Menerka Strategi Prabowo, Calon Menteri Pertahanan yang Pernah Kritik Alutsista RI

JEDA.ID–Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut menjadi calon Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet Presiden Joko Widodo.  Sebagaimana pantauan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Prabowo datang sekitar pukul 16.15 WIB, Senin (21/10/2019).

Prabowo datang mengenakan kemeja warna putih dengan celana cokelat khas seragam Gerindra. Kemejanya tak seperti yang biasa dia gunakan. Prabowo sendiri mengaku diminta membantu Jokowi di bidang pertahanan. “Saya diizinkan menyampaikan, saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan,” kata Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2019) seperti dilansir detikcom.

Isu santer sebelumnya menyebut Prabowo memang akan mendapatkan kursi Menhan. Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan alasan Prabowo Subianto menerima tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pertahanan. Dahnil menyebut jabatan Menhan memang merupakan kompetensi Prabowo. “Yang jelas memang itu kan kompetensi Pak Prabowo ya kalau Pak Prabowo kan memang di situ,” kata Dahnil di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin.

Dahnil juga mengatakan dari awal Prabowo juga sudah menjelaskan kepada Jokowi soal kekhawatiran terhadap situasi keamanan di Indonesia. Dia juga menyebut Prabowo sempat menyinggung permasalahan Papua kepada Jokowi. “Sejak awal ketika menyampaikan konsepsi segala macam memang Pak Prabowo jelaskan kekhawatiran beliau tentang Papua, pertahanan-keamanan kita, tentang potensi TNI kita dan macam-macam, itu memang concern beliau,” ucapnya.

Debat Pilpres

Pandangan Prabowo soal pertahanan RI sempat diungkap dalam debat Pilpres 2019. Dalam debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La Jakarta, Sabtu (30/3/2019), Prabowo mengangkat isu budaya ‘asal bapak senang’ (ABS) dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Waktu itu Prabowo mengatakan, sebagai purnawirawan TNI bintang tiga, Prabowo mengaku tahu betul seluk-beluk dunia militer. Berikut pandangan Prabowo terkait isu pertahanan RI yang menurutnya masih perlu perhatian.

1. Budaya “ABS”

Saat debat, Prabowo menjelaskan masih banyaknya budaya “ABS” atau asal bapak senang, termasuk saat ia berkarier di TNI. “Saya pengalaman, Pak, di tentara. Budaya ‘ABS’ banyak, Pak. Kalau ketemu panglima, ‘Aman semua, terkendali Pak, radar cukup, Pak.’ Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini ‘ABS’. Jadi mohon dikaji lagi,” kata Prabowo di panggung debat di Hotel Shangri-La, Sabtu (30/3/2019).

Prabowo mengingatkan sebagian besar ‘pembantu’ Jokowi memberikan keterangan sesat. Ini terkait pengelolaan bandara yang disampaikan Jokowi. “Maaf, Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sahabat saya, jadi saya ini pembantu-pembantu Bapak, banyak yang kasih keterangannya yang menurut saya tidak tepat, menyesatkan. Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang, itu, itu masalah strategic Pak, bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi, masalah strategic,” jelas Prabowo.

Bahkan, saat itu Prabowo mengingatkan kembali soal budaya ‘ABS’ itu dalam closing statement. Ia mengingatkan Jokowi berhati-hati terhadap laporan ‘ABS’ yang diberikan bawahannya. “Saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak. Ya kita berbeda, tapi maaf, Pak, hati-hati Pak yang ABS sama Bapak itu loh saya ini kenal banyak presiden, Pak. Pak Harto saya kenal, Pak Habibie. Dan sudah lama jadi orang Indonesia terlalu banyak Pak ABS, ‘bagus Pak, bagus Pak.’ Tapi saya juga yakinkan Bapak saya tetap bersahabat,” sebut Prabowo.

2. Kritik Alustsista

Dalam debat waktu itu, Prabowo juga mengomentari terkait alutsista atau alat utama sistem persenjataan untuk TNI.
”Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah. Kenapa? Karena tidak punya uang. Kemana keuangan kita? Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, tapi ke luar negeri.”

Karenanya, menurut Prabowo, untuk memodernisasi alutsista TNI dan almatsus Polri, pemerintah harus bisa menjaga keuangan negara tak bocor atau lari ke luar negeri.

3. Soroti RI hanya bisa perang 3 hari

Prabowo pernah menyoroti kemampuan perang RI. Menurutnya–mengutip Menhan Ryamizard Ryacudu–jika terlibat konflik senjata, Indonesia hanya bisa bertarung selama 3 hari. “Menhan sendiri mengatakan kalau terjadi perang di Republik Indonesia, kita hanya bisa perang tiga hari,” kata Prabowo di hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018) seperti dilansir detikcom.

3. Anggaran pertahanan terlalu kecil

Dalam debat capres, Prabowo Subianto sempat menyinggung soal anggaran pertahanan Indonesia. Dia membandingkan anggaran pertahanan Indonesia yang berada di angka 0,8 persen dari GDP (Gross Domestic Bruto) dengan anggaran pertahanan Singapura yang disebutnya 3% dari GDP. “Rp107 triliun itu 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita,” kata Prabowo di panggung debat capres putaran ke-4 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).

“Padahal Singapura itu anggaran pertahanan dari 30% APBN-nya, 3% dari GDP mereka,” sambung Prabowo.
Seusai debat, Prabowo menegaskan tidak mengkritik TNI. Dia ingin anggaran pertahanan ditingkatkan. “Saya tidak kritik TNI, saya mau anggaran pertahanan ditingkatkan, jangan diputar-diputar balik,” ujar Prabowo seusai debat.

Tugas Menhan

Bila nanti Prabowo jadi Menhan, sederet tugas sudah menanti. Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berikut tugas dan fungsi Menteri Pertahanan (Menhan) seperti dilansir kemenhan.go.id

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Perubahan Srategi

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf untuk memperkuat dukungan politiknya pada Pemilu 2024.

“Yang perlu dianalisis adalah jika benar Prabowo menerima jabatan menteri akan memengaruhi dan menentukan perjalanan politiknya ke depan. Inilah yang perlu dikaji lebih dalam. Kira-kira apa alasan yang melatar belakanginya,” kata Karyono, di Jakarta, Senin seperti dilansir Bisnis.com.

Ia menjelaskan ada dua kemungkinan kalkulasi politik jika Prabowo menjadi menteri. Pertama, mungkin Prabowo sedang membuat eksperiman politik baru dengan cara masuk di pemerintahan untuk memanfaatkan posisinya di pemerintahan untuk menambah “legacy” dan memperkuat dukungan politiknya di Pilpres 2024.

“Mungkin dia [Prabowo] mengubah strategi lama dari oposisi bergeser menjadi mitra koalisi pemerintah,” katanya.
Prabowo, sebut dia, sedang berspekulasi mengadu nasib dari posisinya menjadi menteri untuk meraih kursi presiden ke depan.

“Pertanyaannya, apakah dengan cara ini akan efektif. Keberhasilan cara ini masih akan diuji. Tingkat  keberhasilannya tentu tergantung dinamika politik ke depan,” jelasnya. Kemungkinan kedua, lanjut Karyono, jika benar Prabowo memilih menjadi menteri, bisa jadi ini merupakan indikator dia tidak akan maju lagi menjadi capres pada pemilu yang akan datang.

“Boleh jadi, ada skenario lain, dimana Prabowo akan mendukung kandidat lain yang merupakan bagian dari deal politik saat ini,” tuturnya.