Tendangan Soeharto di Dinding SD Inpres sampai Avicenna Award dan Nobel

JEDA.ID–Cerita bermula saat Presiden Soeharto mengunjungi salah satu sekolah dasar (SD) inpres di Cilacap, Jawa Tengah, pada pertengahan 1970-an.

Kala itu Soeharto marah besar karena melihat adanya ketidakberesan dalam pembangunan gedung SD. Di laman soeharto.co yang mengutip berita dari Harian Pelita edisi 15 Februari 2013 disebutkan Soeharto menendang dinding sekolah dengan sepatu. Ternyata dinding itu ambruk.

”Siapa anemer [pemborong] bangunan ini?” tanyanya sambil sekali lagi menendang dinding yang keropos. Dia minta agar pihak pemborong bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut.

SD di Cilacap yang ditinjau Soeharto kala itu lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD.

Salah satu tokoh yang punya peran besar dalam SD inpres adalah Widjojo Nitisastro. Inpres kala itu dikeluarkan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasailan rendah.

Era Presiden Soeharto, pelaksanan tahap pertama program SD inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas.

Ketika itu, Indonesia baru saja mendapat limpahan dana hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya. Uang itu kemudian digunakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan.

Setelah itu, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6/1974 tentang Program Bantuan Pembangunan SD. Program yang merupakan bantuan pembangunan SD tahap kedua ini menjadi kelanjutan program sebelumnya.

Pelaksanaan tahap pertama program itu adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Pelaksanaan pengajaran di SD inpres dimulai pada 1975.

Pada akhir tahun ajaran 1980 untuk kali pertama SD inpres meluluskan siswa mereka. Saat awal pelaksananaan program ini ada masalah mendasar yaitu sulitnya mencari guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil.

150.000 Sekolah Dasar

Pada dekade 1980-an, pembangunan SD kian gencar. Pembangunan SD paling besar terjadi pada periode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD inpres telah dibangun.

Total ada sekitar satu juta lebih guru inpres yang ditempatkan di sekolah-sekolah selama beberapa tahun selama program itu berjalan. Gencarnya program itu menjadikan Soeharto memperoleh penghargaan Avicenna Award dari UNESCO.

Kemudian pada 1993, Soeharto menerima penghargaan medali emas Avicenna Award dalam Pembangunan Bidang Pendidikan untuk Rakyat. UNESCO menyebutkan Indonesia dalam konsep pembangunan bidang pendidikan sejak 1970-an telah mewujudkan kebijakan wajib belajar 6 tahun dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar dengan dibangunnya SD inpres serta perbaikan kualitas guru dan kurikulum SD.

Cerita SD inpres berlanjut pada 2019 saat tiga warga Amerika Serikat Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer memenangi Nobel di bidang ekonomi. Ketiga warga AS itu, memenangkan penghargaan tertinggi atas penelitian mereka terkait kemiskinan global.

Duflo meneliti mengenai SD inpres di Indonesia. Penelitian ini diterbitkan pada Agustus 2000 dengan judul schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: evidence from an unusual policy experiment (konsekuensi sekolah dan pasar tenaga kerja dari pembangunan sekolah di Indonesia: bukti dari eksperimen kebijakan yang tidak biasa).

Dalam abstraksinya ia menjelaskan penelitian ini berbasis pada realita yang terjadi di Indonesia pada 1973 dan 1978. Kala itu Indonesia membangun lebih dari 61.000 SD inpres.

Ia mengevaluasi efek dari program ini pada pendidikan dan upah. Dengan menggabungkan perbedaan antardaerah dalam jumlah sekolah yang dibangun dengan perbedaan antarkelompok yang disebabkan oleh waktu program.

Sebagaimana dikutip dari Detikcom, Duflo menyebutkan pembangunan SD Inpres menyebabkan peningkatan pendidikan dan pendapatan. Anak-anak usia 2 hingga 6 tahun di 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan, untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.

Menggunakan variasi sekolah yang dihasilkan oleh SD ini sebagai variabel instrumental, ke dampak pendidikan pada upah, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan ini sukses meningkatkan ekonomi. Bahkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8% hingga 10,6%.

Tantangan Baru

Setelah beberapa dekade berlalu, SD inpres kini menghadapi tantangan lain. Mulai urusan bangunan sekolah yang menua karena dibangun di tahun 1970-1980-an hingga persaingan ketat antar-SD. Ada pula di beberapa tempat yang lahan SD inpres masih bermasalah

Beberapa SD inpres mampu menjadi sekolah unggulan, namun tidak sedikit yang kalang kabut karena kekurangan siswa hingga akhirnya sekolah itu digabung dengan SD lain.

”Kemendikbud harus mulai menginventarisasi aset sebanyak 150.000-an SD inpres, agar di kemudian hari tidak ada permasalahan yang terjadi, seperti sekolah disegel, karena lahan yang dipakai untuk bangunan bermasalah. Bangunan ambruk karena kualitas bangunan tidak memenuhi standar teknik,” sebagaimana dikutip dari Bisnis.com.

Berdasarkan data Kemendikbud yang diakses di laman resmi mereka, Selasa (15/10/2019), disebutkan SD negeri di Indonesia untuk tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 131,974 sekolah yang menampunh lebih dari 22 juta siswa.

Namun, tidak diperinci mengenai SD tersebut SD inpres atau tidak. Mengenai kondisi bangunan, terdapat 930.825 ruang kelas di SD negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 535,765 ruang kelas SD yang rusak ringan.

Kemudian yang kondisinya baik sebanyak 221.104 ruang kelas. Sisanya ada 75.558 ruang kelas SD yang rusak sedang, 58.342 ruang kelas yang rusak berat, dan 40.056 ruang kelas rusak total.

Mendikbud Muhadjir Effendy sempat menyatakan sekolah-sekolah yang rusak sebagian besar adalah peninggalan program SD dan SMP inpres sekitar 30 tahun lalu. Standar yang dipakai adalah untuk pemberantasan buta huruf.

Untuk kondisi sekarang, hal itu tidak cocok lagi. Terlebih zaman telah berubah, kebutuhan lapangan kerja terus meningkat, dan kondisi masyarakat mengalami perubahan drastis.

Sejak muncul kebijakan SD inpres, tambah Muhadjir, standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar belum berubah. Padahal tuntutan akan kualitas pendidikan dasar semakin tinggi. Diharapkan SPM yang baru disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan capaian pendidikan dasar.

”Makanya kita harus mengubah SPM terutama untuk level pendidikan dasar. Pada prinsipnya, kita akan fokus meningkatkan SDM sesuai dengan perubahan,” sebut Muhadjir sebagaimana dikutip dari laman Kemendikbud.