Kisah Dinasti Politik di Balik Penangkapan Bupati Ismunandar oleh KPK

JEDA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar melalui kegiatan tangkap tangan pada Kamis (2/7/2020) malam.

“Benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kepala daerah kabupaten di Kaltim,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7/2020) dini hari seperti dilansi Bisnis.com.

KPK belum bisa memerinci mengenai kasus, siapa saja yang ditangkap, dan juga barang bukti yang diamankan dari kegiatan tangkap tangan itu.

“Mengenai kasusnya, siapa saja yang ditangkap, dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan,” kata dia.

Tim KPK masih bekerja di lapangan dan memastikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangap tersebut akan disampaikan kembali.

“Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” ujar Ali.

Gempar 83 Ton Emas Palsu di China, Ini Tips Bedakan Emas Palsu dan Asli

Profil Ismunandar

Dikutip dari Wikipedia, Ismunandar lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, 7 Agustus 1960 (umur 59 tahun) .

Dia adalah Bupati Kutai Timur yang menjabat pada periode 2016 hingga 2021, menggantikan bupati sebelumnya, Ardiansyah Sulaiman, setelah terpilih dalam Pilkada Kutai Timur 2015 yang berpasangan dengan Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

Ismunandar dan Kasmidi Bulang resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 pada 17 Februari 2016.

Ismunandar MT atau yang akrab disapa Ismu ini, adalah seorang yang cukup memiliki karier dan pengalaman birokrasi yang relatif cukup cemerlang.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kutai Timur tahun 2010 lalu, Pria asal kecamatan Sangkulirang ini, pernah menjabat sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kutim.

Karier suami dari wakil ketua DPRD Kutim Encek, U.R Firgasih, SH ini, di birokrasi tidak hanya di Kabupaten Kutai Timur, dia juga pernah bertugas di Provinsi Kalimantan Timur dan kota Bontang.

Selain dibirokrasi, bapak dua anak ini, juga memiliki pengalaman di organisasi. Tercatat ada tujuh organisasi yang ia pimpin saat ini, di antaranya adalah ketua PC Nahdatul Ulama Kutai Timur dan Ketua PMI Kutai Timur.

Pengalaman Birokrasi

Pada 25 September 2016, Ismunandar ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Minang CARANO serta diberikan gelar kehormatan sebagai Sutan Rajo Batuah.

Ismunandar adalah Bupati Kutai Timur yang menjabat pada periode 2016 hingga 2021. Bersama wakilnya Kasmidi Bulang, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada tanggal 17 Februari 2016 di Planary Hall Sempaja Samarinda.

Pria yang akrab disapa Ismu ini, adalah seorang yang memiliki karier dan pengalaman birokrasi relatif cemerlang. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 lalu, Pria asal kecamatan Sangkulirang ini, pernah menjabat sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kutim.

Karier suami dari wakil ketua DPRD Kutim Encek, U.R Firgasih ini, di birokrasi tidak hanya di Kabupaten Kutai Timur, beliau juga pernah bertugas di Provinsi Kalimantan Timur dan kota Bontang.

Selain dibirokrasi, bapak dua anak ini juga memiliki pengalaman di organisasi. Tercatat ada tujuh organisasi yang ia pimpin saat ini, di antaranya adalah ketua PC Nahdatul Ulama Kutai Timur dan Ketua PMI Kutai Timur.

Sebelum menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di ibukota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda, Ismu menghabiskan masa-masa kecilnya di Kecamatan Sangkulirang, beliau bahkan pernah bersekolah di SD Sangkulirang hingga kelas 5 SD.

Tak Hanya Turunkan Berat, Ini Sederet Manfaat Beras Merah

LHKPN di Kutim Rendah?

Terlepas dari kasus Bupati Ismunandar, berdasarkan inventarisasi data, banyak pejabat termasuk bendaharawan di lingkungan Pemkab Kutim, enggan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, beberapa waktu lalu mengatakan ribuan pejabat dan pejabat fungsional termasuk bendahara dan PPTK, tidak membuat LHKPN.

Seperti dilansir suara.kutim, melihat banyaknya pejabat Setkab Kutim belum membuat LHKPN, orang nomor dua di Pemkab Kutim berang.

Kejadian ini berlangsung pada 2018 lalu. Saat itu dia meminta semua Kabag melakukan pembenahan internal dengan ketaatan akan hukum serta peraturan yang berlaku. Ia menandaskan, pejabat lingkungan Setkab harus bisa berbenah sebelum menuntut yang lain.

Kabag Ortal Setkab Kutim, Abdul menjelaskan LHKPN ini harus dilaporkan setiap tahun, namun masih ada sejumlah pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya sehingga belum mencapai 100 persen.

“Masih ada yang baru lapor, sekitar 20-80 persen saja,” terangnya waktu itu.

Istri Jabat Ketua DPRD

Selama in Bupati Ismunandar sering dikaitkan dengan dinasti politik. Hal ini karena sang istri menjabat posisi penting di Kabupaten Kutai Timur. Sang istri, Encek UR Firgasih menjabat sebagai Ketua DPRD.

Encek dilantik di Sangatta, ibu kota Kutai Tumur pada Kamis (10/10/2019).

Encek UR Firgasih adalah kader DPC PPP Kutai Timur dan sudah menjadi anggoota DPRD sejak tahun 2014.

Kala itu, Encek menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kutai Timur dan suaminya sudah menjadi Bupati Kutai Timur dan juga menjadi penasihat Partai Nasdem.

Pada pemilihan legislatif 2019, PPP mendapatkan kursi terbanyak di Kutai Timur yakni 9 dari 45 kursi yang ada.

Padahal sebelumnya, DPRD Kutai Timur dikuasai Golkar. Hal tersebut yang mengantarkan Encek, kader PPP menjadi Ketua DPRD Kutai Timur.

“Jadi nggak ada masalah. Kita bangun sinergitas dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kutim,” jelas Encek waktu itu seperti dilansir sebuah media online.

Encek berharap agar di era kepemimpinannya bisa membawa DPRD Kutim dalam mengemban amanah rakyat secara baik.

Bantah Tudingan Dinasti Politik

Ismunandar waktu itu sempat membantah tudingan Dinasi Politik di Kutai Timur.

Ia mengatakan ada proses politik yang mengantarkannya menjadi bupati dan istrinya menjadi ketua DPRD.

Dari sisi prosedur, menurut Ismunandar tidak ada aturan yang yang dilanggar.

Hal yang sama terjadi juga di Bontang. Neni Moerniaeni menjabat Wali Kota Bontang dan anaknya, Andi Faisal Sofyan Hasdam menjabat Ketua DPRD Bontang. Ibu dan anak tersebut berasal dari partai yang sama yakni Golkar.