Kebijakan Subsidi Rezim Jokowi: yang Dipangkas dan Ditambah

JEDA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan janji kampanye dengan mengalihkan subsidi ke sektor produksi. Sejauh ini, Jokowi telah memangkas sejumlah subsidi dan menambah subsidi di sektor lain dalam waktu bersamaan.

Pemangkasan subsidi paling awal dilakukan Jokowi adalah di awal pemerintahannya di tahun 2014. Jokowi mencabut subsidi BBM dan listrik membuat publik harus mengeluarkan uang lebih untuk keduanya.

Mengutip Solopos.com, subsidi BBM masuk dalam skema subsidi energi. Sebelumnya subsidi melambung hingga Rp350 triliun dan dipangkas pada awal pemerintahan Jokowi hanya tinggal Rp 119 triliun.

Hingga akhir masa jabatan yang akan berakhir 20 Oktober 2019, subsidi energi diperkirakan rata-rata lima tahun adalah Rp129 triliun. Realisasi subsidi ini lebih rendah dibandingkan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua yang rata-rata lima tahun sebesar Rp241 triliun.

Mengutip Katadata, kondisi makro pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memang berbeda dengan yang dialami pemerintahan SBY–Boediono. Awal masa pemerintahan SBY saat itu dihadapkan pada perkembangan harga minyak mentah dunia yang berada di puncak tertinggi.

Tak heran, subsidi energi pun mencapai puncak tertinggi pada 2008. Kala itu harga minyak sempat menembus US$ 146 per barrel pada Juli 2008. Pada masa itu, kurs rupiah juga sedang menghadapi tekanan seiring dengan pasca terjadinya krisis finansial global 2008-2009.

Jokowi menilai, kebijakan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Katanya BBM yang disubsidi justru dinikmati kalangan menengah ke atas.

“Saya berikan contoh di 2014 saat kita memangkas subsidi BBM, saya tahu itu kebijakan yang sangat tidak populer, tapi saya paham bahwa 70% subsidi BBM itu justru dinikmati oleh kelompok menengah dan kelompok atas,” kata Jokowi di pembukaan Kongres PDI-Perjuangan di Hotel Grand Inna Beach, Sanur, Bali, dilansir Detik.com, Kamis (8/8/2019).

Mengutip Antara, Januari 2015, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM digunakan untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan, dan bantuan sosial.

” Kita konversi subsidi menjadi pengeluaran buat bangun infrastruktur, bansos, pendidikan. Karena pemerintah sangat sadar perlu membangun pondasi pertumbuhan, produktivitas, dan pemerataan,” kata dia.

Subsidi Listrik

Selain subsidi energi, Pemerintah juga memangkas subsidi listrik secara bertahap. Pada November 2019, golongan 900 VA RTM dikenakan tarif sebesar Rp1.352 per kilo Watt hour (kWh), sedangkan tarif golongan non subsidi 1.300 VA Rp1.467,28 per kWh. Jumlah pelanggan listrik 900 VA RTM sebanyak 6,9 juta pelanggan.

Pemerintah sempat akan mencabut subsidi listrik 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Tarif listrik golongan pelanggan itu akan disesuaikan dengan golongan pelanggan nonsubsidi.

Dengan pencabutan subsidi listrik untuk golongan pelanggan 900 VA RTM, maka tagihan listriknya akan naik Rp29.000 per bulan.

Namun, Pemerintah akhirnya urung menaikkan tarif listrik 900 VA untuk golongan RTM. Stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat jadi pertimbangannya.

“ Belum (ada kenaikan). Kami jaga kestabilan dulu,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Senin 30 Desember 2019.

Meski begitu pemerintah tidak menambah subsidi yang menyebabkan tarif golongan 900 tetap lagi. Ditambah lagi, subsidi untuk tarif golongan 1.300 VA dan di atasnya telah telah dicabut sebelumnya.

Subsidi Gas Melon

Dilansir Merdeka.com, Jumat (17/1/2020), pemerintah akan memberlakukan subsidi lebih tepat sasaran untuk elpiji 3kg. Nantinya subsidi takkan diberikan per tabung, tapi langsung ke penerima manfaat alias masyarakat tidak mampu.

Ini bukan berarti penerima manfaat bebas sebanyak-banyaknya menggunakan gas 3 kg. Dalam sebulan, mereka hanya dijatah maksimal 3 tabung gas melon. Setelah subsidi dicabut, nantinya harga jual gas 3 kg akan disesuaikan dengan harga pasar. Diperkirakan sekitar Rp35.000.

