Mengejar Impian Bangun 10 Kota Metropolitan di Indonesia

JEDA.ID–Mengemuka sejak beberapa bulan lalu, kini impian pemerintah membangun 10 kota metropolitan di Indonesia kembali mencuat. Empat kota metropolitan ada di Jawa, sisanya enam kota metropolitan di luar Jawa.

Adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merancang pengembangan 10 kota metropolitan di Indonesia. Sepuluh kota metropolitan yang dikembangkan yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi); Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; dan Semarang, Jawa Tengah.

Kemudian ada Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) dan Patungagung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayuagung), keduanya di Sumatra. Di Kalimantan ada Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala).

Pulau Dewata yang selama ini menjadi tujuan utama wisata punya Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Kemudian kota metropolitan di Sulawesi adalah Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) dan Manado.

Bappenas menyebut sebagian wilayah itu sudah menyandang status wilayah metropolitan seperti Jabodetabek. Secara umum wilayah metropolitan adalah sebuah pusat populasi besar yang terdiri atas satu metropolis besar dan daerah sekitarnya atau beberapa kota sentral yang saling bertetangga dan daerah sekitarnya.

”Mengingat sumber pertumbuhan akan berada di perkotaan, konsentrasi penduduk di perkotaan harus diurus dengan strategi pengelolaan metropolitan berkelanjutan dengan sebaik-baiknya,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebagaimana dikutip dari laman Bappenas, Kamis (12/9/2019).

Pengembangan 10 kota metropolitan di Indonesia ini merupakan antisipasi pada 2045. Diprediksi, pada 2045  saat mayoritas penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan.

Di 2045 diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318,9 juta jiwa. Sekitar 73 persen populasi penduduk akan tinggal di perkotaan dan 90 persen akan tinggal di Pulau Jawa.

Bambang menyebut beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Misal urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan. Kemudian infrastruktur , pemenuhan layanan dasar, dan pengembangan transportasi.

”Kita harus memikirkan penyebab, solusi, beserta perencanaanya agar isu-isu strategis yang selama ini berdampak negatif cepat ditangani dan menjadi positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk merencanakan pencapaian prioritas pembangunan beserta sumber pendanaannya” jelas dia.

Pinjaman Bank Dunia

Pada Juni 2019 lalu, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar $49,6 juta atau sekitar Rp700 miliar kepada pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek pengembangan daerah perkotaan.

Sebagaimana dikutip dari laman Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara kontributor terbesar urbanisasi di dunia. Menurut data PBB, populasi perkotaan Indonesia bertambah hampir 59 juta dari 2010 hingga 2018, setelah Tiongkok dan India.

Saat ini, 137 juta orang tinggal di kota-kota di Indonesia atau 54 persen dari populasi. Hingga 2025, angka ini diperkirakan meningkat menjadi 68 persen dari populasi.

”Karena adanya kesenjangan yang terus menerus pada infrastuktur dan masih sedikitnya perhatian terkait prioritas spasial dalam investasi infrastruktur, Indonesia belum mendapatkan manfaat penuh dari berbagai dampak positif urbanisasi,” sebut Bank Dunia.

National Urban Development Project (NUDP) akan mendukung kota-kota untuk mengintegrasikan perencanaan dan strategi sektoral seperti master plan untuk transportasi, perumahan, strategi ekonomi dan lingkungan.

Selain itu, kaitan antara investasi modal jangka menengah, prioritas infrastruktur, dan kebutuhan pembiayaan akan menjadi lebih kuat. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman ini akan memberikan manfaat kepada sekitar 12,5 juta orang di 13 kota.

”Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastrukur lebih efektif di mana kota-kota menjadi lebih layak untuk ditinggali dan produktif,” kata Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste.

Pemerintah mengatakan pengembangan 10 kota metropolitan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh Indonesia. Sebagaimana dikutip dari laman indonesia.go.id, selama ini Indonesia masih mengandalkan Pulau Jawa, terutama Jakarta, sebagai sumber denyut ekonomi.

Akibatnya, kecepatan pertumbuhan Pulau Jawa terlampau tinggi dan menciptakan ketimpangan dibandingkan luar Pulau Jawa. Pembangunan 10 kota metropolitan di Indonesia, khususnya yang di luar Pulau Jawa juga akan dihubungkan dengan kawasan ekonomi di sekelilingnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), hingga Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).

Urbanisasi Genjot PDB

Harapannya kota-kota tersebut menjadi tumpuan elastisitas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia yang saat ini masih tergolong rendah di Asia. Sebab, setiap 1% dari urbanisasi hanya mampu memperbaiki PDB per kapita 3%.

”Kenapa urbanisasi kita belum ngangkat? Karena kita enggak pernah bereskan urbanisasi dengan benar, makanya kita mulai dengan metropolitan karena ini wilayah urban yang signifikan,” ujar Bambang.

Bappenas menyebut untuk membiayai pengembangan kota metropolitan ini pemerintah mendapatkan dana segar berupa pinjaman senilaiUS$49,6 juta atau Rp700 miliar dari Bank Dunia untuk biaya awal penataan kota metropolitan di Indonesia.

Program ini sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk lima tahun ke depan. Selain dari Bank Dunia, skema pembiayaan akan dicoba juga melalui obligasi daerah atau Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kita mulai otonomi 2001. Ketika 2001 porsi Jawa 55% dan luar Jawa 45%. Namun hari ini malah Jawa 58%. Artinya kita harus buat langkah yang tidak biasa, tak cukup dengan pemerataan infrastruktur atau DAU. Harus konkret dalam bentuk investasi di luar Jawa,” kata Bambang.

Bank Dunia menyebutkan laju urbanisasi yang begitu pesat ini membuka sejumlah peluang besar bagi Indonesia. Jika urbanisasi dikelola dengan baik, berpotensi untuk meningkatkan produktivitas, membuka peluang-peluang di bidang ekonomi, serta dapat meningkatkan penghasilan penduduk perkotaan.

Jadi menjadi tantangan besar saat 10 kota metropolitan di Indonesia ini dijalankan, bisa harus memberi manfaat bagi penghuni kota itu dan tentunya Indonesia secara umum.