Tren Bikin Keraton, dari Mumet Mikir Utang hingga Rawat Tradisi

Pembukaan dekade baru ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan baru dari yang mengklaim harta kekayaan dunia hingga mengakui wilayah di 54 negara.

JEDA.ID – Munculnya klaim kerajaan baru memang cukup menggelitik. Belakangan publik dihebohkan dengan kasus Kerajaan Agung Sejagat hingga Sunda Empire. Sejatinya, “main Keraton-Keratonan” ini sudah cukup lama menjadi tren dan baru viral akhir-akhir ini.

Pembukaan dekade baru ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan baru. Dengan legitimasi yang masih meragukan, sejumlah tokoh mendeklarasikan diri sebagai raja dengan rakyat dan wilayah kekuasaan.

Beberapa diantaranya mengumbar klaim fantastis. Kerajaan Agung Sejagat misalnya, mengklaim sebagai pemersatu negara-negara dunia. Mereka mengaku sebagai perpanjangan tangan dari kejayaan Majapahit dan menyebut Pentagon sebagai pangkalan perang.

Lalu muncul Sunda Empire. Sunda mengklaim wilayah Eropa, Pasifik, Archipelago dan Mainland dengan total 54 negara yang berpusat di bandung. Mereka mengklaim PBB sebagai bagian dari alat kekuasaan.

Jauh sebelum kedua kerajaan ini ada UN Swissindo. Entitas yang lebih mirip sekte ini mengungkap harta kekayaan negara sejak jaman kerajaan yang saat ini menurut mereka disimpan dan disembunyikan oleh pimpinan negara.

Dirangkum dari Solopos.comberikut deretan kerajaan baru yang punya klaim fantastis;

Kerajaan Agung Sejagat

Kerajaan Agung Sejagat muncul dengan klaim fantastis soal Pentagon dan Majapahit Baru. Mengaku didirikan pada 1518, Kerajaan ini membuat heboh publik Tanah Air.

Totok Santosa Hadiningrat alias Sinuhun muncul dengan pengakuan mengemban titah 500 Kerajaan Majapahit. Bersama sang istri, Dyah Gitarja alias Kanjeng Ratu, Totok menyodorkan Kerajaan Agung Sejagat sebagai Rangkai Mataram Agung yang telah lama hilang.

Kirab Kerajaan Agung Sejagat. (Youtube)

Totok mengklaim 425 orang loyalis telah melaksanakan kirab guna menjaga tradisi kuno yang telah lama ditinggalkan. Tapi yang lebih fantastis adalah pengakuannya soal Kerajaan Agung Sejagat yang merupakan pusat sistem politik global.

Kata Totok, Kerajaan Agung Sejagat adalah kekaisaran yang memayungi negara-negara di dunia. Kerajaan baru itu dipersiapkan untuk kedatangan Sri Maharatu Jawa kembali ke tanah Jawa.

“Kami punya kelengkapan kerajaan di Eropa. United Nation adalah parlemen dunia. International Court of Justice dan Defence Council. Pentagon itu dewan keamaan kerajaan kami, bukan punya Amerika Serikat,” kata dia dalam jumpa pers Minggu (12/1/2020) sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara.

Keraton Agung Sejagat dan 500 Tahun Setelah Majapahit Runtuh

Sunda Empire

Setelah Keraton Agung Sejagat di Purworejo menghebohkan publik, kini muncul kekaisaran yang menamakan Sunda Empire. Kerajaan baru ini juga menamakan diri Kekaisaran Sunda di Bandung, Jawa Barat.

Sseorang yang mengaku sebagai Gubernur Jenderal Sunda Nusantara menjelaskan bahwa Sunda Empire itu bukan diartikan sebagai suku Sunda.

Rangga

Rangga di Pemimpin Sunda Empire. (Youtube)

“Tapi, ini adalah tindakan proses turun temurun kekaisaran dari dinasti ke dinasti. Sunda Empire itu adalah Kekaisaran Matahari, Kekaisaran Bumi,” kata dia, dalam video yang diunggah di Youtube, Jumat, 17 Januari 2020.

Menurutnya, Sunda Empire dalam prosesnya dibagi atas enam wilayah, di antaranya Sunda Atlantik. Posisi ini di Bandung sebagai daerah korps diplomatik dunia. Kemudian Sunda Eropa, Sunda Pasifik, Sunda Archipelago dan Sunda Mainland.

