Belajar dari Finlandia, Jam Kerja Fleksibel dan Bergaji Tinggi

JEDA.ID–Finlandia, negara Skandinavia ini adalah potret nyata bagaimana jam kerja diatur sangat fleksibel. Hasilnya adalah efisiensi, kualitas hidup meningkat, dan gaji tinggi untuk pekerja.

Pola inilah yang ingin ditiru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang mewacanakan PNS bisa bekerja di mana pun, termasuk dari rumah.

“Ini bukan hal baru. Bekerja di rumah bukan berarti ASN tidak masuk kantor, tapi untuk memudahkan pekerjaan serta reward bagi pegawai yang berprestasi. Kita punya kultur dan kebiasaan yang berbeda. Jadi tidak bisa asal tiru,” ujar Menpan & RB Syafruddin di Jakarta, Rabu (14/08/2019), sebagaimana dikutip dari Liputan6.com.

Orang Finlandia dalam sehari rata-rata menghabiskan waktu untuk bekerja yang digaji sekitar 229 menit atau sekitar 3,8 jam.

Sisanya digunakan untuk beragam aktivitas seperti leisure 331 menit atau sekitar 5 jam hingga bekerja yang tidak dibayar selama sekitar 3 jam. Bekerja tidak dibayar ini seperti merawat anak hingga menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Kondisi ini pun mendorong negara itu menerapkan jam kerja fleksibel. Sebagaimana dikutip dari Detik.com, konsep kerja seperti itu telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Berawal dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Ekonomi Finlandia pada 2011 tentang aturan jam kerja. Para pekerja diperkenankan menyesuaikan jam kerja mereka dengan mulai atau pulang lebih awal tiga jam atau setelahnya.

Menurut firma akuntan global Grant Thornton, sekitar 92% perusahaan di Finlandia mengizinkan pekerjanya untuk menyesuaikan jam kerja mereka. Perlahan, konsep kerja itu mulai diadopsi oleh sejumlah perusahaan dan negara lain di dunia.

Finlandia juga telah memperbarui aturan kerja mereka. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Ekonomi Finlandia terbaru, terhitung mulai 2020 para pekerja tetap akan mendapat kebebasan untuk menentukan kapan dan dari mana mereka bekerja selama kurang lebih setengah jam kerja mereka.

”Ini adalah tentang bagaimana kita beradaptasi pada dunia modern,” ujar seorang PNS senior dari Kementerian Tenaga Kerja dan Ekonomi Finlandia yang ikut menyusun aturan tersebut, Tarja Kroger.

Melalui aturan baru tersebut, dalam sepekan para pekerja diharapkan dapat bekerja selama total 40 jam. Total waktu bekerja itu pun dapat diselesaikan baik dari kantor, kedai kopi maupun di rumah sambil mengurus anak.

Digital Government

Di sektor pelayanan publik, salah satu faktor yang mendukung konsep jam kerja fleksibel adalah digital government yang berlaku.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menyebut digital government di Finlandia telah mencapai 60%.

Salah satu parameternya adalah orang yang menggunakan Internet untuk mengisi berbagai formulir dalam pelayanan publik. Kondisi ini tentu memudahkan penerapan jam kerja fleksibel di negara ini.

Digital government di Finlandia melonjak luar biasa karena pada 2006 lalu baru 15% dan menjadi 60% pada 2016. Digital government di Finlandia berada di urutan keempat dunia di bawah Denmark, Estonia, dan Norwegia.

Bagaimana hasilnya? Pada 2016, 77% orang Finlandia puas dengan sistem pelayanan kesehatan, 81% puas dengan sistem pendidikan, 75% percaya dengan sistem peradilan, dan 88% percaya dengan kepolisian.

Jam kerja fleksibel ini pun tidak memengaruhi gaji pekerja di Finlandia. PNS di Finlandia mendapatkan gaji lumayan tinggi. Untuk manajer senior di pemerintah pusat, rata-rata upah per tahunnya sekitar US$128.744 pada 2015 lalu.

Bila menggunakan kurs 2015 sekitar US$1=Rp13.000, setahun mereka bisa mengantongi Rp1,67 miliar. Bila ditambah dengan tunjangan dan beragam penghasilan lainnya, manajer senior di pemerintah pusat mendapatkan sekitar Rp2,5 miliar dalam setahun.

Manajer menengah di pemerintah pusat Finlandia bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp1,6 miliar setahunnya. PNS Finlandia yang di bidang administrasi mendapatkan penghasilan sekitar Rp69,27 juta sebulannya.

Jam kerja fleksibel ditopang gaji yang tinggi itu disebut menjadikan kualitas hidup meningkat. “Para pekerja jadi lebih produktif dengan konsep kerja seperti itu, di mana mereka dapat mengatur waktu mereka di kantor dan di rumah. Termasuk menyesuaikan dengan berbagai keperluan lain,” ujar Tarja.

Menurut penelitian dari perusahaan riset AS TINY Pulse tahun 2016, para pekerja dengan jam kerja fleksibel cenderung merasa lebih bahagia dan dihargai ketimbang pekerja kantoran tradisional.

Konsep jam kerja fleksibel juga turut tercipta sebagai hasil dari tingginya budaya percaya yang dianut masyarakat Finlandia. Baik dari tingkat negara, kantoran hingga kelas pekerjanya.

Tak Muncul Tiba-Tiba

Study dari Eurobarometer menyebutkan rasa percaya orang Finlandia pada masyarakatnya lebih tinggi dari negara manapun di Eropa. Menurut Profesor Eero Vaara dari Universitas Bisnis Aalto, budaya itu tercipta dari kesetaraan dan keamanan finansial yang mengakibatkan tingginya rasa percaya diri institusi.

“Hal itu berakar pada sejarah, sesuatu yang orang terbiasa. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul selama dekade terakhir atau terkait perubahan pada pola kerja kami,” terang Eero.

Bagaimana dengan di Indonesia? Hal besar yang harus menjadi perhatian adalah kualitas pelayanan publik yang diberikan PNS saat ini. Ombudsman mengukur kepatuhan instansi pemerintah dalam menerapkan standar pelayanan publik.

Di level kementerian, sekitar 44,44% masuk zona kuning alias belum sempurna dalam kepatuhan standar pelayanan publik. Di level lembaga lebih memprihatinkan. Hanya 25% yang masuk zona hijau alias pelayanan publiknya baik, 50% di zona kuning, dan 25% di zona merah.

Di pemerintahan daerah, hasilnya beragam. Di pemerintah provinsi, kepatuhan standar pelayanan publik yang masuk zona hijau mencapai 62,50%, zona kuning, 25%, sisanya 12,50% masuk zona merah. Kondisi yang hampir mirip terjadi di tingkat pemerintah kota. Sedangkan di pemerintah kabupaten didominasi zona kuning.

Digital government juga belum sepenuhnya berjalan. Ada beberapa pelayanan yang bisa diakses melalui Internet untuk memudahkan, namun beberapa di antaranya tetap harus datang ke kantor pemerintahan. Beberapa pelayanan publik lainnya malah belum tersentuh digital government.

Syafruddin memastikan jam kerja fleksibel seperti PNS bekerja dari rumah untuk saat ini masih sebatas wacana. “Baru membuka cakrawala kita. Ini juga desakan daripada bonus demografi 62% bangsa Indonesia akan kita peroleh 2030. Kita harus mempersiapkan,” kata dia.