JEDA.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bakal menghapus sistem ujian nasional (UN). Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter di akhir masa pembelajaran.
Nadiem Makarim menyampaikan wacana penghapusan UN di rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Ujian Nasional 2020 Belum Dihapus, Ini Kisi-Kisi UN
Nadiem mengatakan ada beberapa masalah pada format ujian nasional saat ini. Ujian nasional juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua.
Oleh karenanya Nadiem berencana mengahus UN dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Konsep ini merupakan penyederhanaan dari UN yang begitu kompleks.
Dia menyebutkan konsep Asesmen Kompetensi Minimum merupakan asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Kata Nadiem, materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi.
“Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut,” kata dia.
Sedangkan numerasi, kata Nadiem, ialah kemampuan menganalisa dengan menggunakan angka-angka. “Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi mulai 2021,” ujar dia.
Sejarah Ujian Nasional: Ujian Penghabisan, Ebtanas, sampai UN
Konsep Asesmen
Nadiem menegaskan konsep asesmen itu bukan lagi berdasarkan mata pelajaran maupun berdasarkan penguasaan konten atau materi.
“Ini berdasarkan kompetensi minum yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apa pun mata pelajarannya,” tegas dia.
“Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitifnya hanya dua. Satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi,” papar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Terkait survei karakter, Nadiem mengatakan selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa.
“Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya. Bagaimana implementasi gotong royong,” kata Nadiem.
Nadiem Kawal Anggaran Pendidikan Rp508 Triliun, Ini Perinciannya
Survei Karakter
“Apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu? Apakah well being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu?” lanjutnya.
Nadiem menuturkan survei ini akan menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah. Survei karakter itu diharapkan jadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan.
Mas Nadiem sapaan akrabnya di Kemendikbud itu juga menerangkan bahwa asesmen dan survei tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan jenjang satuan pembelajaran. Yang sebelumnya diakhiri jenjang.
Ada dua alasan mengapa hal ini dilakukan di tengah jenjang. Yang pertama, kata Nadiem adalah untuk memberikan waktu bagi sekolah dan para guru untuk melakukan perbaikan sebelum sang anak lulus.
“Dan yang kedua karena dilakukan di tengah jenjang ini tidak bisa dilakukan sebagai alat seleksi untuk siswa. Tidak lagi menimbulkan stres bagi anak-anak dan orang tua karena formatif asesmennya,” ujarnya.
Di Balik Mendikbud Nadiem Makarim Minta Waktu 100 Hari ke Jokowi
