Kampus Merdeka Ala Nadiem untuk Bangun Desa

JEDA.ID–Kampus Merdeka yang diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim akan menyasar pembangunan desa lewat program Kampus Membangun Desa.

Tidak sebatas kuliah kerja nyata (KKN), Kampus Membangun Desa akan juga fokus ke penelitian dan inovasi yang memberikan dampak langsung ke masyarakat desa.

Pelaksana Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam mengatakan Kampus Merdeka sangat tepat diterapkan di desa, khususnya tentang kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi (prodi).

Hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi itu tidak lepas dari perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan lagi “jam belajar”.

KKN, Antara Cinlok dan Ujian Kesetiaan

”Mahasiswa diberikan kemerdekaan tidak hanya belajar dari kampus. Merdeka belajar tidak hanya terbatas di dalam kelas, kegiatan belajar mengajar bisa diterapkan di luar kampus misalnya mahasiswa magang di industri, mahasiswa membangun desa, pertukaran mahasiswa,” kata Nizam sebagaimana dilansir dari jpp.go.id, Sabtu (1/2/2020).

Ada beberapa kegiatan yang bisa diambil mahasiswa dalam program Kampus Merdeka ini, yaitu:

• Magang atau praktik kerja di industri atau organisasi nonprofit
• Pertukaran pelajar
• Pengabdian masyarakat
• Terlibat dalam proyek desa
• Wirausaha
• Riset
• Studi independen
• Mengajar di daerah terpencil

Nizam menyatakan dengan kebijakan Kampus Merdeka tersebut mahasiswa dapat didorong untuk lebih banyak lagi terjun ke masyarakat baik melalui program KKN maupun magang.

Desa Tertinggal

Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan.

Tak hanya mahasiswa, namun Kemendikbud juga akan memperkuat peran dosen bagi desa. ”Dosen pembimbing KKN juga akan diberikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bentuk sertifikasi dosen pendamping desa,” sebut dia.

Jadi Kota Pelajar, Daftar Jurusan Paling Banyak Dipilih Mahasiswa Jogja

Program Kampus Merdeka yang diaplikasikan lewat Kampus Membangun Desa ini tidak lepas dari masih banyaknya desa tertinggal di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018 menyimpulkan masih ada 14.461 desa tertinggal di Indonesia. Jumlah itu sekitar 19,17% dari total desa di Indonesia.

Paling banyak desa di Indonesia berstatus desa berkembang yaitu 55.369 desa dan yang sudah mandiri baru 5.606 desa atau 7,43%.

Bila dibandingkan dengan IPD 2014, jumlah desa tertinggal sudah berkurang. Sebelumnya pada 2014, jumlah desa tertinggal sekitar 20.432 desa.

”Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai IPD 2018 sebesar 59,36,” sebut BPS.

Ada beberapa aspek yang dinilai mengenai status desa itu musalnya pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kemudian kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Saat meluncurkan Kampus Merdeka, Nadiem menyatakan mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka.

Diharapkan tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.

”Menurut saya, dari semua kebijakan, ini adalah yang paling penting. Karena dampaknya untuk negara kita, saya rasa bisa dirasakan secara cepat, secara riil, dan secara masif,” kata Mendikbud.

Di Balik Mendikbud Nadiem Makarim Minta Waktu 100 Hari ke Jokowi

Dia menyatakan kebijakan ini bukan pemaksaan. Bila mahasiswa ingin seratus persen di dalam prodi itu, itu menjadi hak mereka. Namun, pemerintah memberikan opsi dan wajib bagi perguruan tinggi untuk memberikan pilihan ke mahasiswa.

Nadiem menyebut kebijakan Kampus Merdeka iniuntuk mengubah program S-1 agar mendorong mahasiswa dapat belajar menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian. ”Inilah pendidikan yang problem focused, yang secara langsung menguatkan karakter,” ujar dia.