Hal yang perlu diwaspadai yaitu menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan kepada penyelenggaraan pemerintah.
JEDA.ID–Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 yaitu 72,39 poin. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nilai IDI tertinggi terjadi pada 2015 lalu.
Kala itu, Indeks Demokrasi Indonesia menembus 72,82 poin. Meski begitu, IDI selama pemerintahan Jokowi belum ada yang melampaui IDI 2014 atau tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2014, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 73,04 poin.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia pada 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin dibandingkan 2017. Terdapat beberapa aspek yang diikut dalam IDI seperti kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi.
BPS mencatat perubahan angka IDI 2017-2018 dipengaruhi dinamika beberapa aspek indikator. Seperti penurunan aspek kebebasan sipil yang turun sebesar 0,29 poin dari 78,75 menjadi 78,46, penurunan aspek hak-hak politik dari 66,63 menjadi 65,79, serta aspek lembaga demokrasi yang meningkat 2,76 poin menjadi 75,25.
“Ketiga aspek ini trennya berbeda setiap tahunnya. Dan tahun ini yang meningkat adalah pada aspek lembaga demokrasi yang semula 72,49 menjadi 75,25,” tutur Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/7/2019), sebagaimana dikutip dari Antara.
”Aspek kebebasan sipil menunjukkan fluktuasi dengan tren yang lebih smooth dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek kebebasan sipil pernah berada pada kategori baik pada periode 2009–2011 dan 2014–2015, serta mengalami titik terendah pada 2016 sebesar 76,45 poin,” sebut BPS di laman resmi mereka.
Dengan IDI 2018 sebesar 72,39 poin, demokrasi di Indonesia dinilai masuk level sedang. Dalam mengukur Indeks Demokrasi Indonesia, BPS menggunakan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.
Penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dll), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Kepala BPS Suharyanto (tengah) merilis Indeks Demorasi Indonesia (IDI) 2018 (Antara)
BPS mengatakan bila diukur dari 28 indikator demokrasi, terdapat 15 indikator masuk kategori baik dan enam indikator yang masuk kategori buruk karena poinnya di bawah 60.
Enam indikator yang masih buruk yaitu ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dari asepk kebebasan sipil, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, dan kemudian demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dari aspek hak politik.
Memberikan Kritik Menurun
Kemudian ada tiga indikator berasal dari aspek lembaga demokrasi, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
“Dari aspek hak politik ini ada satu yang perlu diwaspadai, yaitu menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan kepada penyelenggaraan pemerintah. Pada 2018 ini partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran menunjukkan penurunan,” kata Suharyanto sebagimana dikutip dari Detikcom.
Bila dibandingkan era pemerintahan periode kedua SBY dengan Jokowi, IDI cenderung naik. Angka IDI tertinggi pada 2014 yaitu 73,04 atau saat tahun terakhir pemerintahan SBY dan awal pemerintahan Jokowi.
Bila dilihat dari aspek, selama pemerintahan SBY aspek kebebasan sipil tertinggi terjadi pada 2009 yaitu 86,97. Sedangkan pemerintahan Jokowi aspek kebebasan sipil tertinggi terjadi pada 2015 yaitu 80,30.
Sedangkan aspek hak politik di era SBY 2009-2014 yang kerap masuk kategori buruk, naik menjadi kategori sedang di era Jokowi. Berikut potret Indeks Demokrasi Indonesia pada 2009-2018 sebagaimana dikutip dari laman resmi BPS, bps.go.id.
2009
IDI 67,30
Aspek kebebasan sipil 86,97
Aspek hak-hak politik 54,60
Aspek lembaga demokrasi 62,72
2010
IDI 63,17
Aspek kebebasan sipil 82,53
Aspek hak-hak politik 47,87
Aspek lembaga demokrasi 63,11
2011
IDI 65,48
Aspek kebebasan sipil 80,79
Aspek hak-hak politik 47,54
Aspek lembaga demokrasi 74,72
2012
IDI 62,63
Aspek kebebasan sipil 77,94
Aspek hak-hak politik 46,33
Aspek lembaga demokrasi 69,28
2013
IDI 63,73
Aspek kebebasan sipil 79,00
Aspek hak-hak politik 46,25
Aspek lembaga demokrasi 72,24
2014
IDI 73,04
Aspek kebebasan sipil 82,62
Aspek hak-hak politik 63,72
Aspek lembaga demokrasi 75,81
2015
IDI 72,82
Aspek kebebasan sipil 80,30
Aspek hak-hak politik 70,63
Aspek lembaga demokrasi 66,87
2016
IDI 70,09
Aspek kebebasan sipil 76,45
Aspek hak-hak politik 70,11
Aspek lembaga demokrasi 62,05
2017
IDI 72,11
Aspek kebebasan sipil 78,75
Aspek hak-hak politik 66,63
Aspek lembaga demokrasi 72,49
2018
IDI 72,39
Aspek kebebasan sipil 78,46
Aspek hak-hak politik 65,79
Aspek lembaga demokrasi 75,25