Selain itu, Sunda Nusantara. Menurut dia, Sunda Nusantara adalah tatanan negara, di mana tatanan tersebut dimulai dari Benua Australia, Papua Nugini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, China, Mongolia, Rusia, Jepang sampai Korea Selatan dan Korea Utara.

“Kurang lebih Sunda Nusantara itu adalah 54 negara di dunia. Jadi, bicara nusantara itu perlu kita jelaskan bukan hanya Indonesia tapi ada 54 negara dunia,” ujarnya.

Gubernur Jenderal Sunda Nusantara itu mengatakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan alat dari Sunda Empire yang terletak di Bandung, Jawa Barat.

“UN yang ada di sana adalah pelaksana, kita adalah pemilik UN. Jadi, kita segera mungkin bertemu kepala negara dan raja-raja, perdana menteri juga keseluruhan,” katanya.

Bahkan dia mengklaim PBB pada saatnya akan kembali sepenuhnya ke Bandung, Jawa Barat pada 24 Oktober 2020.

“Insya Allah, pada saatnya PBB yang berpusat di Amerika, kita sarankan akan kembali sepenuhnya di Bandung. Jadi disambut masyarakat yang ada di Indonesia, ini suatu berita gembira yang baik,” ujarnya.

Tuah Sinuhun Totok Sulap Rakyat Jelata Jadi Pejabat Kerajaan

Negara Rakyat Nusantara

Belum usai Sunda Empire diusut tuntas, kini publik kembali dibuat geger dengan kemunculan Negara Rakyat Nusantara. Kelompok ini menginginkan agar NKRI segera dibubarkan.

Video deklarasi Negara Rakyat Nusantara ramai diperbincangkan warganet. Deklarasi tersebut telah diunggah di akun YouTube milik Yudi Syamhudi Suyuti pada 27 Oktober 2015.

Setelah ramai kerajaan-kerajaan fiktif unjuk gigi, video tersebut kembali beredar dan viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 11 menit 57 detik itu, Yudi Syamhudi Suyuti yang mengklaim sebagai presiden Negara Rakyat Nusantara mendesak agar NKRI segera dibubarkan.

“Kondisi NKRI sudah membusuk, dengan kondisi itu mau tidak mau dengan pikiran yang jernih dan hati yang besar kita harus merelakan membubarkan NKRI,” kata Yudi di hadapan para pengikutnya.

Yudi mengklaim ada sejumlah persoalan mendasar yang menjadi alasan NKRI harus segera dibubarkan. Persoalan mendasar itu mulai dari kegagalan Indonesia dalam menegakkan kemanusiaan, persatuan dan keadilan di tengah bangsanya selama Indonesia berdiri.

“NKRI gagal memberikan kesejahteraan dan keamanan rakyat dan bangsanya,” lanjut Yudi.

Selain itu, Negara Rakyat Nusantara juga menyebut adanya persoalan lain menyangkut kedaulatan rakyat hingga hilangnya aset-aset bangsa nusantara dan Papua Barat.

Untuk menyelesaikan persoalan mendasar tersebut, Negara Rakyat Nusantara mengklaim perlu menempatkan posisi dimana bangsa nusantara dan bangsa Indonesia.

Keraton Jipang Blora

Ada lagi Keraton Jipang, berlokasi di Desa Jipang, Kecamatan Cepu. Sang Raja, Pangeran Raja Adipati (PRA) Barik Barliyan Surowiyoto, mengatakan Keraton Jipang sudah berdiri sejak 2014. Keraton ini sempat melakukan kirab budaya pada tahun 2016 dengan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.

Keraton Jipang.

Keraton Jipang. (Istimewa)

Keraton ini bahkan punya payung hukum bernama Yayasan Keraton Jipang. Keraton ini tidak membangun kerajaan baru, merekrut pengikut, atau bahkan berniat memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Sejatinya, Yayasan Keraton Jipang hanyalah perkumpulan keturunan Raja Adipati Jipang yang berupaya melestarikan dan mengikat sejarah leluhur supaya tak lekang dimakan zaman.

Pendirian Keraton Jipang memiliki misi khusus. Barik menjelaskan, saat deklarasi keraton, pihaknya ingin memelihara dan melestarikan kebudayaan peninggalan leluhur, berupa kearifan lokal, tradisi dan budaya yang ada di masyarakat Cepu.

“Fungsi kami mengingatkan pada masyarakat dan Pemkab Blora bahwa kita punya aset budaya dan sejarah yang harus dilestarikan dan dimiliki,” ujarnya.

