30 Detik, Jokowi Setujui Pembangunan Istana Presiden di Papua

JEDA.ID–Selepas Ketua Rombongan Tokoh-tokoh Papua, Abisai Rollo, membacakan aspirasi poin ke-10 di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak langsung menjawab aspirasi terakhir yang dibacakan itu. Aspirasi itu tidak lain adalah keinginan tokoh Papua agar ada Istana Presiden di Bumi Cenderawasih.

Jokowi kemudian berbisik-bisik dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menkopolhukam Wiranto yang berada di sampingnya. Sekitar 30 detik kemudian, Presiden kemudian mengabulkan permintaan tokoh-tokoh Papua itu.

”Mulai tahun depan Istananya mulai dibangun,” ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan 61 tokoh Papua yang hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019), sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Hari itu, ada 61 tokoh asal Papua bertemu dengan Jokowi. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi saat pertemuan itu. Aspirasi mengenai Istana Presiden di Papua merupakan aspirasi terakhir yang dibacakan oleh Abisai. Pertemuan itu dilakukan beberapa hari setelah kerusuhan di beberapa kota di Papua.

Beberapa aspirasi yang disampaikan Abisai yang juga Ketua DPRD Papua di antaranya pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, sampai penempatan pejabat-pejabat eselon I dan II di kementerian dan LPMK.

Ada juga aspirasi mengenai pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, revisi UU Otonomi Khusus Papua dalam Prolegnas 2020, sampai percepatan Palapa Ring Timur Papua.

Abisai menyatakan menyumbangkan tanah 10 hektare miliknya untuk pembangunan Istana Presiden di Papua. “Sehingga perjalanan ke Papua diubah dari berkunjung ke Papua menjadi berkantor ke Papua,” kata dia sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Dia mengatakan setelah Presiden Jokowi menyatakan pembangunan Istana Presiden di Papua akan dilakukan tahun depan, dirinya akan mengurus sertifikasi lahan 10 hektare yang disumbangkan itu.

Lahan tersebut berstatus tanah adat. Adapun Abisai menyumbang 10 hektare lahannya untuk dibangun Istana Kepresidenan di Papua.

“Apa yang saya berikan pada negara Republik Indonesia, 10 hektare, 100 ribu meter persegi. Saya beri cuma-cuma. Itu tanah milik saya sendiri yang saya berikan pada negara untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia,” kata eks Timses Jokowi di Jayapura ini.

Istana Ketujuh?

Bila Jokowi akan membangun Istana Presiden di Papua pada 2020, istana itu akan menjadi yang ketujuh yang dimiliki Indonesia. Saat ini ada 6 Istana yang dimiliki pemerintah yaitu Istana Negera dan Istana Merdeka di Jakarta.

Kemudian Istana Cipanas yang berada di kaki Gunung Gede, Jawa Barat. Ada juga Istana Bogor yang menjadi kediaman Jokowi saat ini. Seterusnya Istana Yogyakarta dan Istana Tapaksiring di Gianyar, Bali.

Sebagian besar Istana itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Istana termuda adalah Istana Tapaksiring yang dibangun pada 1957 dan selesai dibangun pada 1963. Lahan pembangunan istana adalah pemberian dari Raja Gianyar.

Presiden Soekarno memerintahkan arsitek R.M. Soedarsono membuat rancang-bangun untuk Istana Kepresidenan di sana. R.M Soedarsono adalah arsitek pada Jawatan Pekerjaan Umum.

”Bila lima istana lainnya dibangun dengan gaya arsitektur Eropa, maka Istana Tampaksiring sangat  kental dengan ciri ke Indonesiaan dan nuansa lokal Bali. Tidak ada pilar-pilar besar yang menampilkan kesan keagungan dan kekuasaan duniawi. Rancang-bangunnya sangat fungsional, menonjolkan kesederhanaan dan fungsinya sebagai wisma peristirahatan,” sebagaimana tertulis di laman Presiden RI.

Pembangunan di Papua

Lalu kira-kira berapa besar anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan Papua selama ini?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama 2015-2019, data Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mencapai 39,09 triliun. Sedangkan dalam RAPBN 2020, pemerintah menyiapkan alokasi Rp8,37 triliun.

Selain data Otonomi Khusus ada sejumlah anggaran lain yang dikucurkan mulai dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sampai dana khusus untuk peningkatan infrastruktur Papua dan Papua Barat. Salah satu anggaran yang dikucurkan adalah DAK fisik afirmasi.

”DAK Fisik Afimasi bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas, yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi serta percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” sebut Kemenkeu.

Kemudian ada juga dana tambahan infrastruktur khusus Papua dan Papua Barat. Pada 2020, direncanakan ada Rp4,7 triliun yang dikucurkan melalui alokasi dana ini. Sebelumnya, pada 2019, dana tambahan infrastruktur khusus Papua dan Papua Barat Rp4,3 triliun.

Jadi kita nantikan saja tahun depan, apakah Istana Presiden akan benar-benar dibangun di tanah Papua?