WHO Tidak Sarankan Bukti Vaksinasi Jadi Syarat Bebas Bepergian

JEDA.ID-Bukti vaksinasi jadi digadang-gadang jadi syarat masuk ke sejumlah negara. Namun rencana menjadikan bukti vaksinasi sebagai syarat bebas bepergian ini menuai beragam reaksi.

Tips kesehatan kali ini membahas respons sejumlah kalangan tentang rencana menjadikan bukti vaksinasi sebagai syarat perjalanan. Sebagaimana kita ketahui sejumlah negara kini sudah mulai menjalankan program vaksinasi Covid-19. Terkait hal tersebut, muncul laporan rencana-rencana pemerintah di berbagai belahan dunia mengeluarkan ‘paspor vaksin’ atau bukti vaksinasi yang bisa dipakai sebagai syarat bepergian.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan pernyataan menolak rencana tersebut. Alasannya karena sampai saat ini masih belum diketahui pasti efikasi vaksin dalam mengurangi transmisi virus.

Kisah Pemilik Disc Tarra Banting Setir Jadi Petani Sayur

“Untuk saat ini, jangan menerapkan bukti vaksinasi atau imunitas untuk syarat perjalanan internasional karena masih banyak faktor penting yang belum diketahui terkait efikasi vaksin dalam mengurangi transmisi dan ketersediaan suplainya,” tulis WHO seperti dikutip dari situs resminya dan dikutip detikcom pada Minggu (17/1/2021).

“Bukti vaksinasi tidak seharusnya membuat seseorang bisa dikecualikan dari mematuhi upaya-upaya pembatasan risiko penularan,” lanjut WHO.

Spanyol, Belgia, Islandia, Estonia, dan Denmark dilaporkan jadi sebagian negara yang tertarik menerapkan konsep paspor vaksin Corona ini.

Menjadikan bukti vaksinasi sebagai syarat terbang justru dinilai diskriminatif. Hal itu diutarakan World Travel and Tourism Council (WTTC) seperti dikutip Rabu (13/1/2021). WTTC menyebut kewajiban melakukan vaksin itu mirip seperti diskriminasi di tempat kerja dan harus ditolak. Alasannya karena saat ini masih banyak sektor lain yang lebih membutuhkan vaksin Covid-19 ketimbang penerbangan.

Cara Migrasi dari WhatsApp Tanpa Kehilangan Data dan Chat

“Kita seharusnya tidak pernah meminta vaksinasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bepergian,” kata Kepala Eksekutif WTTC Gloria Guevara seperti diberitakan Reuters.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah di berbagai negara sedang membendung penyebaran Covid-19, salah satunya dengan mengandalkan vaksinasi yang juga bakal diwajibkan menjadi syarat terbang. Salah satu maskapai yang setuju dengan aturan ini adalah Qantas Airways.

“Saya sangat tidak setuju dengan pendekatan dari Qantas,” kata Guevara, yang organisasinya mewakili sektor yang menyumbang sebanyak 10% dari lapangan kerja global.

“Jika Anda memerlukan vaksinasi sebelum bepergian, itu mendiskriminasi kami,” ujarnya.

Menurut WTTC, protokol keselamatan penerbangan yang selama ini diberlakukan sudah cukup dalam mencegah penyebaran Covid-19. Saat ini, pesawat memanfaatkan penyaringan udara di dalam pesawat atau sistem HEPA.

“Dengan adanya sistem itu, artinya lebih sedikit kesempatan penularan Covid-19 di pesawat daripada di supermarket,” ujarnya.

Ini Panduan Beli Saham, Pemula Wajib Catat!

“Kita perlu melindungi kelompok rentan dan memprioritaskan vaksinasi untuk mereka,” bebernya seperti dikutip dari detikcom.

Akan tetapi pendapat Guevara ini rupanya bertolak belakang dengan mayoritas masyarakat yang mengikuti panel online, di mana mereka mendukung persyaratan vaksin Covid-19 untuk dapat terbang.

Pihak yang justru mendukung Guevara adalah CEO AirAsia Group Tony Fernandes yang mengatakan protokol pengujian Covid-19 secara global tetap menjadi kunci untuk dapat membuka kembali perjalanan.

Fernandes mengatakan ia pesimis tentang kesiapan negara-negara untuk menerima tes dan sertifikat vaksin Covid-19 satu sama lain. Di samping itu, saat ini negara-negara di Asia juga cenderung membutuhkan banyak vaksin.

“Ada rasa kurang percaya yang besar di luar sana saat ini. Negara akan mempertanyakan apakah tes PCR benar-benar sesuai standar kita? Pemerintah pun menjadi sangat nasional,” paparnya.