Sepak Terjang FSPPB yang Menolak Ahok Jadi Bos Pertamina

JEDA.ID–Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tengah menjadi sorotan setelah menyatakan penolakan bila mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin Pertamina.

Tidak hanya FSPPB, beberapa serikat pekerja yang berada di bawah FSPPB juga menyatakan penolakan yang sama. Sebut saja Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju, Palembang dan Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap.

Sekjen SPP PWK RU IV Cilacap, Dwi Jatmoko, mengatakan serikat pekerja menolak Pertamina dipimpin oleh seorang mantan narapidana. Salah satu alasan yang disampaikannya adalah menjaga citra perusahaan.

“Serikat pekerja adalah gabungan organisasi pekerja Pertamina yang profesional dan independen. Kami selalu menginginkan person-person yang memimpin kami adalah orang orang yang berintegritas, orang-orang yang profesional,” kata Dwi sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Sedangkan Ketua Umum SPP RU III Plaju, Muhammad Yunus, mengatakan Ahok dinilai cacat secara material menjadi pimpinan karena saat ini berstatus mantan napi. “Saat jadi Gubernur DKI Jakarta dia ini berujung penjara dan dugaan kasus RS Sumber Waras,” kata dia.

Yunus menilai masih banyak kader dari PT Pertamina yang saat ini mempunyai jiwa kepemimpinan baik. Bahkan tidak akan membuat gaduh, baik di lingkup internal maupun eksternal.

FSPPB sebagai induk beberapa serikat pekerja di Pertamina sudah lebih dahulu menyuarakan penolakan terhadap Ahok. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap berkata kasar dan membuat keributan.

Sedangkan Sekjen FSPPB Dicky Firmansyah menyatakan akan mengambil langkah lanjutan bila penolakan serikat pekerja terhadap Ahok tidak digubris pemerintah.

”Apabila sikap kami ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif, kami akan mengambil sejumlah langkah yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan bisnis perseroan dan menjaga kedaulatan energi,” ujar dia.

Jawaban Keras Luhut

Sikap keras serikat pekerja ditanggapi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan tidak ada masalah bila Ahok masuk Pertamina.

Menurut dia, yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan. ”Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan,” ujar Luhut.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta agar pekerja tidak membawa masuknya Ahok ke BUMN ke ranah politik. Meski, dia belum bisa memastikan Ahok bakal masuk ke Pertamina.

”Serikat pekerja gini, saya klir ini. Ini kan bisnis. Jangan bawa politik lah ke urusan bisnis. Jadi kita minta kita harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu kalau Pak Ahok masuk di mana, lihat dulu kerjanya,” ujar Arya di Kementerian BUMN sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Ahok santer disebut-sebut akan memimpin Pertamina setelah dia bertemu Erick Thohir. Ahok mengakui ditawari untuk masuk BUMN, namun tidak menyebutkan secara terperinci BUMN yang dimaksud. Meski begitu, Ahok santer dikabarkan akan masuk ke Pertamina.

Lalu seperti apa sepak terjang FSPPB yang menolak Ahok? Federasi serikat pekerja ini merupakan gabungan dari 19 serikat pekerja di Pertamina.

Selain di Plaju dan Cilacap, serikat pekerja di Pertamina yang bergabung dengan federasi ini di antaranya Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta, Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya, dan Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan.

Sebagaimana dikutip dari laman FSPPB, Selasa (19/11/2019), federasi serikat pekerja ini punya bisa mewujudkan kualitas hidup pekerja Pertamia yang lebih baik melalui harmonisasi antara hak dan kewajiban secara proporsional, profesional, dan bertanggung jawab.

Kemudian ada 7 visi yang dicantumkan di antaranya menciptakan suasana kerja yang kondusif, menumbuhkanrasa solidaritas antarpekerja, sampai mendorong terwujudnya trasparansi perusahaan, perlakuan nondiskriminasi, dan standardisasi.

Segel Ruang Kerja Arcandra

Di laman FSPPB memuat sejumlah berita terkait federasi serikat pekerja itu. Dari laman itu diketahui ini bukan kali pertama federasi ini mengomentari mengenai pergantian pimpinan di Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.

Presiden FSPPB Arie Gumilar sempat meminta agar direksi anak perusahaan Pertamina diisi dari internal Pertamina. Dia menyampaikan hal itu setelah Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia (PPI) Ginanjar Sofyan dicopot.

Arie juga sempat menolak pejabat Kementerian BUMN memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Indonesia di lingkungan Pertamina. Dia mengatakan yang layak menjadi pembina upacara di lingkungan internal perusahaan adalah pimpinan tertinggi korporasi.

Sebelumnya, FSPPB juga pernah melaporkan Menteri ESDM (kala itu) Ignasius Jonan ke KPK. Mereka melaporkan Jonan ke KPK karena memperpanjang kontrak Blok Corridor yang dikelola Conoco Phillips. FSPPB menuding perbuatan itu melawan hukum dan merugikan negara.

Federasi serikat pekerja ini juga pernah mengajukan uji materi atau judicial review UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu, Arie mengatakan ada pasal yang dapat mengebiri pejabat atau direksi BUMN untuk dapat melakukan aksi korporasi atau investasi.

”Setiap keputusan bisnis BUMN itu peluangnya untung atau rugi. Untung tidak dapat penghargaan, tetapi begitu rugi masuk penjara. Siapa pun orangnya pasti nanti tidak mau,” kata dia.

Mereka juga pernah menggelar Aksi Bela Pertamina 2019 paad 19 Februari 2019 terkait dengan masalah distribusi avtur. Kala itu, Pertamina dituding memonopoli bisnis avtur.

Pada Maret 2017, FSPPB juga pernah menyegel ruang kerja Wakil Komisaris Utama Pertamina Arcandra Tahar. Mereka menuding Arcandra yang kala itu menjadi Wakil Menteri ESDM adalah orang yang harus bertanggung jawab terkait pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina.

Kini nama FSPPB mencuat di permukaan seiring kabar masuknya Ahok di jajaran petinggi Pertamina.