Sebaran PNS dengan jumlah tertinggi berada di Pulau Jawa dengan persentase 20,64% atau setara dengan 1.209.036 PNS
JEDA.ID–Pemerintah tengah mempersiapkan perekrutan sekitar 100.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Bila perekrutan itu tuntas, jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,2 juta orang.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan proses perekrutan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II tengah dimatangkan. Pemerintah telah menetapkan batas maksimal lowongan yang akan dibuka dalam proses perekrutan CPNS dan PPPK pada 2019 adalah 254.173 formasi.
Dari jumlah itu, porsi untuk CPNS sekitar 100.000 lowongan dan untuk PPPK tahap II sekitar 150.000 lowongan. “Kan ada sekitar 250.000 formasi untuk seluruh perekrutan ASN tahun ini. CPNS kira-kira sekitar 100.000 [formasi]. Untuk PPPK total ada 150.000 [formasi]. Sudah dikurangi yang seleksi tahap pertama. Mungkin [PPPK tahap II] sekitar 100.000 formasi lagi,” tutur Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Rabu (17/7/2019), sebagaimana dikutip dari Liputan6.com.
Seleksi CPNS kemungkinan akan digelar Oktober 2019. Sedangkan seleksi PPPK tahap II dilakukan lebih dahulu pada Agustus 2019.
BKN memperkirakan lowongan dengan formasi terbesar kemungkinan untuk posisi guru. Hal itu berlaku untuk CPNS ataupun PPPK. ”Porsi terbesar kemungkinan masih guru. Tapi untuk detail informasi pastinya kita masih belum bisa sampaikan,” ujar dia.
Berdasarkan data BKN, jumlah PNS di Indonesia per 31 Desember 2018 mencapai 4.185.503 orang. Ditilik dari instansi PNS, 22,44% PNS bertugas di pemerintah pusat dan 77,56% berdinas di pemerintah daerah.
Dari data itu, sebaran PNS dengan jumlah tertinggi berada di Pulau Jawa dengan persentase 20,64% atau setara dengan 1.209.036 PNS. Sebaliknya, untuk PNS dengan jumlah terendah berada di Papua dan Maluku dengan persentase 5,83% berjumlah 248.020 PNS.
Khusus tenaga kependidikan, BKN mencatat 71,19% tenaga pendidik berusia 46 -60 tahun. Tenaga pendidik yang masih berada pada golongan kerja muda (usia 26-45 tahun) terhitung minim yaitu kurang dari 200.00 guru.
Sementara 300.000 tenaga guru berada pada kelompok usia 56-60 tahun. Artinya, mereka akan mencapai batas usia pensiun (BUP) dalam jangka lima tahun ke depan.
”Dibutuhkan peningkatan signifikan untuk SDM tenaga pendidik dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan untuk mengejar laju pertumbuhan penduduk usia sekolah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” sebut BKN dalam siaran pers yang dikutip dari laman bkn.go.id.
Tenaga Kesehatan
Selain tenaga pendidik, pemerintah juga akan memprioritaskan tenaga kesehatan. Bila dilihat dari rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk per provinsi, terdapat beberapa provinsi yang minim tenaga kesehatan. Salah satunya Kepulauan Bangka Belitung memiliki rasio 1:269.
”Dengan minimnya kondisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan saat ini, pemerintah menempatkan kedua bidang tersebut sebagai prioritas pemenuhan kebutuhan melalui rekrutmen ASN, baik lewat penerimaan CPNS dan seleksi PPPK,” sebut Ridwan.
Pada seleksi CPNS 2018, pemerintah mengalokasikan 77% formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan atau setara dengan 182.589 dari total formasi 238.015. Kemudian dalam penerimaan PPPK tahap I, ada 58.898 tenaga pendidik dan 2.141 tenaga kesehatan mengikuti seleksi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan pemerintah kekurangan formasi guru serta tenaga kesehatan, terutama perawat, bidan, dokter untuk mengisi puskesmas.
Selain itu, juga dibutuhkan tenaga untuk bekerja di bidang infrastruktur. ”Jadi tenaga administratif akan kami kurangi,” ujar dia.
