KPK Hong Kong, Lahir ketika Kepala Kepolisian Korupsi

Berdiri ketika Hong Kong sedang suram karena korupsi menjadi budaya sehari-hari, Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau KPK Hong Kong tumbuh gemilang memberantas rasuah.

JEDA.ID—Hong Kong, sekitar 1960-an diselimuti kesuraman akibat korupsi dan KPK belum didirikan. Ketika itu Hong Kong juga mulai berubah seiring perubahan dunia, yang kemudian menggiring dekade berikutnya melahirkan Komisi Antikorupsi alias KPK-nya Hong Kong.

Dekade 1960-an adalah dekade penuh korupsi, kekacauan dan keglamoran yang mengubah banyak hal. Dekade ini adalah dekade ikonik dalam sejarah Hong Kong.

Timeout menggambarkan dekade itu adalah dekade ketika dunia sedang berubah. Termasuk Hong Kong. Dekade 1960-an adalah dekade ketika perekonomian Hong Kong berderak sangat cepat, disokong oleh industri manufaktur dan datangnya gelombang investasi.

Hong Kong lalu bertransformasi dari hanya kota pelabuhan koloni menjadi kota raksasa finansial hanya dalam beberapa tahun. Transformasi itu juga diiringi meledaknya populasi di Hong Kong. Itu yang mendorong Hong Kong akhirnya tumbuh menjadi kota dengan rencana serampangan, dan menjamurnya rumah susun murah di berbagai sudut kota. Dan karena pertumbuhan itu, korupsi pun meluas tak terkontrol, tenaga kerja dibayar sangat murah yang memunculkan kemiskinan, dan masalah itu meledak hingga berdekade kemudian.

Korupsi yang merajalela utamanya dipicu oleh berkembangnya industri manufaktur di Hong Kong yang melambungkan perekonomian. Industri ini menggembungkan dompet para taipan, mendorong tumbuh suburnya korupsi di tubuh pemerintahan dan kepolisian.

Hingga 1960 berakhir, Hong Kong berubah menjadi kota dengan budaya korupsi yang menggila. Pegawai pemerintah dan kepolisian adalah gudangnya koruptor. Tak ada harapan, tak ada pahlawan super saat itu. Sampai ketika 1974 tiba.

 

Sopir Ambulans Disogok Uang Teh

Ilustrasi korupsi (Reuters)

 

Sektor publik Hong Kong selama 1960-an hingga awal 1970 adalah tempat korupsi merajalela. Situs resmi KPK Hong Kong atau Independent Commission Against Corruption (ICAC) menggambarkan korupsi di tingkat paling kecil dengan memberi contoh, seorang sopir ambulans di masa itu akan bersedia menjemput pasien yang sakit setelah diberi uang teh (istilah suap, uang untuk membeli teh).

Bahkan, di masa itu petugas rumah sakit pun meminta tip kepada pasien yang ingin menggunakan pispot atau meminta segelas air. Bisa dibayangkan, ketika itu warga Hong Kong harus menyediakan uang sogok cukup besar jika ingin mendapatkan rumah sewa, sekolah, atau layanan publik lainnya.

Di tubuh kepolisian, korupsi adalah hal sangat serius. Anggota kepolisian Hong Kong pada masa itu melindungi para kriminal, penjudi dan perdagangan obat. Korupsi menjadi persoalan sosial terbesar pada masa itu. Sayangnya, pemerintah Hong Kong terlihat sangat lemah, tidak berkekuatan apapun menghadapinya.

Komunitas-komunitas masyarakat yang menyadari hal itu dan memendam kemarahan mereka selama bertahun-tahun lantas bergerak. Kemarahan publik makin membesar saat seorang polisi korup yang sedang diselidiki, kabur dari Hong Kong. Kasus ini menjadi akhir bagi kesabaran masyarakat Hong Kong.

Pada 1973, Kepala Inspektur Kepolisian Hong Kong, Peter Godber, mengendalikan aset lebih dari HK$43 juta pada masa itu. Ia dalam penyelidikan dan menjadi tersangka korupsi. Ia berhasil kabur dan meninggalkan jejak jumlah angka korupsinya yang kemudian diumumkan secara luas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemarahan publik meledak.

Para pelajar dan mahasiswa berdemonstrasi di Victoria Park, memprotes pemerintah untuk segera mengurai benang kusut di negeri itu. Pemerintah Hong Kong pun lantas bergerak cepat. Seorang hakim senior, Sir Alastair Blair-Kerr lantas menyarankan kepada Pemerintah Hong Kong untuk membentuk Kantor Antikorupsi yang terpisah dari kepolisian.

Saran itu lalu direspons oleh Gubernur Hong Kong Sir Murray MacLehose yang pada Oktober 1973 mengungkapkan di depan sidang legislatif bahwa pemerintah akan membentuk KPK.

Lahirnya KPK Hong Kong

Logo KPK Hong Kong, ICAC, di Kanor KPK Hong Kong. (Reuters)

 

KPK Hong Kong atau ICAC didirikan pada 1974. Fokusnya pemberantasan korupsi menggunakan tiga pendekatan yaitu penegakan hukum, pencegahan dan edukasi. Tugas pertama KPK Hong Kong adalah menyelesaikan kasus korupsi Godber.