“ Penerapan subsidi elpiji tertutup tidak lagi pada barang, tapi tepat sasaran,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, di Jakarta.

Penerapan penyaluran subsidi elpiji tertutup rencananya akan diterapkan pada pertengahan 2020 setelah pemerintah menetapkan mekanisme penyaluran subsidi elpiji ini.

“ Metode seperti apa kami bahas. Kami putuskan tahun ini. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini,” kata dia.

Terkait kebijakan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kg belum diputuskan. Menurut Jokowi, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.

“Belum, itu harus lewat rapat terbatas,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, dikutip dari Detik.com (18/1/2020).

Jokowi bilang keputusan mengenai subsidi Elpiji 3 kg dicabut atau tidak pun harus mendengar penjelasan dari kementerian terkait terlebih dahulu. Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

“Belum, belum sampai di ratas. Nanti kalau sudah di ratas akan disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan,” tegas Jokowi.

Mobil Kepresidenan dari Era Soekarno hingga Jokowi

Subsidi Rumah

Di saat yang bersamaan, Jokowi mendorong pemerintah merogoh kocek untuk subsidi rumah yang nominalnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Anggaran penyaluran kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) akhirnya ditambah.

FLPP merupakan skema subsidi pembiayaan dengan menempatkan dana murah di perbankan oleh pemerintah sehingga bunga KPR yang diterima sangat rendah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan penambahan ini sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

“[Ditetapkan melalui] PMK itu. Menteri Keuangan sudah kirim ke Presiden, sudah ke Setneg, mudah-mudahan sudah turun. Harusnya sudah, kalau enggak sudah ribut terus kan,” kata Basuki ketika ditemui di kantornya, Jumat (4/10/2019).

Anggaran tambahan mencapai Rp2 triliun yang bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun 2019 ini untuk 20.000 unit rumah. Uang tersebut berasal dari dana talangan.

“Kita sudah kumpulkan REI, Apersi, Himpera, sepakat kemudian ketemu Menteri Keuangan. Supaya lebih cepat itu, karena waktu itu ada BTN. Sama BTN bisa menalangi, menalangi dulu, nanti akan dibayar pada 2020,” imbuhnya.

Tambahan dana Rp2 triliun ini bisa dimanfaatkan untuk membangun 20.000-30.000 unit rumah. Diharapkan dengan tambahan ini mampu menambal kebutuhan yang selama ini dikeluhkan para pengembang.

Alokasi FLPP 2019 hanya Rp7,1 triliun untuk membangun 168.000 unit. Namun anggaran itu hanya bisa membiayai pembiayaan 155 unit rumah subsidi dengan skema FLPP.

”Geng Solo” Versi IPW yang Punya Karier Moncer di Era Jokowi

Subsidi Lain

Selain subsidi rumah murah, Jokowi merencanakan subsidi sebesar Rp300.000 sampai dengan Rp500.000 per bulan untuk membantu pengangguran dalam mencari kerja. Subsidi ini telah digagas cukup lama dan menjadi wacana yang populer di debat Pilpres 2019 lalu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan subsidi tersebut akan digelontorkan lewat Kartu Prakerja. Penerima maksimal akan mendapatkan bantuan selama tiga bulan.

Ia mengatakan dana subsidi tersebut nantinya akan masuk ke akun para peserta penerima Program Prakerja. Subsidi bisa dimanfaatkan penerimanya untuk berbagai hal, misalnya transportasi dari tempat tinggal ke tempat kursus dan lainnya.

“Nanti (dana) langsung masuk ke rekening mereka. Nanti mereka bekerja sama dengan pemerintah, nanti akan diatur oleh (Project Manager Officer/PMO),” katanya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (24/9/2019).

Sebelum subsidi ini digagas, pemerintah Jokowi di periode pertama merencanakan dana realokasi subsidi BBM untuk pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun. Selain itu ada pula alokasi untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain-lain sejumlah Rp18,2 triliun.

Salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp9,3 Triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp2,7 Triliun, serta Rp7,1 Triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Alokasi lain digunakan untuk pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa sejumlah Rp21 Triliun. Untuk 25 waduk baru dan irigasi 1 juta hektar Rp 33,3 Triliun, Swasembada Pangan Rp16,9 Triliun, pengadaan kapal patroli untuk penanganan ilegal fishing Rp 34,7 Triliun, dana lokasi lainnya di (80 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 19,8 Triliun.

Naik Turun Harga BBM dari Era Soeharto hingga Jokowi