Ujian Nasional Dihapus? Jangan Kesusu Mas Nadiem

JEDA.ID – Mendikbud Nadiem Makarim membuat gebrakan dengan wacana mengganti ujian nasional (UN) dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Wacana ini tentu mengundang pro dan kontra.

Mas Nadiem, sapaan akrab Nadiem Makarim, menyampaikan wacana penghapusan UN di rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Sejarah Ujian Nasional: Ujian Penghabisan, Ebtanas, sampai UN

Nadiem mengatakan ada beberapa masalah pada format ujian nasional saat ini. Ujian nasional juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua.

Oleh karenanya Nadiem berencana mengahus UN dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Konsep ini merupakan penyederhanaan dari UN yang begitu kompleks.

Dia menyebutkan konsep Asesmen Kompetensi Minimum merupakan asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Kata Nadiem, materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi.

Terkait survei karakter, Nadiem mengatakan selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa.

“Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya. Bagaimana implementasi gotong royong,” kata Nadiem, dilansir Antara, Rabu (11/12/2019).

Mengenal Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter

Tergesa-Gesa

Wacana Nadiem tak begitu saja diterima publik. Anggota Komisi X DPR RI Sudewo menyarankan Nadiem untuk tak kesusu alias tergesa-gesa.

Sudewo saat rapat bersama Menteri Nadiem di Ruang Komisi X Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019) mengatakan bahwa asesmen kompetensi belum teruji. “Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah ini bagus, tapi implementasinya justru kontraproduktif,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Sudewo kembali menekankan, agar Nadiem tak terjebak dan terburu-buru mendeklarasikan terkait penghapusan UN tanpa melakukan sebuah kajian yang matang atau pun sebuah evaluasi.

“Maka, lebih baik, saya sarankan kepada Pak Menteri jangan deklarasikan dulu, jangan putuskan dulu. Toh kalau mau dilaksanakan tahun 2021, masih ada waktu untuk menyiapkan secara matang, masih ada waktu untuk melakukan kajian secara komprehensif, melakukan evaluasi yang sesungguhnya,” tutur dia dilansir Okezone, Kamis.

Tanggapan negatif juga muncul dari Jusuf Kalla. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini menegaskan tidak setuju bila ujian nasional (UN) dihapus. JK mengatakan perlu ada kajian ulang terkait kebijakan tersebut.

Gambaran Tes Asesmen Kompetensi Minimum Pengganti UN

“Iya, dikaji dulu lah,” ujar JK di The Sultan Hotel, Jl Gatot Subroto, Jakarta, dilansir Detik.com, Kamis (12/11/2019).

JK menilai tidak tepat jika UN dihapus karena banyak pihak yang memprotes. Menurutnya, untuk menjadi bangsa yang hebat perlu ada tantangan yang dihadapi.

“Kalau tidak ditantang, tidak diuji bagaimana, mau tidak kalau tidak diajak kerja keras. Kan alasannya karena ada guru protes, orang tua protes, murid protes, karena susah, sehingga dihapus. Itulah alasannya menghapus karena susah,” kata JK.

“Loh kalau mau bangsa hebat, harus melewati hal yang susah, kalau melayani semua protes karena susah itu kan, kita akan lembek pasti,” sambungnya

JK menyebut sekolah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan sekolah di Finlandia yang jumlah penduduknya di bawah Indonesia. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia perlu memiliki standar yang baik.

“Kalau anak tidak kerja keras, tidak ada external pressure. Jangan samakan Indonesia itu sekolah-sekolah kayak di Finland, yang penduduknya 40 ribu, penduduknya hanya 5 juta. Kalau penduduk 5 juta juga kita bisa memerdekan belajar. Tapi 260 juta gimana, tanpa suatu standar yang baik nasional,” kata JK.

Ujian Nasional 2020 Belum Dihapus, Ini Kisi-Kisi UN

Beda Pendapat

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, Syafii Maarif, juga meminta Nadiem untuk kembali mengkaji wacana kebijakannya. Buya Syafii menyebut kebijakan sebesar itu tidak bisa diputuskan dengan cepat-cepta.

Buya menyebut penggantian UN ke asesmen kompetensi itu berbeda dengan pengelolaan Gojek sebagai perusahaan startup yang dikembangkan Nadiem.

Menurut Buya, penghapusan UN tidak bisa serta merta dilakukan. Sebab di banyak negara, ujian semacam itu dilaksanakan dalam rangka menjaga standar mutu pendidikan.

Kalau kebijakan penghapusan UN tetap dipaksakan maka dikhawatirkan mempengaruhi semangat peserta didik untuk bersekolah. Tidak ada standar yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kompefensi yang mereka raih.

“Artinya, ditinjau dari segala perspektif ya.Jangan serampangan,” ungkapnya sebagaimana dilansir Suara.com, Kamis.

Berbeda dari sejumlah tokoh yang kontra, seniman Sudjiwo Tedjo justru mengapresiasi langkah berani Nadiem. Melalui kicauan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, @sudjiwotedjo, pada Kamis (12/12/2019), Sudjiwo Tejo merasa keputusan ini sangat menguntungkan bagi anak-anak milenial.

“Hidup adalah ujian tanpa akhir dan tak kenal tahun. Tapi, bagi milenial, tahun 2020 adalah ujian terakhir. O, Tuhan, kok enak banget jadi mereka. Merekakan kami sekarang juga, ya Tuhan,” kelakarnya.

Penulis buku Tuhan Maha Asyik itu mengaku pernah membahas manfaat Ujian Nasional bersama Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Iwan Pranoto. Menurutnya, UN lebih banyak membuat beban pikiran pada guru dan siswa.

Sudjiwo Tejo bercerita, “Dulu banget dalam obrolan ringan dengan Prof Iwan Pranoto, beliau mempertanyakan manfaat UN yang lebih bikin stres buat guru & peserta didik”.

Iwan, melalui Sudjiwo Tejo, menyarankan kalau tujuan UN hanya untuk mengukur pencapaian kurikulum, “kenapa gak pakai sampel UN di beberapa sekolah aja kayak TPS dalam hitung cepat pemilu?”