Tak butuh waktu lama, awal 1975, Godber diekstradisi dari Inggris untuk menghadapi sidang pengadilan. Godber dinyatakan bersalah karena menyusun konspirasi dan menerima suap. Ia, meski hanya dihukum empat tahun, telah menjadi tonggak pemberantasan korupsi di Hong Kong.

KPK Hong Kong lantas bergerak dan menyelesaikan kasus-kasus besar. Hingga hampir tiga dekade, seperti dilansir South China Morning Herald ada banyak kasus besar yang diselesaikan KPK Hong Kong, yaitu:

1976-1978

KPK Hong Kong membakar jaringan peredaran heroin di Ya Mau Tei, pasar buah di Barat Kowloon. Di tempat itu polisi menerima suap dari para pengedar heroin. Sekitar 87 petugas polisi ditangkap dan menjadi tersangka suap. Kasus ini menjadi penangkapan terbesar KPK Hong Kong dalam satu kali operasi.

1976-1979

Mantan sersan detektif Lui Lok, tiba-tiba pensiun dini pada 1968 ketika dia tak bisa menjelaskan asetnya yang terbilang sangat besar, ia kemudian diinvestigasi KPK Hong Kong pada 1978, atau sepuluh tahun kemudian. Lui Lok lalu dinyatakan bersalah menerima suap hingga HK$16 juta dan dihukum dua tahun penjara.

1983-2000

Tiga kontraktor dinyatakan bersalah dalam kasus pendirian 26 blok perumahan rakyat di Kwai Fong yang dibangun antara 1964 dan 1973. Perusahaan kontraktor milik mereka didapati telah menyogok dan memenangkan tender dari pemerintah senilai jutaan dolar Hong Kong.

1986-1987

KPK Hong Kong mengungkap adanya pinjaman yang mengakibatkan fraud di Bank Overseas Trust yang mengakibatkan kredit macet hingga US$700 juta. Pimpinan bank ini dan sejumlah eksekutif senior bank kabur dari Hong Kong namun berhasil diekstradisi. Semua berhasil dijebloskan ke dalam penjara.

1998-2000

Manager Agen Properti Pemerintah ditangkap karena menerima uang terima kasih dari perusahaan setelah memenangkan kontrak lebih dari US$100 juta. Dia dipenjara selama 30 bulan.

 

Kini Selidiki Kongkalikong Polisi dan Mafia

Para pria berkaus putih menggenggam pentungan sedang berbicara dengan petugas polisi setelah penyerangan di Stasiun Yuen Long, 22 Juli 2019. KPK Hong Kong menyelidiki adanya kongkalikong polisi dengan para penyerang dari kasus ini. (Reuters)

 

Kini KPK Hong Kong tetap meliuk gesit. Paling baru lembaga antirasuah, yang menyebut dirinya telah membersihkan Hong Kong hingga menjadi tempat terbersih di dunia dari kasus korupsi ini, sedang menyelidiki dugaan kongkalikong kepolisian dengan organisasi krimian alias mafia Triad.

Kasusnya adalah penyerangan di Stasiun MRT Yuen Long. Penyerangan ini terjadi pada 21 Juli 2019. Saat itu segerombol orang berjumlah lebih dari 100 berpakaian putih menyerang acak para penumpang yang terdiri orang tua, anak-anak, para demonstra, jurnalis dan pejabat hukum. Setidaknya 45 orang terluka dalam kejadian ini termasuk seorang perempuan hamil. Penyerangan ini menyusul terjadinya demonstrasi anti-ekstradisi yang berlangsung di Sheung Wan, Hong Kong. Mereka diduga kuat menyerang demonstran pro-demokrasi yang pulang ke Yuen Long. Ribuan orang menelepon polisi dan polisi tidak kunjung datang lebih dari tiga puluh menit. Mereka datang setelah gerombolan itu pergi meninggalkan stasiun.

Hong Kong Free Press menyebut KPK Hong Kong secara resmi telah mengumumkan menginvestigasi kasus ini dengan dugaan kuat potensi perbuatan jahat petugas polisi di tempat layanan publik (stasiun).

KPK Hong Kong juga telah menyelidiki rekaman kamera stasiun yang menunjukkan polisi tidak berbuat apa-apa di tempat kejadian perkara. Hukuman maksimal kejahatan petugas polisi di tempat layanan umum adalah tujuh tahun penjara ditambah denda.

Lembaga antirasuah ini juga menyebut telah menerima banyak aduan dari warga dan mereka akan menyelidiki kasus ini secara serius. Aduan signifikan datang dari politikus Partai Demokrat Hong Kong Andrew Wan yang menyebut adanya kejahatan di tempat umum oleh petugas polisi. “Kasus ini harus diinvestigasi apakah ada kolusi antara polisi dan anggota Triad,” ujarnya awal Agustus 2019.

Ditulis oleh : Maya Herawati

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.