JEDA.ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memangkas struktur pejabat eselon di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda). Pejabat eselon III dan IV akan diganti dengan robot alias artificial intelligence (AI).
Pada tahap awal, Jokowi meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) untuk memulai perampingan pejabat eselon dan menggantikan mereka dengan robot.
”Saya sudah perintahkan ke Menteri PANRB Tjahjo Kumolo untuk diganti dengan AI. Kalau diganti AI, birokrasi kita jadi lebih cepat, saya yakin itu,” kata Jokowi beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, Sabtu (30/11/2019).
Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan & RB Eddy Syah Putra mengatakan Menteri Tjahjo akan menyampaikan kesiapan instansinya untuk memangkas esolon saat acara Anugerah ASN 2019 di TVRI, Senin (2/12/2019).
“Kemenpan siap untuk dilakukan tahun ini. Diharapkan bahwa di Desember ini, setelah Pak Menteri menyampaikan akan ada pelantikan menyesuaikan peralihan dari struktural ke fungsional di Kemenpan,” tutur dia.
Eddy menyatakan pihaknya tengah menyusun beberapa regulasi terkait pengalihan jabatan struktural ke fungsional tersebut. Menurutnya, itu tidaklah mudah, lantaran ada banyak item dan aturan yang harus dikeluarkan, termasuk bagaimana karier seseorang ketika sudah tidak ada di struktural.
Tak hanya dari internal Kemenpan & RB, ke depannya perampingan pejabat eselon ini akan menyasar kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah. Tidak bisa dimungkiri birokrasi di Indonesia termasuk jumlah pejabat struktural dari eselon I, II, III, dan IV cukup banyak.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS di Indonesia per 30 Juni 2019 mencapai 4.286.918 orang.Dari jumlah itu, tercatat sebanyak 10,73% atau sekitar 459.986 PNS merupakan pejabat struktural dari eselon I sampai IV.
Sebagian besar PNS di Indonesia menduduki jabatan fungsional tertentu yaitu 50,17%. Dari jabatan ini sebagian besar adalah tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Kemudian ada 39,10% PNS yang menduduki jabatan fungsional umum. Artinya jika pejabat eselon III dan IV dihapus, mereka bisa jadi akan menempati jabatan fungsional umum atau jabatan fungsional tertentu.
Bila kebijakan pejabat eselon III dan IV akan dihapus, paling banyak ada di daerah mana? BKN dalam statistik PNS memaparkan sebaran PNS berdasarkan lokasi dan eselon.
Ada satu kantor pusat BKN dan 14 kantor regional (KR) yang dipaparkan dalam data itu. Berikut perinciannya.
BKN Pusat
KR I BKN Yogyakarta
KR II BKN Surabaya
KR III BKN Bandung
KR IV BKN Makassar
KR V BKN Jakarta
KR VI BKN Medan
KR VII BKN Palembang
KR VIII BKN Banjarmasin
KR IX BKN Jayapura
KR X BKN Denpasar
KR XI BKN Manado
KR XII BKN Pekanbaru
KR XIII BKN Aceh
KR XIV BKN Manokwari
Dengan statistik itu akan cukup banyak pejabat eselon III dan IV yang terkena kebijakan itu bila diterapkan menyeluruh di seluruh Tanah Air.
JEDA.ID — Berikut ini terdapat daftar lokasi pembantaian yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI…
JEDA.ID — Berikut ini terdapat deretan wisata di dekat atau sekitar Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah,…
JEDA.ID — Masa pensiun kerap menjadi momok bagi sebagian orang lantaran sudah tidak adanya penghasilan…
JEDA.ID — Berikut ini terdapat spesifikasi lengkap dari Sirkuit Mandalika di Lombok yang sempat mencuri perhatian…
JEDA.ID — Berikut ini terdapat potret ganteng seorang polisi di Instagram bernama Ega Prayudi, yang merupakan…
JEDA.ID — Apa bunyi bacaan doa dan zikir agar cepat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan menurut…