Menakar Janji Jokowi soal 1.000 Sarjana Papua Kerja di BUMN

JEDA.ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan 1.000 sarjana asal Papua akan diterima bekerja di BUMN dan perusahaan swasta. Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana janji itu direalisasikan dan apakah akan menjawab persoalan mengenai pengembangan sumber daya manusia di Papua.

Janji itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). ”Saya di California ketemu 12 mahasiswa Papua yang menemui saya, bukan pintar-pintar tapi sangat pintar-pintar. Di New Zealand ketemu juga lebih dari 10 mahasiswa Papua, pinter-pinter semua. [Di] Australia juga,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Artinya, kata Jokowi, mahasiswa asal Indonesia–termasuk dari Papua–di luar negeri, baik yang menempuh studi S1, S2, maupun S3, sangat banyak. Namun Indonesia memerlukan lebih banyak lagi.

Yang kerap menjadi pertanyaan adalah setelah lulus studi, termasuk mahasiswa asal Papua adalah bekerja apa saat kembali ke tanah kelahiran

”Banyak menanyakan, ‘Pak, saya kalau udah lulus saya mau ke mana?’, ya kembali ke tanah Papua, ‘terus saya kerja apa?’. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak hanya anak-anak muda di Papua, tapi juga anak muda di Provinsi lain. Ini jadi pekerjaan besar kita,” ujar dia.

Atas kondisi itu, Jokowi akan meminta BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima putra Papua yang baru lulus studi. Jokowi menjanjikan 1.000 mahasiswa Papua akan mendapat pekerjaan yang layak.

“Agar bisa nerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara saya siang hari ini saya menyampaikan 1.000 dulu lah, nanti akan saya atur lagi masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk kita atur di eselon I, II, III akan kita atur,” tutur dia.

Kondisi Sarjana di Papua

Bagaimana kondisi sarjana di Papua dan Papua Barat? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua disebutkan pada 2018 terdapat 174.338 warga Papua yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Mereka masuk dalam kategori angkatan kerja.

Dari jumlah itu, 11.160 orang termasuk pengangguran dan 163.178 sarjana asal Papua sudah bekerja. Di Papua Barat, BPS mencatat ada 80.922 orang angkatan kerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Masih ada sekitar 5.504 orang yang menjadi pengangguran.

BPS Papua Barat mencatat sebagian besar lulusan perguruan tinggi termasuk sarjana bekerja di sektor jasa, sisanya sebagian kecil bekerja di sektor pertanian dan industri pengolahan.

Sedangkan di Papua, selama 2018 terdapat lebih dari 16.000 lulusan perguruan tinggi yang mencari kerja. Jumlah itu terdiri atas 8.979 orang lulusan diploma dan 7.487 sarjana di Papua.

Di Papua Barat, ada 899 lulusan diploma dan 1.781 sarjana yang mencari kerja selama 2018. Dari jumlah itu, sebagian besar belum mendapatkan pekerjaan.

BPS Papua Barat menyebut jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan untuk lulusan diploma sebanyak 893 orang dan sarjana 1.778 orang, serta lulusan S2 dan S3 sebanyak 3 orang.

Berapa kira-kira jumlah sarjana Papua yang dicetak setiap tahunnya. Tidak ada data pasti mengenai jumlah itu karena mahasiswa Papua tersebar di berbagai daerah baik di Papua dan Papua Barat. Kemudian tidak sedikit pula yang menempuh pendidikan di sejumlah kota di Jawa atau pun di luar negeri.

Data Statistik Pendidikan Tinggi 2018 yang dikeluarkan Kemenristekdikti bisa sedikit memberikan gambaran. Di Papua terdapat 73 perguruan tinggi yang terdiri atas 7 universitas, 3 institut, 50 sekolah tinggi, 9 akademi, 1 akademi komunitas, dan 3 politeknik.

Sedangkan di Papua Barat ada 35 perguruan tinggi. Perinciannya 5 universitas, 1 institut, 23 sekolah tinggi, 1 akademi, dan 5 politeknik. Selama 2018 lalu, dari perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat terdapat lebih dari 12.700 lulusan yang dicetak.

Di Papua misalnya ada 5.833 sarjana baru pada tahun itu dan di Papua Barat ada 3.431 sarjana yang baru lulus S1. Sisanya ada lulusa diploma sekitar 2.700, sekitar 500 lulusan S2, dan 11 orang lulusan S3.

Afirmasi Pendidikan Tinggi

Data tersebut merupakan data perguruan tinggi di Papua. Jumlahnya akan bertambah bila diakumulasikan dengan mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar daerah atau luar negeri.

Salah satu cara yang dilakukan untuk menggenjot mahasiswa asal Papua adalah program afirmasi pendidikan tinggi atau dikenal dengan program Adik. Bahkan, ada program khusus Adik Papua dan Papua Barat.

Salah satunya adalah Lisye Elvina Kareni yang lulus dari Fakultas Kedokteran di UNS Solo pada 2017 lalu. Lisye melewati perjuangan panjang hingga akhirnya merampungkan kuliah dalam waktu tiga tahun enam bulan alias tujuh semester.

Bermula pada 2013, saat ia lolos seleksi beasiswa Adik Papua. Program ini diterapkan untuk melakukan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi putera-puteri Indonesia di pulau terluar atau pedalaman.

Di awal perkuliahan, Lisye sempat merasa putus asa dan hampir menyerah. Ketertinggalan kurikulum saat ia mengenyam pendidikan menengah di Papua, membuatnya kewalahan ketika harus beradaptasi dengan iklim akademik di kampus kedokteran ini.

”Kerasa betul di semester pertama. Waktu SMA di Papua, pengetahuan saya belum sejauh yang dikuasai teman-teman di sini. Kendala bahasa dan budaya juga. Saya mesti adaptasi banget,” ungkap Lisye sebagaimana dikutip dari laman Kemenristekdikti.

Ketua DPRD Papua Abisai Rollo yang ikut bertemu Jokowi menilai pembangunan sumber daya manusia Papua lebih penting ketimbang pembagian sumber daya alam Papua. Pendidikan untuk generasi muda menjadi hal yang penting.

“Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini, di mana Papua menjadi elemen penting dalam keberagaman Indonesia,” kata Abisai sebagaimana dikutip dari Detikcom.