Saya memutuskan untuk melakukan penyamaran karena saya tidak tahu siapa yang harus dipercaya, warga atau rekan kerja saya.
JEDA.ID–Buruknya pelayanan publik hingga aneka pungutan liar (pungli) tidak hanya membuat publik jengkel. Kepala daerah pun kadang dibuat geram dengan perilaku anak buah mereka yang culas.
Kepala daerah seperti wali kota atau bupati pun menegur hingga memperingatkan aparaturnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, ketika teguran hingga peringatan dianggap angin lalu, para kepala daerah punya senjata utama untuk membongkar perilaku aparaturnya.
Menyamar kerap dilakukan kepala daerah untuk menguak sendiri perilaku anak buah mereka. Berikut beberapa strategi menyamar yang dilakukan kepala daerah yang dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (11/7/2019).
Jadi Kernet Truk
Wali Kota Jambi Syarif Fasha (Istimewa)
Wali Kota Jambi Syarif Fasha menyamar menjadi kernet truk untuk membongkar pungli yang diduga dilakukan petugas Dishub setempat. Penyamaran Fasha itu dilakukan pada 22 OKtober 2016. Dia mengarahkan truk yang membawanya menuju terminal di kawasan Paal 10, Kota Jambi.
Saat melintas di jalan, truk itu dihentikan petugas Dishub Kota Jambi. Petugas itu langsung meminta uang. Bahkan, petugas Dishub itu mengambil uang yang diberikan Fasha.
Kepala daerah yang menyamar ini langsung turun dari truk dan menghampiri petugas Dishub. “Ngapain kamu di sini. Kok mobil truk tidak diarahkan masuk terminal. Karcis retribusi juga kenapa tidak diberikan, tapi duit kamu ambil,” sebut Fasha sebagaimana dikutip dari Bisnis.com.
Ketahuan melakukan pungli, petugas itu kalang kabut dan tidak bisa menjawab pertanyaan orang nomor satu di Kota Jambi tersebut. Beberapa petugas Dishub lainnya tampak menghindar. Empat petugas Dishub yang tertangkap tangan melakukan pungli kemudian diberi sanksi.
Jadi Wali Murid
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Antara)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pernah menyamar menjadi wali murid yang tidak mendapatkan keadilan di bidang pendidikan di Surabaya. Penyamaran itu dilakukan Risma sebelum menjadi wali kota, saat dia masih menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya pada 2008.
Cerita penyamaran Risma itu dibuka di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Juni 2016. Dia menceritakan awalnya ada seorang warga memberikan pesan kepada dirinya yang tidak diperbolehkan ikut ujian di sekolah karena menunggak SPP. Dia kemudian mendatangi sekolah itu dengan berpura-pura menjadi wali murid.
Saat itu sekolah menetapkan setiap anak harus membayar Rp900.000 dengan perincian Rp450.000 untuk kursus dan sisanya untuk jalan-jalan sekolah. Saat berniat membayar, guru yang menemui Risma menceritakan banyak siswa yang menunggak dengan total Rp5 juta. Risma pun membayar tunggakan semua siswa itu. Namun, guru itu menyindir Risma hingga akhirnya kepala daerah membuka penyamaran itu.
“Di situ saya marah dan saya buka. Saya ini Kepala Badan Perencanaan Kota. Saya sudah pikirkan kalau begini terus, ini tidak adil bagi anak miskin. Saya tidak mau hal ini terus menerus,” kata Risma sebagaimana dikutip dari Suara.com.
Booking PSK
Wali Kota Bogor Bima Arya (JIBI)
Wali Kota Bogor Bima Arya menyamar menjadi pria hidung belang dengan memesan pekerja seks komersial (PSK) lewat aplikasi online. Aksi Bima sebagai kepala daerah menyamar ini dilakukan 17 Oktober 2018. Dari penyamaran itu, Bima dan Satpol PP Kota Bogor menggerebek ke salah satu kamar di lantai 18 Apartemen Bogor Valley.
Ketika membuka pintu, Bima Arya dan tim mendapati dua perempuan yang sedang tak mengenakan baju dengan seorang pria. Namun, pria tersebut kabur. Salah satu perempuan yang diduga terlibat dalam prostitusi online tersebut masih pelajar.
Bima Arya menemukan bukti bahwa perempuan itu menawarkan diri menggunakan aplikasi online. Meski begitu, wanita itu masih mengelak bukanlah dia yang melakukan. Dua perempuan itu kemudian diperiksa di Polsek Tanah Sareal Kota Bogor.
Pelayanan Publik
Bupati Rohil Suyatno (Antara)
Bupati Rokan Hilir (Rohil), Riau, Suyatno, menyamar menjadi warga biasa yang meminta pelayanan di kantor pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil pada 7 Maret 2017. Hasilnya, Suyatno mendapati pelayanan publik di kantor itu buruk. Petugas di kantor itu hanya diam dan tidak ramah kepada masyarakat yang minta pelayanan.
”Kemarin saya datang dengan menyamar menjadi masyarakat biasa, [petugas] hanya diam dan diam. Hari ini saya coba lagi, [petugas] masih juga diam. Ini agak aneh, kenapa pula petugas pelayanan diam terus,” kata Suyatno.
Bupati kemudian membuka penyamarannya dan mendatangi ruangan demi ruangan di kantor itu. Banyak pegawai terkaget-kaget karena yang datang adalah Bupati. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kepala BPKAD Rohil H Syafruddin turun dan ikut mendampingi Bupati.
Jadi Orang Lumpuh
Wali Kota Cuauhtémoc Carlos Tena (eldiariodecoahuila.com.mx)
Penyamaran ini tidak dilakukan kepala daerah di Indonesia. Adalah wali kota Cuauhtémoc di Meksiko yang menyamar menjadi orang lumpuh. Hal tersebut dilakukan untuk menguji sikap pegawai negeri setempat secara langsung terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus.
Sebelum menyamar, Wali Kota Cuauhtémoc Carlos Tena kerap menerima aduan dari warga berkebutuhan khusus. Banyak dari mereka mengaku diperlakukan semena-mena oleh pegawai. Dia membutuhkan waktu hingga dua bulan menyusun skema penyamaran.
Sebagaimana dikutip dari Suara.com, Tena menyamar menjadi orang lumpuh tang datang ke Kantor Wali Kota dan Dinas Sosial sembari mengaku membutuhkan bantuan. Dia masuk ke Direktorat Pembangunan Sosial dalam sebuah kursi roda untuk mencari bantuan.
Dia kemudian meminta makanan gratis, sesuatu yang menurut hukum merupakan hak bagi “orang cacat” seperti Tena. Tetapi ia diabaikan dan bahkan didiskriminasi. Tena kemudian mengunjungi kantornya sendiri meminta untuk berbicara dengan wali kota, tetapi ia diberi tahu bahwa wali kota tidak ada. Ketika dia meminta untuk berbicara dengan Sekretaris Dewan Kota, dia disuruh menunggu di lorong selama satu setengah jam.
“Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menunjukkan realitas yang dialami warga setiap hari, ketidakpedulian dan pengabaian yang mereka hadapi dari pegawai negeri. Saya memutuskan untuk melakukan penyamaran karena saya tidak tahu siapa yang harus dipercaya, warga atau rekan kerja saya,” kata Tena.