Sekte Pelunas Utang Swissindo

Kisah heboh United Nation (UN) Swissindo terjadi di wilayah Pantura timur Provinsi Jawa Tengah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai turun tangan dan menghentikan kegiatan UN Swissindo.

Bahkan beberapa bank swasta seperti Bank Mandiri juga dibuat kerepotan karena menjadi sasaran warga. Mereka ada yang bertanya ke bank setelah mendapatkan voucher UN Swissindo.

 

UN Swissindo merupakan komunitas yang mengemban misi mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkannya, relawan UN Swissindo berupaya untuk mengungkap harta kekayaan negara sejak jaman kerajaan yang saat ini menurut mereka disimpan dan disembunyikan oleh pimpinan negara. Mereka meyakini harta karun dari kerajaan-kerajaan nusantara hingga zaman Soekarno masih tersimpan di Bank Swiss.

Nantinya, hasil pengungkapan tersebut yang akan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya pemberian dana hibah, untuk melunasi seluruh tanggungan hutang masyarakat. Misi tersebut dinamai misi ilahi.

Pengenalan UN Swissindo di Pati sendiri bermula dari ajakan dari mulut ke mulut. Kesehariannya,mereka mengaku berdiskusi melalui group media sosial. Satu orang yang dianggap sebagai sesepuh UN Swissindo di Indonesia yaitu Ir Soegiharto Notonegoro, kerap dipanggil dengan sebutan Romo.

Ir Soegiharto Notonegoro si pelunas hutang. (Istimewa)

Ir Soegiharto Notonegoro si pelunas hutang. (Istimewa)

Kemudian, Soegiharto Notonegoro mengeluarkan voucher Surat Kuasa M1 yang digunakan sebagai tanda registrasi para relawan, melalui Bank Mandiri. Dalam voucher tersebut tercantum nomor akun yang diyakini para relawan sebagai rekening berisikan seluruh kekayaan tadi.

“Sebenarnya tanggal 18 Agustus kemarin, kami mendatangi Bank Mandiri Pati bukan untuk berdemo. Tapi kita datang atas instruksi dari Romo, meminta agar pihak Bank Mandiri membuka nomor akun tersebut,” katanya.

Kerajaan Majapahit Cabang Bali

Anggota DPD RI dari Bali bernama Arya Wedakarna dilaporkan ke polisi karena mengakui diri sebagai Raja Majapahit.

Dia dilaporkan tokoh adat masyarakat Bali ke Polda Bali di Denpasar, Selasa (21/1/2020), atas dugaan melakukan penipuan sebagai raja dan membangun kerjaan fiktif bernama Majapahit Cabang Bali.

Warga yang datang melaporkan dugaan keberadaan raja Majapahit fiktif di Bali ini berasal dari berbagai komponen masyarakat seperti lembaga Sandhimurti, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, dan Forum Surya Majapahit.

Meski berasal dari berbagai kelompok, tapi tujuan mereka sama, yakni melaporkan adanya dugaan raja dan kerajaan fiktif yakni raja dan kerajaan Majapahit Cabang Bali dengan terlapor Arya Wedakarna (AWK).

Laporan diserahkan kepada petugas Direktorat Reserse Umum Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.

Menurut pihak pelapor, pengaduan ini dilakukan karena ada unsur penipuan dan pembodohan masyarakat dengan adanya pengakuan sebagai raja dan kerajaan Majapahit cabang Bali yang diduga fiktif.

Laporan ke Polda Bali lebih dominan pada tujuan pelurusan sejarah dan bukan bertujuan mengriminalkan terlapor (AWK)

“Ini sebenarnya untuk memperingatkan AWK bahwa apa yang dilakukannya salah. Bukan maksud kami untuk mengkriminalkannya. Laporan ini bertujuan untuk meluruskan sejarah yang ada. Dia (AWK) sudah merusak tatanan sosial yang ada di Bali dengan pengakuan-pengakuan kontroversial yang tidak berdasar,” ujar Gusti Ngurah Harta dilansir Suara.com, Selasa (21/1/2020).

Selain melaporkan Arya Wedakarna sebagai raja fiktif kerajaan Majapahit cabang Bali, pihak pelapor juga mengadukan sejumlah akun media sosial yang telah melakukan perundungan hingga pengancaman terhadap pelapor.

Terkait laporan ini, hingga berita in dunggah, belum ada konfirmasi dari pihak terlapor (Arya Wedakarna). Pesan lewat WhatsApp maupun telepon belum direspons.

Ditulis oleh : Jafar Sodiq Assegaf

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.