Di Balik Mendikbud Nadiem Makarim Minta Waktu 100 Hari ke Jokowi

JEDA.ID–Mendikbud Nadiem Makarim meminta waktu 100 hari kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan dan merancang sistem pendidikan berbasis teknologi.

”Mas Menteri minta waktu saya. ‘Beri waktu saya, Pak, 100 hari untuk menyiapkan dan merancang.’ Percaya nggak? Yakin nggak? Jadi apa yang Mas Menteri sampaikan pada saya, saya meyakini beliau bisa melakukan itu. Dan kalau itu terjadi, itulah yang namanya lompatan,” sebut Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (1/11/2019) sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Dia mengatakan perlunya sistem standardisasi berbasis teknologi dalam pendidikan. Namun, Jokowi mengatakan pembuatan sistem pendidikan berbasis teknologi yang dirancang Mendikbud Nadiem Makarim juga bukan instan.

Dibutuhkan waktu setidaknya 2,5 tahun untuk melihat hasil dari sistem pendidikan berdasarkan teknologi tersebut. Mengingat aplikasi sistem tersebut juga butuh persiapan agar menjangkau sekolah hingga guru-guru.

Nadiem Makarim yang menjadi Mendikbud memiliki tantangan dan beban besar untuk mengelola dunia pendidikan di Tanah Air mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Berikut gambaran beratnya beban Mendikbud Nadiem Makarim sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Akses Internet Belum Merata

Bila mengacu data pada 2017 lalu, tercatat ada 12.988 sekolah yang belum memiliki akses Internet. Jumlah itu sekitar36% dari total sebanyak 35.000 sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia.

Menghadapi kondisi itu, Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenkominfo mengadakan program Universal Service Obligation (USO) untuk menyediakan akses Internet sekolah di 122 kabupaten/kota.

Sebagaimana dikutip dari laman Kemendikbud, Mendikbud sebelum Nadiem, Muhadjir Effendy yang kini menjadi Menko PMK pernaah meluncurkan digitalisasi sekolah melalui Program Sekolah Digital.

Program itu merupakan jawaban terhadap tantangan revolusi industri 4.0. Penyediaan sarana pembelajaran di sekolah berupa PC server, tablet, laptop, LCD, router, dan eksternal harddisk akan dilakukan dengan dukungan program BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Sebanyak 30.227 sekolah menjadi sasaran penerima BOS Afirmasi dan sebanyak 1.060.253 siswa akan menerima tablet. Melalui digitalisasi sekolah, komunitas guru saling bekerja sama membuat materi pembelajaran secara digital.

Mengunggah bahan ajar tersebut ke dalam jaringan untuk digunakan bersama. Sampai membuat tes ujian harian dan melaksanakannya secara bersama-sama lintas sekolah dalam jaringan online.

50 Juta Siswa

Berbagai kebijakan yang akan diambil Mendikbud Nadiem Makarim akan berpengaruh terhadap sekitar 50 juta siswa SD sampai SMA/SMK. Bukan perkara mudah untuk mengambil kebijakan yang bisa digunakan 50 juta siswa. Apalagi kondisi geografis, akses, sampai kualitas SDM di tiap daerah berbeda-beda.

Di tingkat SD ada sekitar 25,5 juta siswa yang tersebar di 34 provinsi. Kemudian di tingkat SMP ada sekitar 10 juta siswa yang mengenyam pendidikan di kelas VII-IX. Untuk SMA ada lebih dari 4 juta siswa yang menempuh pendidikan ini dan di SMK ada hampir 5 juta siswa.

Ini pula yang diingatkan Jokowi kepada Mendikbud Nadiem Makarim terkait dunia pendidikan di Indonesia yang sangat beragam.

”Tolong dilihat betul negara kita bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota,” sebut Jokowi.

3,3 Juta GTK

Berdasarkan data Kemendikbud, ada sekitar 3,3 juta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Tercatat ada 2,9 juta guru dan sekitar 450.000 tenaga kependidikan.

Jumlah itu sangat banyak termasuk pula status kepegawaian mereka juga beragam sehingga masalah yang dihadapi tidak sama.

Tercatat GTK yang berstatus PNS sebanyak 1,6 juta orang. Ada pula guru tetap yayasan di sekolah sawsta, guru tidak tetap (GTT) provinsi, GTT kabupaten/kota, guru bantu pusat, guru honorer sekolah, dan lainnya.

Kenginan Jokowi agar Mendikbud Nadiem Makarim menggeber teknologi akan mengahdapi tantangan termasuk dari kalangan guru.

Pada akhir 2018 lalu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kemendikbud menyebut hanya 40 persen guru nonteknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang siap dengan teknologi.

Artinya ada sekitar 1,9 juta guru dan tenaga kependidikan yang belum siap dengan teknologi. Masih rendahnya guru melek teknologi tidak lepas dari banyaknya guru yang berusia tua.

Tak bisa dimungkiri, sebagian besar guru yang belum melek teknologi berasal dari mereka yang usianya di atas 50 tahun.

8 Juta Mahasiswa

Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2019, pendidikan tinggi kembali berada di bawah naungan Kemendikbud. Artinya, Mendikbud Nadiem Makarim juga harus mengurusi kebijakan yang akan menyasar mahasiswa dan dosen.

Berdasarkan data pada 2018 lalu, ada sekitar 8 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, ada 2,4 juta mahasiswa yang berkuliah di kampus negeri. Sedangkan jumlah dosen mencapai sekitar 294.000 orang, sebanyak 75.892 merupakan dosen di perguruan tinggi negeri.

Hal ini pula diakui Mendikbud Nadiem Makarim. Dia mengaku tantangannya memimpin Kemendikbud akan lebih berat, karena saat ini pendidikan tinggi juga di bawah Kemendikbud.

“Di bawah saya bukan hanya Mendikbud yang tradisional tetapi sekarang digabung juga dengan dikti, jadi semua ter-integrate, tetapi itu baik karena semua strateginya akan terpadu, tetapi tantangannya sangat berat,” kata Nadiem.

Anggaran Pendidikan Rp505 Triliun

Anggaran pendidikan pada 2020 mencapai Rp505 triliun. Memang tidak semua anggaran pendidikan itu dikelola Kemendikbud karena ada yang ditransfer ke daerah.

Namun, Mendikbud Nadiem Makarim harus mengawal anggaran pendidikan itu seperti untuk BOS yang menyasar 54,6 juta siswa. Ada pula anggaran Program Indonesia Pintar yang menyasar 20,1 juta siswa sampai rehab 55.700 ruang kelas.

Karena juga mengurusi pendidikan tinggi, Nadiem juga harus mengawal program baru dari Jokowi yaitu KIP Kuliah. Program ini akan menyasar 818.000 mahasiswa yang terdiri atas 398.000 mahasiswa penerima Bidik Misi dan siswa peserta baru.

Tak tanggung-tanggung, bantuan yang diberikan mencapai Rp4,2 juta/semester untuk biaya hidup dan Rp2,4 juta/semester untuk biaya kuliah.

Itulah gambaran beban besar yang ditanggung Mendikbud Nadiem Makarim. Jokowi memastikan menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud bukan untuk coba-coba.

”Saya sudah hitung bahwa dalam mengelola manajemen besar ini memang harus memakai yang namanya teknologi tanpa kita menggeser tujuan dari pendidikan kita. Yakni membangun karakter bangsa, membangun jati diri bangsa. Jadi nanti saya sudah membayangkan kalau itu betul-betul bisa dilaksanakan akan ada perubahan besar cara kerja, cara interaksi murid dan guru,” kata Jokowi.