Ketika Indonesia Belum Memetik Surga Energi Baru Terbarukan

JEDA.ID–Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sangat besar sekaligus beragam hingga tidak salah bila menyebut surganya EBT. Namun, potensi yang besar dan beragam itu masih sebatas potensi yang belum dioptimalkan.

Pengusaha Italia Sergio Benocci mengakui Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat potensial karena memiliki kekayaan di sektor energi baru terbarukan. Bahkan, dia menyebut Indonesia menjadi surga untuk investasi energi terbarukan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Halim Kalla menyebut sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia beragam.

Ada panas bumi, air dan mikro-mini hydro, bio energi, surya, angin, dan arus laut, bisa memproduksi listrik sebesar 431 gigawatt (GW).

“Sayangnya pemanfaatannya masih terbatas,” ujar dia. Halim menyebut potensi EBT belum tergarap dengan baik lantaran terkendala regulasi dan investasi.

Mimpi besar pemerintah untuk mengembangkan EBT bisa dibilang masih jauh dari harapan. Penggunaan EBT memang meningkat, namun masih berjalan lamban.

Deretan Negara yang Tiru Indonesia Campur Solar dan Minyak Sawit

Dikutip dari laman indonesia.go.id, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui adanya potensi besar dari EBT, namun pemanfaatan EBT masih sangat minim. Realisasi EBT hingga saat ini baru mencapai 32 megawatt (MW) dari potensi 400 MW.

Sepanjang 2017 hingga semester I 2019 telah ditandatangani 75 kontrak jual beli listrik (power purchasing agreement/PPA) pembangkit EBT dengan kapasitas 1.581 MW.

Dari jumlah kontrak tersebut, terdapat lima yang sudah beroperasi secara komersial (comercial operation date/COD). Sedangkan proyek yang memasuki tahap konstruksi baru 30 kontrak.

Padahal dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit EBT 16.714 GW.

Sebenarnya Kementerian ESDM memproyeksikan hingga lima tahun mendatang biaya investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai US$36,95 miliar.

Perluas Pangsa Pasar

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, besaran biaya investasi tersebut dimaksudkan sebagai strategi memperluas pangsa pasar energi.

“Nilai investasi tersebut bisa membantu meningkatkan pangsa pasar energi di tahun 2025,” kata Agung di Jakarta dikutip dari laman Kementerian ESDM.

Agung memerinci nilai investasi tersebut terdiri atas PLT Panas Bumi sebesar US$17,45 miliar, PLT Air atau Mikrohidro senilai US$14,58 miliar.

Kemudian PLT Surya dan PLT Bayu senilai US$1,69 miliar, PLT Sampah senilai US$1,6 miliar, PLT Bioenergi senilai US$1,37 miliar dan PLT Hybird sebesar US$0,26 miliar.

Mengintip Kemampuan Power Bank Jumbo, Senjata saat Listrik Padam

Investasi PLT EBT tersebut, imbuh Agung, disesuaikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2025. “[RUPTL] ini mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% per tahun sampai 2020 dan 6,5% pada 2025,” jelas Agung.

Menurut Agung, angka investasi ini secara tidak langsung memberi dampak pada peningkatan kapasitas bauran pembangkit EBT di Indonesia menjadi 24.074 Megawatt (MW) di tahun 2025 dari 10.335 MW di tahun 2019.

Target per tahun yang ingin dicapai yaitu 11.256 MW pada 2020, 12.887 pada 2021, 14.064 MW pada 2022 dan 2023 menjadi 15.184 MW, dan 17.421 MW pada 2024.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memproyeksi Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$70 miliar sampai US$90 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% pada 2025.

Menurut Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa penambahan kapasitas energi terbarukan di Indonesia terbilang masih sangat rendah. Hingga akhir 2019, Indonesia baru mampu mencapai 385 MW dari target 45 GW.

Fabby mengungkapkan rendahnya realisasi tambahan energi baru terbarukan ini tak lepas dari rendahnya realisasi investasi. Menurut Fabby, hingga kini nilai investasi di sektor energi baru terbarukan belum mencapai target.

RUED di 4 Provinsi

Tak hanya itu, sejumlah investor asing yang sepanjang tahun 2015-2016 ramai masuk ke Indonesia, perlahan memilih menarik diri dan berpindah ke negara tetangga, khususnya Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Upaya pengembangan energi baru terbarukan salah satunya lewat pengembangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Pemerintah Denmark yang menjalin kerja sama menyerahkan rekomendasi Regional Energy Outlook di empat provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Riau.

Denmark membantu menganalisis skenario yang paling cocok untuk untuk keempat wilayah itu terkait sistem tenaga listrik yang terjangkau, tangguh dan ramah lingkungan, serta bagaimana energi alternatif khususnya peran EBT dalam menggantikan energi fosil.

Pertalite & Premium, BBM Sejuta Umat Diusulkan Dihapus

Misalnya untuk Sulawesi Utara memiliki potensi pengembangan EBT khususnya hidro. Sedangkan Gorontalo berpotensi besar untuk mengembangkan solar atau surya.

Apabila kedua provinsi ini berhasil mengembangkan energi hidro, energi surya, dan menggunakan natural gas untuk menggantikan batubara, maka kedua provinsi ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar kurang lebih 50% pada 2030.

Kalimantan Selatan yang saat ini energinya didominasi batubara, bisa mengembangkan namun energi alternatif. Misalnya angin, energi surya, dan natural gas combined cycles dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batubara.

Apabila pada tahun 2030 provinsi ini berhasil mengembangkan EBT hingga 34% untuk pasokan listrik, maka emisi gas rumah kaca dapat berkurang hingga 48% pada 2030.

Sedangkan Riau dan Sumatra memiliki potensi energi baru terbarukan berupa angin dan energi surya. Selain itu, energi surya dan biogas dianggap kompetitif apabila mendapatkan skema pembiayaan yang baik.

“Selain bisa meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, rekomendasi ini mampu mewujudkan harga EBT yang lebih murah dan efisien dari teknologi yang diterapkan,” ujar Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Rasmus Prehn.