Peran Duo B di Pemindahan Ibu Kota Negara

JEDA.ID–DPR bersama pemerintah kembali membahas teknis pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Masalah pembiayaan dan infrastruktur menjadi perhatian utama DPR dalam rencana pemindahan ibu kota.

Ketua Pansus Kajian Ibu Kota Negara Zainuddin Amali menyatakan ada tiga isu besar dalam rencana pemindahan ibu kota negara yaitu pembiayaan dan infrastruktur, lokasi dan lingkungan, dan terkait aparatur dan regulasi yang dibutuhkan.

Dalam rapat kerja (raker) antara DPR dan pemerintah, Rabu (25/9/2019), fokus membahas isu pembiayaan dan infrastruktur serta lokasi dan lingkungan.

”Pansus Kajian tentang Ibukota Negara berbeda dengan pansus lain yang ada di DPR, kerja kami singkat dan tidak bertele-tele,” ujar dia sebagaimana dikutip Antara.

Wakil pemerintah yang hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ada duo B di Kabinet Kerja yang bisa dibilang memiliki peran besar agar pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berjalan lancar.

Duo B itu adalah Bambang Brodjonegoro yang selama ini bersama jajarannya melakukan kajian tentang pemindahan ibu kota negara. Kemudian ada Basuki Hadimuljono yang bertugas menyiapkan infrastruktur di ibu kota baru.

Bambang Brodjonegoro selama isu pemindahan ibu kota kerap muncul di publik memberikan penjelasan mengenai teknis kepindahan. Bambang adalah akademisi Universitas Indonesia yang kemudiian menjadi Wakil Menteri Keuangan di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua.

Bambang kemudian menjadi Menteri Keuangan era Jokowi-JK hingga 2016. Setelah itu, laki-laki kelahiran Jakarta, 3 OKtober 1966 ini menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dia menjadi garda terdepan dalam rencana pemindahan ibu kota negara mulai dari urusan kajian sampai gambaran pembiayaan yang akan menelan anggaran Rp466 triliun.

Urusan pembiayaan, Bambang Brodjonegoro menyatakan APBN akan menyediakan dana hingga 19,2% atau Rp89,4 triliun. Kemudian skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 54,4% atau Rp 235,4 triliun, serta investasi langsung 26,4%.

Aset Negara di Jakarta

Alternatif lainnya adalah memanfaatkan gedung milik negara di Jakarta yang akan ditinggal. Gedung/aset negara di Jakarta itu bisa dijual atau disewakan.

”Ada potensi yang besar di aset yang ditinggalkan di Jakarta. Menurut hitungan Kemenkeu di Jakarta punya lebih dari Rp1.123 triliun. Paling tidak separuhnya bisa dikerjakan oleh swasta,” papar Bambang.

Dalam kajian Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dia memberikan contoh pemindahan ibu kota negara Kazakhstan dari Almaty ke Astana dan pemindahan IKN Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

”Pemindahan IKN Kazakhstan memacu pembangunan nasional dan wilayah. Tingkat kemiskinan turun dari 46,7% pada 2001 menjadi 2,5 % di 2017. Pertumbuhan PDB Kazakhstan menjadi lebih stabil, tingkat kemiskinan dan indeks gini cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pemindahan IKN Brazil pada 1960 membuat Brasillia yang tadinya tanah kosong menjadi kota yang relatif besar dengan jumlah populasi 136.643 pada awal pemindahan ibu kota menjadi 4.558.991 pada tahun 2019,” sebut Bambang di laman Bappenas.

Pemindahan ibu kota negara di Kalimantan diperkirakan memberikan dampak langsung dan tidak langsung secara nasional. Dampak langsung, penambahan aktivitas ekonomi melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan operasional penyelenggaraan pemerintahan di lokasi baru akan menggerakan perekonomian.

Dampak tidak langsung yaitu dampak second round effect yang terjadi karena adanya efek pengganda terhadap perekonomian, sehingga menimbulkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, penambahan pendapatan masyarakat.

Bappenas memprediksi pemindahan ibu kota negara akan memberikan dampak jangka pendek yaitu peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur 47,7%, Pulau Kalimantan 34,5%, dan Indonesia 4,7%.

Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB riil) di Kalimantan Timur akan tumbuh sebesar 7,3%, Pulau Kalimantan 4,7%, dan Indonesia 0,6%. Kemudian peningkatan kesempatan kerja Pulau Kalimantan 10,5% dan nasional 1,0 %.

Untuk jangka menengah-panjang peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki dua skenario. Pertama Kalimantan Timur 6,8%, Pulau Kalimantan 4,3%, nasional 0,02%. Skenario kedua Kalimantan Timur 7,6%, Pulau Kalimantan 4,9%, Nasional 0,1%.

Ketika Bambang menyiapkan segala kajian dan analisisnya, Basuki Hadimuljono akan memiliki peran besar dalam mengeksekusi pembangunan ibu kota negara baru. Basuki mengatakan akan menyelesaikan rancangan ibu kota melalui sayembara.

3 Klaster

Pemerintah akan memperoleh berbagai ide atau gagasan desain kawasan melalui partisipasi seluruh masyarakat. ”Ini akan meningkatkan peran serta seluruh aspek masyarakat. Khususnya yang memiliki kepedulian dan atau keahlian di bidang arsitektur, perencanaan dan perancangan kota di Indonesia,” ujar Basuki.

Untuk pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR akan menggunakan tiga klaster. Pertama mendesain kawasan pada 2019-2020. Ini berkaitan dengan tata bangunan dan lingkungan.

Kemudian prasarana dasar berupa jalan, air, hingga bendungan, dan intake. Basuki bahkan mengklaim telah mendapatkan beberapa lokasi bendungan dan intake untuk melayani ibu kota negara yang baru.

”Pada 2020 paling cepat akhir atau pertengahan 2020 design and build akan kita mulai. Seperti saat kami renovasi GBK,” jelas Basuki.

Basuki selama ini kerap mendapat julukan Willem Daendels era Jokowi. Julukan itu tidak lepas dari berbagai proyek pembangunan jalan yang ditangani Basuki Hadimuljono.

Presiden Jokowi sendiri pernah menyamakan Basuki dengan Daendels. ”Kalau dulu ada Anyer-Panarukan yang dikerjakan Daendels sekarang ada Merak-Banyuwangi yang dikerjakan Menteri PUPR,” kata Jokowi.

Catatan besar pembangunan jalan era Basuki adalah pengoperasian tol baru sepanjang 949 kilometer. Dalam waktu 4,5 tahun, tol baru hampir 1.000 kilometer dioperasikan. Pencapaian ini melebihi pembangunan jalan tol dalam periode 1974-2014 sepanjang 784,7 km.

Sebenarnya bukan hanya jalan yang gencar dibangun Basuki Hadimuljono. Ada jembatan yang dibangun lebih dari 4.000 unit. Pada 2013, tercatat ada 14.932 jembatan negara. Kemudian pada 2016 sudah menjadi 18.014 unit.

Proyek bendungan atau waduk juga menjadi perhatian Basuki Hadimuljono. Sejak tahun 2014-2019 total terdapat 65 bendungan yang telah dan akan dibangun dengan total volume 6.728,77 juta meter kubik.

Basuki juga mendapatkan tugas untuk membangun pos lintas batas negara (PLBN). Untuk urusan perumahan, selama 2015-2017, Basuki telah membangun 25.542 unit rumah susun sewa sederhana (rusunawa) merata di 34 provinsi.