Jalan Panjang Pemekaran Papua Jadi 7 Provinsi

Beragamnya suku di Papua menjadi pijakan agar pendekatan sosiologi-antropologi diutamakan dalam pembangunan di Papua termasuk urusan pemekaran wilayah.

JEDA.ID–Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah tokoh Papua pada 10 September 2019 membawa angin segar bagi para tokoh yang selama ini mengaungkan pemekaran di Papua menjadi tujuh provinsi.

Jokowi menyetujui pemekaran provinsi di Papua. Namun, tidak langsung secara sekaligus menjadi 7 provinsi. Pemekaran dilakukan secara bertahap karena membutuhkan kajian yang mendalam.

Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga,” kata Jokowi saat bertemu dengan perwakilan para tokoh Papua di Istana kala itu.

Pemekaran di Papua menjadi 7 provinsi disesuaikan dengan wilayah adat. Pembagian wilayah sesuai adat ini tidak lepas dari begitu majemuknya penduduk Papua.

Disebutkan ada 256 suku yang tinggal di Papua. Menurut penelitian Balai Bahasa Papua dan Papua Barat Kemendikbud pada 2013, terdapat 307 bahasa daerah.

Mereka mendiami zona ekologis rawa, pantai, dan sepanjang aliran sungai, zona dataran tinggi, dan zona kaki gunung dan lembah dan serta zona dataran rendah, pesisir, dan kepulauan.

Beragamnya suku di Papua menjadi pijakan agar pendekatan sosiologi-antropologi diutamakan dalam pembangunan di Papua termasuk urusan pemekaran wilayah.

Tujuh provinsi yang diusulkan adalah dua provinsi yang sudah ada yaitu Papua dan Papua Barat, serta lima provinsi pemekaran. Sebagaimana dikutip dari laman indonesia.go.id, Jumat (20/9/2019), tujuh wilayah adat di Papua adalah Mamta (Mamberamo-Tami atau sekarang dikenal dengan wilayah Tabi), Saereri, Ha-Anim, La Pago, Mee Pago, Bomberai, serta Domberai.

Wilayah adat Tabi terdiri atas 87 suku yang berada di wilayah Kota Jayapura (Port Numbay), Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten  Memberamo Raya, dan Kabupaten Keroom.

Kemudian wilayah adat Anim Ha terletak di Papua selatan yang terdiri atas 29 suku. Wilayah ini saat ini meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.

Wilayah La Pago merupakan wilayah adat terkecil terletak di Pegunungan Papua Tengah Bagian Timur. Di wilayah adat ini ada 19 suku. Wilayah administrasi saat ini yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Tolikara.

Pegunungan Papua Bagian Tengah

pemekaran Papua

Pertemuan Presiden Jokowi dengan tokoh Papua (Antara)

Berikutnya ada 11 suku di wilayah adat Mee Pago yang terletak di Pegunungan Papua Bagian Tengah. Wilayah ini meliputi Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Nabire bagian gunung, dan Mimika gunung.

Wilayah Saereri didominasi wilayah pesisir yang dihuni 37 suku. Masyarakat wilayah ini yang mendiami di sekitar Teluk Cenderawasih yang meliputi Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, dan Nabire bagian pantai.

Lima wilayah adat di atas berada di wilayah Papua. Sedangkan untuk wilayah Papua Barat ada wilayah adat Domberai yang berada di Papua Barat laut meliputi Manokwari, Bintuni, Wondama, Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Tambrauw. Di wilayah ini ada 19 suku.

Kemudian ada wilayah Bomberai yang meliputi Fakfak, Kaimana, dan Mimika Pantai. Wilayah adat ini dihuni sekitar 52 suku.

