Mengintip Harta 5 Mantan Aktivis yang Jadi Anggota DPR

JEDA.ID–Sejumlah mantan aktivis mahasiswa tercatat menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Beberapa di antaranya sudah menjadi anggota DPR sejak periode sebelumnya, namun ada pula yang baru kali pertama masuk Senayan.

Sebagian besar mantan aktivis yang masuk menjadi anggota DPR adalah yang ikut dalam perjuangan Reformasi 1998. Beberapa di antaranya pernah diculik. Ada Desmond J. Mahesa yang kini di Partai Gerindra sampai yang paling anyar adalah Faisol Reza dari PKB.

Saat menjadi aktivis, mereka kerap lantang menyuarakan pandangan saat berorasi dalam unjuk rasa. Kini, mantan aktivis dinantikan kinerjanya saat menjadi anggota DPR.

Tidak ada salahnya pula mengintip harta kekayaan para mantan aktivis itu. Mereka sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) ke KPK saat menjadi calon anggota DPR.

Faisol Reza

Faisol Reza adalah mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menjadi korban penculikan tahun 1998. Dia merupakan satu dari 3 aktivis yang dibebaskan setelah diculik.

Sebagaimana dikutip dari Suara.com, Ibunda Faisol, Marufah menuturkan Faisol dapat bebas kembali setelah diculik lantaran latar belakang keluarga Faisol Reza yang merupakan Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus status santri yang melekat pada Faisol Reza.

Setelah Reformasi 1998, Faisol menjadi kader PKB. Dia juga pernah menjadi staf khusus di Kemenpora pada 2014-2017. Dalam Pemilu 2019, mantan aktivis ini maju menjadi calon anggota DPR dari dapil Jawa Timur 2 dengan meraih 82.777 suara.

Debutnya di DPR ditandai dengan ditunjuknya Faisol Reza menjadi Ketua Komisi VI DPR. Berikut harta kekayaan Faisol Reza seperti dalam LHKPN yang disetor ke KPK pada 30 Maret 2019.

– Tanah dan bangunan di Jakarta selatan Rp4 miliar

– Mobil BMW X3 Rp350 juta

– Harta bergerak lainnya Rp20 juta

– Kas dan setara kas Rp300 juta

– Total Rp4,67 miliar

Rieke Diah Pitaloka

Sebelum namanya bersinar lewat peran Oneng dalam Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka adalah aktivis mahasiswa 1998. Saat masih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Rieke aktif ikut demonstrasi pada 1998.

Dia termasuk aktivis angkatan 1998 pertama yang masuk partai politik. Kala itu, dia masuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). setelah itu, dia pindah ke PDIP.

Mantan aktivis ini sudah menjadi anggota DPR hingga tiga periode. Dalam Pemilu 2019, dia meraih 169.729 suara dari dapil Jawa Barat VII.

Berikut harta kekayaan Rieke Diah Pitaloka sebagaimana dilaporkan ke KPK pada 7 Agustus 2019.

– 10 Bidang tanah dan atau bangunan di Kota Depok, Garut, dan Bekasi senilai Rp3.804.594.000

– Mobil Toyota Kijang Innova dan Mitsubishi Pajero Sport Rp700 juta

– Harta bergerak lainnya Rp1.126.800.000

– Kas dan setara kas Rp406.924.494

– Utang Rp471.693.396

– Total harta Rp5.566.625.098

Desmond J. Mahesa

Desmond merupakan salah satu aktivis 1998 yang menjadi korban penculikan. Saat itu, Desmond menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN).

Desmond diculik sejumlah orang tak dikenal di depan GMKI dan dibawa ke sebuah tempat. Di sana dia diinterograsi atas segala aktivitasnya.

Sehari setelah dirinya berada di lokasi tak diketahui itu, Pius Lustrilanang dan Haryanto Taslam datang. Keduanya juga menjadi korban penculikan.

Dia kemudian bergabung dengan Partai Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto. Mantan aktivis ini menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari wilayah Banten II.
Berikut harta yang dimiliki Desmond sebagaimana dilaporkan ke KPK pada 5 April 2019.

– 14 Bidang tanah dan atau bangunan di Jakarta, Banjarmasin, Serang, Depok, Banjar, Tangerang, Depok, Bogor, dan Banjarbaru senilai Rp10,05 miliar

– 1 Unit motor dan 6 mobil yaitu Pajero Sport, Mercedes Benz, Toyota Vellfire, Lexus, Nissan Navara, dan Fortuner dengan total Rp2,855 miliar

– Harta bergerak lainnya Rp2,88 miliar

– Kas dan setara kas Rp4,112 miliar

– Utang Rp636 juta

– Total harta Rp19,261 miliar

Adian Napitupulu

Adian Napitupulu merupakan anggota DPR dari PDIP. Mantan aktivis ini menjadi anggota DPR dua periode yaitu sejak 2014. Dia merupakan aktivis Forkot atau Forum Kota yang dikenal keras mengritik Soeharto di era Orde Baru.

Akibatnya, Adian sempat beberapa kali ditangkap aparat negara. Pada 1998, Adian ikut menduduki Gedung DPR menuntut Soeharto mundur.

Mantan aktivis ini maju menjadi anggota DPR dari dapil Jawa Barat V (Bogor) dan dalam Pemilu 2019 dia memperoleh 80.228 suara.

Berikut harta kekayaan Adian Napitupulu sebagaimana dilaporkan ke KPK pada 29 Maret 2019.

– 5 Bidang tanah dan atau bangunan di Jakarta dan Bogor Rp3,566 miliar

– 1 Unit motor dan 7 mobil di antaranya 2 Suzuki APV, Nissan Terrano, Opel Blazer, Honda Jazz, dan Toyota Vellfire dengan total Rp934 juta

– Harta bergerak lainnya Rp500 juta

– Kas dan setara kas Rp73.936.980

– Utang Rp300 juta

– Total harta Rp4.773.936.980

Fadli Zon

Saar Reformasi 1998, Fadli Zon tercatat sebagai anggota MPR yang mewakili utusan golongan pemuda kala itu. Pada era 1990-am dia banyak aktif di berbagai organisasi kampus.

Kala itu, dia merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dia aktif dalam kehidupan politik kampus dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kelompok-kelompok studi di dalam kampus UI era awal 1990-an.

Mantan aktivis ini kemudian menjadi anggota DPR setelah bergabung dengan Partai Gerindra. Dia menjadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Dia kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Berikut harta kekayaan Fadli Zon seperti dalam LHKPN yang disetorkan ke KPK pada 31 Maret 2019.

– 47 Bidang tanah dan atau bangunan di antaranya di Bogor, Tangerang, Jakarta, Bandung, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Depok dengan total senilai Rp13.310.310.000

– 4 Unit motor dan 5 mobil yaitu Toyota Fortuner, Range Rover Evoque, Toyota Vellfire, Daihatsu Gran Max, dan Hilux Double Cabin total Rp1.579.500.000

– Harta bergerak lainnya Rp7,5 miliar

– Surat berharga Rp6,45 miliar

– Kas dan setara kas Rp7.791.365.292

– Utang Rp5,468 miliar

– Total harta Rp31.163.175.292

Itulah gambaran mengenai harta kekayaan yang dimiliki para mantan aktivis yang kini duduk menjadi anggota DPR 2019-2024. Sebagai wakil rakyat, mereka wajib melaporkan harta secara rutin ke KPK lewat LHKPN periodik.