Mundurnya pejabat DKI Jakarta bukan cerita baru karena pernah terjadi di era gubernur sebelumnya. Misalnya era Ahok atau Jokowi menjadi gubernur.
JEDA.ID–Dua pejabat DKI Jakarta mundur dari jabatan mereka dalam waktu yang nyaris bersamaan. Mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta itu dilakukan di tengah ramainya pembahasan anggaran di Jakarta.
Dua pejabat yang mengundurkan diri adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Edy Junaedi dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mundur dari jabatannya pada Kamis (31/10/2019) malam. Mundurnya Edy bersamaan dengan ramainya pembicaraan mengenai dana promosi pariwisata menggunakan influencer senilai Rp5 miliar.
”Iya mengundurkan diri per tanggal 31 Oktober 2019. Semalam dia mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Tidaklah, tidak ada kaitan ke situ (influencer). Dia mau mengundurkan diri saja. Alasannya ya pribadi yang tahu dia,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (1/11/2019).
Dia menyatakan setelah mundur, Edy akan menjadi staf anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Edy masih tergolong muda yaitu sekutar 44 tahun. Dia masih punya karier sebagai PNS selama 16 tahun lagi.
Dengan menjadi staf, Edy kemudian akan kehilangan tunjangan jabatan, tunjangan kinerja daerah (TKD), tunjangan operasional dan transportasi. Pendapatan Edy yang semula sekitar Rp50 juta/bulan akan menjadi Rp15 juta-Rp18 juta/bulan.
Beberapa jam berselang, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra menyatakan mundur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan surat pengunduran diri Kepala Bappeda diserahkan Jumat.
Mahendra mengatakan Pemprov DKI membutuhkan Bappeda yang lebih baik sehingga dia memutuskan mundur dengan harapan agar akselerasi dapat lebih ditingkatkan.
“Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi,” kata Mahendra sebagaimana dikutip dari Detikcom.
Bappeda menjadi institusi yang bertanggung jawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta. Dalam berapa waktu terakhir, rencana anggaran DKI sedang disorot karena dianggap janggal.
Di sektor pariwisata ada anggaran infulencer Rp5 miliar. Di dinas pendidikan ada anggaran lem Aibon Rp83 miliar, sampai anggaran pulpen yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Era Gubernur Sebelumnya
Rustam Effendi (Wikipedia)
Mundurnya pejabat DKI Jakarta bukan cerita baru karena pernah terjadi di era gubernur sebelumnya. Misalnya saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, tercatat ada 3 pejabat yang mengundurkan diri.
Kala itu, ada Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang mengundurkan diri lantaran ingin mengakhiri polemik yang tidak ada ujungnya dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok.
Selain itu, ada pula Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno dan Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto.
Kala itu, Haris mengaku mundur dari jabatan karena ingin pensiun dini. Kondisi itu tidak lepas dari kondisi kesehatan. Semasa menjabat, Haris pernah dimarahi Ahok karena tidak mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan lampu LED.
Kemudian Tri Djoko mundur dengan alasan usia, meski mengakui dia kerap berbeda pendapat dengan Ahok, terutama soal penanganan banjir.
Saat Joko Widodo (Jokowi) memimpin Jakarta pada 2012-2014 juga terdapat pejabat DKI Jakarta yang mundur. Adalah Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta, Novizal, yang mundur dengan alasan kesehatan.
Dia menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih pengganti dirinya. Kala itu, dia berharap pengganti posisinya adalah orang yang berusia lebih muda darinya dan enerjik.
Ahok yang saat itu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat memberikan komentar mengenai mundurnya Novizal. ”Kalau tidak sangggup menerima harapan dan tugas dari kami, kami juga nggak bisa mengelak,” kata Ahok kala itu sebagaimana dikutip dari Detikcom.
