Tim Visi Indonesia 2033 menyebut usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan ibu kota saat ini, Jakarta.
JEDA.ID–Langkah pemerintah mewujudkan rencana ibu kota pindah ke Kalimantan kian matang. Jauh sebelum wacana ini bergulir ada peran mantan menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang menyusun kajian ibu kota pindah sejak 2010 lalu.
Adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago yang pernah menyusun kajian berjudul Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata.
Andrinof yang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 2014-2015 itu menyusun kajian bersama Ahmad Erani Yustika yang kini menjadi Staf Khusus Presiden, Mohammad Jehansyah Siregar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Tata Mustasya.
Mereka tergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033. Tim Visi Indonesia 2033 itu diluncurkan di Jakarta pada 28 Oktober 2010. Mereka banyak melakukan kajian tentang pembangunan termasuk wacana pemindahan ibu kota.
Sebagaimana dikutip dari laman Visi Indonesia 2033, visi2033.or.id, Selasa (18/6/2019), mereka pernah memaparkan wacana ibu kota pindah di Kantor Staf Khusus Presiden pada 15 Juni 2011.
Dalam kajian Tim Visi Indonesia 2033 disebutkan usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan ibu kota saat ini, Jakarta.
“Tujuan utama memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradoks. Pemindahan ibu kota ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru. Ini mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan,” sebut mereka sebagaimana dikutip dari visi2033.or.id.
Manfaat Agregat
Andrinof Chanigo (JIBI)
Mereka memaparkan usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. Pertama, Kalimantan tepatnya Kalimantan bagian selatan adalah kawasan tengah Indonesia yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi.
Kedua, Kalimantan memiliki sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya.
Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.
Pada 2010, Tim Visi 2033 menyebut ibu kota pindah ke Kalimantan akan memakan biaya sekitar Rp100 triliun. Biaya itu bisa dialokasikan selama 10 tahun alias setiap tahun Rp10 triliun.
“Biaya tersebut merupakan investasi bangsa yang akan menghasilan keuntungan berlipat-lipat dalam jangka panjang, untuk masa depan NKRI sepanjang usianya. Ibu kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran masuk investasi maupun wisatawan.”
Pada 2017 lalu, Andrinof kembali mendorong rencana pemindahan ibu kota. Salah satu alasannya adalah daerah-daerah di Jawa rentan dan rawan secara sosial.
“Bahkan kerugian akibat kemacetan yang harus ditanggung masyarakat terutama kelas menengah bawah bisa mencapai Rp40 triliun lebih per tahun. Ini masalah yang harus diperhatikan,” sebut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu di acara dialog dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, Rabu (9/8/2017), sebagimana dikutip dari Liputan6.com.
Bukan Rencana Dadakan
Pada 2019, Presiden Jokowi menyeriusi wacana ibu kota pindah. Beberapa alasan pemindahan ibu kota ke luar Jawa yang disampaikan pemerintah sama dengan paparan dari Tim Visi Indonesia 2033. Namun, untuk besaran biaya ibu kota pindah berubah menjadi sekitar Rp466 triliun.
Staf khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, yang sejak 2010 tergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033 mengatakan rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bukan hanya keinginan pemerintah.
Presiden Jokowi meninjau lokasi calon ibu kota baru (presidenri.go.id)
“Rencana pemindahan ibu kota tak boleh jadi agenda elite saja, tidak boleh jadi hasrat kelompok tertentu saja, tetapi ini merupakan pantulan dari aspirasi semua pihak, bukan hanya pemerintah saja,” kata dia, di Jakarta, Sabtu (4/5/2019), seperti dikutip dari Liputan6.com.
Pihak-pihak yang turut terlibat memberikan aspirasi tersebut mulai dari para akademisi hingga para penggerak ekonomi. Dengan demikian, rencana pemindahan ibu kota dapat mengakomodasi kepentingan nasional.
“Presiden memberikan tugas kepada Bappenas untuk melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota kurang lebih sudah 1,5 tahun. Jadi ini bukan rencana dadakan,” kata dia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota hampir pasti pindah ke Kalimantan. Dia menyebut Presiden Jokowi akan menjelaskan secara terperinci soal rencana pindah ibu kota, termasuk lokasi persisnya.
Ada dua provinsi di Kalimantan yang menjadi calon kuat lokasi ibu kota baru yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelumnya Jokowi juga sudah mengunjungi Kalteng dan Kaltim untuk menjajaki lokasi ibu kota baru.
“Nanti presiden akan memutuskan berdasarkan hasil kajian kita,” terang mantan Menteri Keuangan itu seperti dikutip dari Detikcom.
Dia menyebut ibu kota pindah ke luar Pulau Jawa dimulai 2024. Bambang menjelaskan dibutuhkan waktu perencanaan dan pembangunan selama empat tahun setelah diputuskan wacana tersebut berjalan.
