Potret Infrastruktur Ibu Kota Baru Indonesia

JEDA.ID–Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ditunjuk menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan DKI Jakarta. Bagaimana potret infrastruktur ibu kota baru Indonesia itu?

Infrastruktur di Kalimantan Timur atau Kaltim disebut menjadi salah satu keunggulan provinsi itu hingga akhirnya ditunjuk menjadi ibu kota baru.

Pemerintah memiliki proyek strategis nasional yaitu tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer yang ditarget rampung tahun ini.

Tol ini pula yang akan melintasi calon ibu kota baru nantinya. Namun, infrastruktur tidak hanya tol, ada jalan daerah, sarana air bersih dan lainnya.

Bila mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), permukaan jalan di Penajam Paser Utara masih didominasi dengan jalan berkerikil, aspal, dan tanah. Sedangkan di Kutai Kartanegara, jalannya mayoritas berupa beton, kerikil, dan tanah.

Berdasarkan data BPS Penajam Paser Utara dalam Penajam Paser Utara dalam Angka 2018 disebutkan panjang jalan dengan permukaan kerikil mencapai 569,43 km atau sekitar 44% dari panjang jalan di kabupaten itu.

Jalan kerikil di Penajam Paser Utara merupakan jalan yang kewenangannya berada di tangan kabupaten. Sedangkan jalan provinsi dan nasional, semuanya sudah beraspal. Berikut infrastruktu ibu kota tepatnya permukaan jalan di Penajam Paser Utara.

– Jalan kerikil 569,43 km

– Jalan diaspal 352,04 km

– Jalan tanah 310,59 km

– Lainnya 54,64 km

– Total 1.286,70 km

Kutai Kartanegara yang juga menjadi ibu kota baru infrastruktur jalannya boleh dibilang sedikit lebih baik. Jalan kabupaten yang dibeton mencapai 800 km. Namun, dari 18 kecamatan, ada 5 kecamatan yang belum memiliki jalan beraspal.

Berikut perincian permukaan jalan kabupaten di Kutai Kartanegara seperti data BPS dalam Kutai Kartanegara dalam Angka 2018.

– Jalan beton 800,81 km

– Jalan kerikil 590,64 km

– Jalan tanah 404,01 km

– Jalan beraspal 397,57 km

– Total 2.193,02 km

Air Bersih

Infrastruktur lain yang harus menjadi perhatian ibu kota baru adalah ketersediaan air minum. Dua kabupaten ini sama-sama memiliki perusahaan daerah air minum (PDAM). Di Kutai Kartanegara ada PDAM Tirta Mahakam yang melayani 72.610 sambungan. Dengan sambungan PDAM sebanyak itu, Tirta Mahakam menjangkau 435.708 orang.

Sedangkan Penajam Paser Utara memiliki PDAM yang melayani 6.455 pelanggan. Para pelanggan air minum itu terdiri atas 6.319 pelanggan rumah tangga, 68 pelanggan hotel, tempat wisata, dan instansi pemerintah. Selain itu ada 62 pelanggan untuk RS dan tempat ibadah, 5 pelanggan dari pertokoan, dan 1 pelangaran sarana umum.

Infrastruktur lainnya untuk ibu kota baru seperti sarana kesehatan bisa menjadi perhatian. Pada 2017, ada tiga rumah sakit di KUtai kerta tercatat ada 3 yaotu RSUD A.M. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dan Rumah Sakit Dayaku Radja. Sedangkan di Penajam Paser Utara tercatat hanya ada 1 rumah sakit di kabupaten itu.

Sekolah juga menjadi infrastruktur yang perlu menjadi perhatian ibu kota baru. Di Kutai Kartanegara ada 466 SD, 139 SMP, 23 SMA, dan 44 SMK. Di Penajam Paser Utara terdapat 105 SD, 31 SMP, 8 SMA, dan 10 SMK.

Sarana penunjang lainnya adalah hotel. Di Penajam Paser Utara terdapat 17 hotel melati dengan 313 kamar. Sedangkan di Kutai kartanegara ada 2 hotel berbintang dan 40 hotel melati, dan 40 akomodasi lainnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dibagi menjadi tiga bagian.

“Pembangunan infrastruktur akan menjadi 3 kluster, pertama adalah mendesain kawasannya sendiri di mana untuk meletakkan rencana tata bangunan selesai 2019 atau minimal sampai 2020,” kata Basuki di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019), sebagaimana dikutip dari Antara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan prasarana dasar seperti jalan, air termasuk bendungan untuk melayani ibu kota akan mulai didesain dan dibangun pada pertengahan 2020.

”Jadi desain and build. Kontraktor dan konsultan jadi satu, kita kasih kriterianya seperti apa tapi cepat. Itu yang disampaikan bapak presiden anggaran sekitar 19 persen, tidak semuanya 19 persen dari APBN tapi untuk prasarana dasar,” ungkap Basuki.

Dia menyatakan konstruksi infrastruktur diperkirakan memakan waktu sekitar 3-4 tahun sehingga pada 2023-2024 sudah mulai bisa digunakan.