Negara Kaya Pun Terlilit Utang hingga Rp183 Kuadriliun

JEDA.ID-Bukan hanya Indonesia terlilit utang. Negara-negara kaya pun terlilit utang, bahkan ada yang mencapai senilai US$13 triliun atau Rp183,3 kuadriliun.

Hal ini membuat kelompok negara ekonomi terbesar di dunia akan menghadapi warisan yang tidak diinginkan dari krisis keuangan, yakni tagihan utang Hal serupa yang dialami oleh Indonesia. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan situasi perekonomian yang belum membaik diperkirakan akan membuat banyak negara terlilit utang.

Negara-negara Kelompok 7 (G7) ditambah pasar berkembang utama menghadapi jatuh tempo obligasi terberat dalam setidaknya satu dekade. Banyak dari negara-negara itu meminjam untuk menutupi kemerosotan ekonomi terburuk sejak Depresi Hebat.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, pemerintah di negara-negara ini mungkin perlu menambah utang 51 persen lebih banyak daripada tahun lalu.

WHO Bicara Soal 4 Varian Baru Corona

Kabar baiknya adalah bank sentral dan investor berada di pihak mereka. Pembuat kebijakan yang menghadapi tantangan ekonomi yang berkepanjangan dari pandemi cenderung tetap akomodatif dan menjaga biaya pinjaman tetap rendah. Obligasi tetap menjadi tempat persinggahan yang dicari di tengah meningkatnya jumlah korban virus pada kesehatan dan ekonomi.

“Rasio utang pemerintah telah meledak, tetapi saya percaya bahwa kekhawatiran jangka pendek atas utang yang meningkat tidak membuahkan hasil. Dengan asumsi tidak disalahgunakan, utang adalah salah satu alat paling sukses untuk menumbuhkan kekayaan,” kata Gregory Perdon, co-chief investment officer di Arbuthnot Latham, dilansir Bloomberg dan Bisnis.com, Selasa (5/1/2021).

Amerika Serikat menghadapi kebutuhan pembiayaan kembali terbesar dengan jumlah US$7,7 triliun utang jatuh tempo, diikuti oleh Jepang sebesar US$2,9 triliun. Sedangkan utang China naik menjadi US$577 miliar dari US$345 miliar tahun lalu.

Di Eropa, Italia memiliki tagihan terberat sebesar US$433 miliar, diikuti oleh Prancis US$348 miliar. Jerman memiliki US$325 miliar jatuh tempo versus US$201 miliar tahun lalu. Tidak semua jatuh tempo ini akan diperpanjang dengan pinjaman baru.

Yang pasti, kenaikan pertumbuhan masih diharapkan diterjemahkan ke dalam imbal hasil yang lebih tinggi, dengan median ekonom yang disurvei oleh Bloomberg menyerukan imbal hasil Treasury 10-tahun sebesar 1,24 persen pada kuartal keempat.

Namun tanggung jawab tetap ada pada pembuat kebijakan dunia untuk mempertahankan suku bunga rendah guna mendorong pemulihan ekonomi global. Federal Reserve sedang berupaya dengan cepat untuk membeli hampir setengah dari US$2 triliun pasokan utang yang diharapkan untuk diterbitkan pemerintah AS tahun ini.

6 Shio Ini Diprediksi Cuan di Tahun Kerbau Logam, Apa Saja?

Di Eropa, hasil dari pembelian obligasi bank sentral akan membantu menciptakan kekurangan pasokan sebesar 133 miliar euro (US$164 miliar), menurut Jefferies International.

“Realitas praktisnya adalah bahwa tingkat utang dan suku bunga saling terkait, karena sebagian besar negara maju tidak mampu membayar suku bunga yang lebih tinggi,” kata Kepala Global Penelitian Pendapatan Tetap di HSBC Holdings Plc. Steven Major.

Indonesia pun tercatat mengalami lonjakan utang hingga menyentuh level Rp6.000 triliun. Kenaikan utang terbesar pemerintah terjadi pada tahun lalu karena kebutuhan pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Tidak bisa dipungkiri kondisi keuangan negara tengah terbebani oleh krisis akibat pandemi Corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 turun hampir 20 persen.

Di sisi lain, belanja naik lebih dari Rp500 triliun. Kenaikan belanja yang gila-gilaan untuk penanganan ekonomi dan kesehatan masyarakat di masa pandemi ini jelas berujung pada defisit fiskal.

Per akhir November, dari catatan Kemenkeu, penerimaan negara hanya mencapai Rp1.423 triliun, sementara belanja negara adalah Rp2.306,7 triliun.

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 membukukan defisit Rp 883,7 triliun atau 5,6% persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tekornya dompet negara ini harus ditutupi dengan utang. Padahal, utang pemerintah telah menggunung.
Posisi utang pemerintah pusat per akhir November 2020 berada di angka Rp5.910,64 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,13 persen.

Dikutip dari APBN Kita November 2020, posisi utang pemerintah pusat secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” tulis Kementerian Keuangan dalam buku APBN Kita November 2020.

Tantangan keuangan masih akan besar di tahun ini. Pemerintah harus putar otak. Tidak hanya mendorong penerimaan negara, tetapi juga mencari pembiayaan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Mengenal Teknologi Seaglider yang Ditemukan di Selayar

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai pemerintah telah melihat kesulitan pendanaan ke depannya. Pasalnya, kondisi resesi kali ini berbeda dengan kondisi di 2008 dan 1998.

Saat itu, tidak semua negara yang terimbas. Masih ada beberapa negara yang relatif stabil. Di masa pandemi ini, semua negara terdampak.

Suka tidak suka, semua negara harus mencari pendanaan untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonominya.

Sumber Pembiayaan Baru

Kondisi perebutan likuiditas ini mendorong pemerintah untuk menyukseskan UU Cipta Kerja dan membentuk Lembaga Pengelola Investasi.

“Semua negara mencari pembiayaan sehingga indikasinya pemerintah dorong UU Cipta Kerja, yang di dalamnya ada LPI,” ujarnya.

Ini adalah langkah untuk mencari sumber pembiayaan baru. Meskipun demikian, Bhima melihat langkah tersebut tidak mudah karena basis aset LPI adalah aset pemerintah dan BUMN.

Jack Ma Tiba-Tiba Menghilang, Ini Kisahnya

Sementara itu, proyek yang ditawarkan terbatas di infrastruktur.  Alhasil, pemerintah akan fokus mencari pendanaan di dalam negeri alias menerbitkan SBN di pasar domestik.

Pemerintah, lanjut Bhima, harus memperhitungkan kondisi pasar dalam negeri ke depannya. Pasalnya, jika pemulihan ekonomi mulai berjalan, swasta membutuhkan dana.

“Kalau di sisi lain swasta rebutan juga jadi crowding out,” ujarnya.

Pemerintah harus menjaga agar stimulus tetap besar, tetapi tidak menyedot likuiditas bagi swasta. Oleh karena itu, bendahara negara masih harus bekerja lebih keras di tahun ini.