik dinasti. Donal melihat selama lima tahun ini Presiden Jokowi secara konsisten melakukan upaya mencegah politik dinasti tersebut.
“Kalau sekarang memperbolehkan justru membuat Jokowi terkesan sama dengan politikus kebanyakan dan tidak memberikan manfaat positif bagi Jokowi,” kata Donal.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat menjelang Pilkada 2017 lalu menyatakan dalam negara berbentuk republik, semua warga negara diberikan ruang untuk mengambil bagian dan terlibat secara aktif dalam pemerintahan.
Mereka harus berkompetisi secara fair melalui merit sistem. Menurut Titi, saat ini terjadi penyimpangan dalam sistem demokrasi di Indonesia yang disebabkan karena adanya praktek politik kekeluargaan atau politik dinasti. Kondisi ini terjadi di beberapa negara seperti Bangladesh hingga Amerika Serikat.
Gejala Neopatrimonialistik
Titi menyebut pemimpin yang hadir dari praktek politik dinasti memotong mata rantai kaderisasi, regenerasi politik. Sehingga praktik politik dinasti mengabaikan kompetensi, kemampuan kepemimpinan, kapasitas tata kelola pemerintahan.
”Jadi dia hadir hanya untuk melanggengkan kekuasaan, tapi mengabaikan kapasitas atau kemampuan kepemimpinan. Sehingga dampaknya tidak hanya rentan terhadap korupsi, tapi juga rentan pada penyimpangan-penyimpangan yang lain,” terang dia sebagaimana dikutip dari laman perludem.org.
Dosen ilmu politik Fisipol UGM, Ari Dwipayana, sebagimana dikutip dari laman MK, menyebut tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional.
Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit sistem, dalam menimbang prestasi.
Menurutnya, kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung. Sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural,” sebut dia.
Dia menyebut terdapat beberapa hal yang mengakibatkan munculnya politik dinasti. Pertama adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
Kemudian adanya kelompok terorganisasi karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
