Kena Jerat OTT KPK, Bupati Muara Enim Pernah Gaungkan Antikorupsi

JEDA.ID--Bupati Muara Enim Ahmad Yani, 56, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai US$35.000 atau sekitar Rp497,7 juta.  “KPK mengamankan uang sekitar USD 35 ribu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seperti dilansir detikcom, Selasa (3/9/2019) pagi.

Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan empat orang. “Empat orang tersebut dari unsur kepala daerah, pejabat pengadaan dan rekanan swasta,” kata Basaria

Sehari sebelum ditangkap kena OTT KPK, Ahamad Yani masih melakukan kegiatan kedinasan. Seperti dilansir dari website muaraenimkab.go.id, Ahmad Yani didampingi Wakil Bupati Juarsah memimpin rapat staf jajaran pemerintah Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Senin (2/9/2019). Rapat itu bertujuan melakukan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup Pemkab Muara Enim.

Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Muara Enim, Hasanudin, para Asisten, Staf Ahli, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Muara Enim.

Rapat dengan KPK

Penangkapan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, oleh KPK cukup mengejutkan. Mengingat belum lama ini Ahmad Yani pernah menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 dan sosialisasi program tahun 2019 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Selasa (19/3/2019).

Kehadiran Ahmad Yani dalam rapat koordinasi bersama KPK itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Pemkab Muara Enim berkomitmen kuat terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Komitmen ini kita buktikan dengan taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang diadakan oleh KPK ini, semoga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sehingga terhindar dari budaya korupsi,”kata Ahmad Yani waktu itu.

Ahmad Yani juga menjelaskan, dalam praktiknya, dia dan wakilnya setiap hari selalu berkantor di desa – desa, dengan selalu memaparkan atau menjelaskan kepada masyarakat setiap kegiatan yang akan dilakukan maupun kegiatan yang sudah dilakukan.

Baru Setahun

Terhitung, sebelum terjaring OTT KPK Ahmad Yani baru sekitar satu tahun menjabat sebagai Bupati Muara Enim. Sebelumnya, Ahmad Yani dan wakilnya, M. Juarsah dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Muara Enim terpilih 2018-2023 pada Juli 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim menetapkan pasangan bupati dan wabup tersebut dalam rapat pleno yang berlangsung di Ball Room Grand Zury Hotel, pada Rabu (25/7/2018).

Ketua KPUD Muaraenim, Rohani mengatakan, terpilihnya pasangan tersebut sebagai kepala daerah Muara Enim terpilih, tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Muaraenim Nomor 78/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim Tahun 2018.

Sebelumnya, pasangan Ahmad Yani – Juarsah yang diusung partai Demokrat, PKB dan Hanura meraih suara terbanyak dengn perolehan  96.571. Saat itu, Ahmad Yani dalam kata sambutannya mengatakan, akan merangkul semua elemen masyarakat, termasuk  paslon lainnya untuk memberikan sumbang saran dalan memajukan Muara Enim. “Pilkada sudah usai, sekarang saat nya kita bersatu untuk membangun daerah lebih baik,” katanya.

Kabupaten Muara Enim

Dihimpun dari berbagai sumber, Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km², terdiri atas 22 kecamatan. Kondisi topografi daerah cukup beragam, daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada di bagian tengah (Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Rambang, Lubai) terus ke utara–timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida.

Pada awal terbentuknya, Kabupaten Muara Enim bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari panitia Sembilan sebagai realisasi surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 20 November 1946. Hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari 10 bab, dengan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan telah dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah pada 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi dasar hari jadi Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk kabupaten ini mencapai 716.676 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama 2000-2010 sebesar 2,0 persen per tahun. Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Talang Ubi, Lawang Kidul, dan Muara Enim. Ketiga kecamatan tersebut dihuni oleh sekitar 26,75 persen penduduk Kabupaten Muara Enim. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Belida ± 1,06%.

Perkebunan dan Pertambangan

Data sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2010 adalah jumlah sekolah TK sebanyak 110 atau bertambah 23,6 persen dibanding tahun 2009. Jumlah sekolah dasar dan MI sebanyak 507 atau meningkat 2,01 persen. Pada tingkat SLTP/MTs terdapat 153 sekolah atau meningkat 12,5 persen. Sedangkan Sekolah SMU/SMK/MA pada tahun ini menjadi 78 atau meningkat 5,4 persen.

Kabupaten Muara Enim mengandalkan pertanian terutama perkebunan dalam mendorong perekonomiannya. Hal ini terlihat dari besarnya luas lahan yang digunakan untuk perkebunan. Lahan yang ada di Kabupaten Muara Enim umumnya merupakan lahan bukan sawah yaitu sekitar 96,19 persen dan sisanya merupakan lahan sawah.

Sektor pertambangan juga berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim, baik komposisi dengan migas maupun tanpa migas. Dalam komposisi dengan migas, peranan dominan sektor pertambangan dibentuk oleh dominasi produk minyak dan gas bumi.

Sementara dalam komposisi tanpa migas, sumbangan batubara masih cukup dominan. Jumlah produksi batubara tahun 2010 tercatat sebanyak 11.948.767 ton atau naik 3,54 persen dari tahun lalu yang mencapai 11.540.720 ton. Walaupun produksi briket batubara turun 88,64 persen dibanding tahun sebelumnya.