Survei: Kinerja Pemerintah Buruk tapi Kepercayaan untuk Jokowi Masih Tinggi

JEDA.ID– Hampir sebagian besar pelaku usaha menilai kinerja pemerintah pusat dalam penanganan wabah Virus Corona buruk. Berdasarkan survei Indikator Politik, sebanyak 46,3 persen menyatakan buruk dan 2,5 persen sangat buruk.

Namun demikian, 62,6 persen responden masih memiliki kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo untuk menangani pandemi Covid-19. Hanya 8,6 persen responden yang menjawab tidak percaya dan 0,6 persen yang sangat tidak percaya.

“Apakah pelaku usaha minta reshuffle? Wallahualam [Hanya Allah yang mengetahui],” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis (23/7/2020) seperti dilansir Bisnis.com.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menumpahkan emosi kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden merasa para pembantunya masih berkerja seperti biasa, padahal pandemi merupakan situasi luar biasa.

Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Presiden menumpahkan kekecewaan terhadap penanganan Covid-19 selama tiga bulan terakhir hingga menyinggung perombakan kabinet.

“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ujarnya dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).

Rencana Perombakan Kabinet?

Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan perkembangan penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting, yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.

“Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya,” ujar Jokowi.

Namun, tidak lama setelah video tersebut diunggah, Menteri Sekretaris Negara Pratino mengatakan bahwa teguran keras Presiden Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju pada sidang paripurna 18 Juni 2020 memberikan dampak signifikan terhadap kinerja para menteri dan kepala lembaga dalam penanganan Covid-19. Teguran tersebut direspons dengan cepat oleh para menteri. Oleh karena itu, isu perombakan kabinet atau reshuffle tidak lagi relevan.

“Ini progress yang bagus. Jadi kalau progress bagus, ngapain di-reshuffle. Intinya begitu. Tentunya dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus,” kata Pratikno seusai konferensi pers terkait Peringatan HUT ke-75 RI, Senin (6/7/2020).

Kinerja Kementerian: Kemenkes Paling Sibuk

Sebelumnya, lembaga Charta Politika menggelar survei mengenai kinerja kementerian selama masa pandemi Covid-19.

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, mengatakan bahwa survei tersebut digelar pada 6-12 Juli 2020 melalui wawancara telepon dan melibatkan 2.000 responden. Metode survei yang dipakai adalah simple random sampling dengan margin of error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, kriteria responden minimal 17 tahun atau memenuhi syarat menjadi pemilih di Pemilu.

Yunarto mengatakan dalam survei itu, para responden menilai kementerian yang sigap dan tanggap terhadap pandemi Covid-19 adalah Kementerian Sosial. Pasalnya, instansi ini dinilai melakukan aksi kerja nyata mengahadapi pandemi Covid-19 dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini setelah adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Banyak responden penerima BST dari Kemensos terbantu. BST diakui memperpanjang nafas perekonomian dan berangsur memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangga yang terkena dampak covid-19,” katanya, Rabu (22/7/2020).

RUU Cipta Lapangan Kerja

Dalam survei itu, responden juga menilai lembaga negara yang paling aktif selama masa pandemi Covid-19 adalah Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masing-masing berada di urutan pertama dan kedua dengan dukungan 33,1 persen dan 21,8 persen. Sementara itu, Kemensos, berada di urutan ketiga dengan dukungan 17,2 persen.

“Lembaga tinggi negara atau kementerian yang paling aktif nomor satu adalah Kemenkes tentu saja, ini terkait dengan wabah ini krisis ekonomi. Ini pandemi musibah kesehatan,” jelas Yunarto.

Dalam pemaparan survei pun, disebutkan bahwa Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebagai solusi atas perbaikan ekonomi di Indonesia mulai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dengan 265 responden, sebanyak 55,5 persen masyarakat Indonesia yakin dengan RUU Cipta Lapangan Kerja ini mampu memperbaiki ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sebanyak 10,9 persen responden mengakui RUU Omnibus Law tidak berdampak terhadap ekonomi, 27,9 persen berdampak negatif terhadap ekonomi dan 5,7 persen tidak tahu terkait regulasi baru ini.