Usulan adanya 7 provinsi di Papua sesungguhnya bukan cerita baru. Pada 2003 lalu, Bupati Fakfak Wahidin Puarada menyebutkan tujuan utama tujuh provinsi di tanah Papua untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

”Pembagian wilayah di Provinsi Papua hendaknya melihat kepada aspek-aspek pendukung yang nyata, tidak dengan asal ngomong saja,” kata Wahidin yang memimpin Fakfak pada periode 2000-2010 itu sebagaimana dikutip dari laman Bappenas.

Pemekaran Papua memang sudah lama mengemuka dan kerap memantik pro-kontra di kalangan masyarakat. Sempat ada pemekaran sejak 1999, namun akhirnya dibatalkan MA hingga akhirnya kini ada Papua dan Papua Barat.

Wahidin menyatakan pembahasan pemekaran secara terbuka akan mendidik masyarakat untuk mengetahui secara betul duduk persoalan pemisahan provinsi.

Para tokoh Papua yang sempat bertemu dengan Jokowi menyebut pemekaran wilayah sesuai adat agar setiap wilayah adat dapat bertanggung jawab atas wilayah masing-masing.

Mereka meyakini pemekaran akan menekan suhu keamanan di Papua. Sebab, masing-masing tokoh adat akan menjaga wilayah mereka dan bertanggung jawab atas warga di wilayah itu.

”Jangan sampai pembagian wilayah administrasi pemerintahan ini malah memisahkan kebudayaan yang sama. Karena itu kita coba merajut kembali. Silakan masing-masing dengan kebutuhan dan misi daerah, tetapi kawasan ini adalah kawasan budaya yang utuh. Apapun yang kita bangun, konektivitas harus tetap terjalin dan semakin kuat,” kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sebagaimana dikutip dari laman indonesia.go.id.

Tabi Paling Siap

Papua

Ilustrasi warga Papua (Antara)

Wilayah adat Tabi disebut menjadi yang paling siap menjadi provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Bahkan telah ditentukan Kota Jayapura yang kelak menjadi ibu kota provinsi baru nanti. Sedangkan nama yang mengemuka yaitu Provinsi Papua Tabi, Tabi Papua, atau Provinsi Tanah Tabi.

Lima kepala daerah di wilayah adat Tabi pun sudah mempersiapkan pemekaran sejak 2012 lalu dari pertemuan di Metu Dabi. Saat itu forum kepala daerah dan masyarakat Tabi dibentuk.

Setelah itu, berkali-kali mereka melakukan pertemuan yang menghasilkan sejumlah rumusan hingga akhirnya mengirimkan rumusan itu ke Kemendagri.

Kelima kepala daerah di Tabi itu yaitu Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Mamberamo Raya, dan Bupati Sarmi serta tokoh tokoh masyarakat dan agama setempat. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano meyakini bahwa pemekaran akan segera melahirkan Tabi Papua akan segera terwujud.

”Setelah kajian-kajian yang dilakukan tim Universitas Cenderawasih saya kira kita sudah cukup untuk menjadi DOB [daerah otonomi baru] dengan luas wilayah dan wilayah administrasi pemerintah daerah. Kita telah mempunyai sarana pendukung seperti Polda, Kodam, sampai dengan Dandim, Koramil, Polres, Polsek, kita juga punya sejumlah universitas, jadi kita sangat siap,” kata Benhur Tommy Mano.

Tabi disebutkan memiliki sumber daya alam yang mendukung seperti sumber mineral sampai lahan pertanian dan perkebunan. Ada pula Sungai Mamberamo akan menjadi sumber listrik besar yang akan mampu memasok listrik seluruh Papua.

”Saya pikir hal ini bisa menjadi solusi alternatif untuk percepatan Papua. Contoh saja Papua barat, begitu dia pisah, dia melejit. Luar biasa kemajuannya. Saya rasa solusi ini bisa mempercepat kesejahteraan rakyat Tabi,” kata Mathius Awoitauw soal pemekaran provinsi di Papua yang sudah di depan mata.

Ditulis oleh : Danang Nur Ihsan

Sign up for the Newsletter

Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.