Kenapa Publik Benci Politik Pencitraan?

JEDA.ID – Membangun citra diri adalah bagian dari strategi politik paling umum. Istilah populernya, pencitraan. Meski diperbolehkan, banyak yang tidak suka dengan politik pencitraan. Apa masalahnya?

Pencitraan bukan hanya milik politisi. Sebagian pelaku di industri hiburan juga menggunakan cara ini untuk meraih segmentasi yang mereka inginkan. Branding juga dilakukan untuk kegiatan bisnis.

Jika di politik lazim disebut pencitraan, maka dunia hiburan mengenal istilah personal branding. Cara ini umum dilakukan bagi mereka yang belum memiliki segmen pasar.

Jon White di Jurnal Political Marketing (2002) menyebut tujuan dari branding adalah untuk membuat entitas yang unik pada dimensi yang relevan dan disambut baik oleh konsumen. John White merujuk pada merek dalam dunia bisnis dan hiburan.

Dalam beberapa tahun terahir, disiplin ilmu politik sudah mulai banyak mengadaptasi teori-teori branding yang pada awalnya dikembangkan oleh disiplin ilmu manajemen marketing dan komunikasi.

Muncul banyak ahli di bidang political marketing yang gagasan dan pemikirannya dipakai dalam berbagai penelitian seputar branding.

Pencitraan merujuk pada usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk membentuk citra diri seseorang sesuai keinginan. KBBI memaknai pencitraan sebagai proses, cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu; penggambaran.

Pencitraan ini biasanya menyesuaikan dengan selera atau harapan publik guna menarik simpati publik secara luas. Kadang pencitraan juga dimaksudkan untuk mengurangi pandangan buruk dari publik.

Prakteknya, pencitraan ini dipakai untuk membungkus diri agar sesuai dengan gambaran yang diinginkan publik. Biasanya politisi akan melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak mengundang simpati.

Pencitraan dilakukan lewat proses yang lebih singkat. Bisa jadi mengubah karakter asli orang yang dicitrakan untuk mendapat jenis kepribadian yang disukai. Karena tujuannya mengubah persepsi orang, maka pencitraan akan melibatkan media yang secara luas diakses publik.

Gibran, Jokowi, dan Pro-Kontra Politik Dinasti

Political Branding

Di dunia politik pencitraan dianggap istilah yang cukup “kasar.” Sejumlah istilah biasa dipakai konsultan politik yang pada hakekatnya akan merujuk pada makna yang sama dengan pencitraan.

Misalnya “political branding“. Istilah ini lebih umum dan banyak dipakai dengan cakupan makna yang lebih luas dari sekadar istilah pencitraan. Kesan yang ditangkap pendengar pun terasa lebih positif.

Branding adalah konstruksi yang bersifat multidimensi, melibatkan pencampuran nilai-nilai fungsional dan emosional untuk mempertemukan performa konsumen dan kebutuhan psikososial. Tujuan dari branding adalah untuk membuat merek yang unik pada dimensi yang relevan dan disambut baik oleh publik.

Pengamat politik Amerika, Loran Downer, dalam esai berjudul Political Branding Stategies mengulas tentang political branding. Political branding adalah strategi yang dipilih secara sadar untuk mengidentifikasi dan membedakan serta mempengaruhi penawaran-penawaran politik dengan nilai-nilai emosional maupun fungsional untuk meningkatkan daya tarik dan keterikatan pemilih.

Political branding menjelaskan bagaimana para pemilih memandang dan merespon sebuah entitas politik, baik partai ataupun tokoh. Partai dianggap sebagai produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu pula tokoh. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi one man one vote.

Political branding dalam prakteknya juga meliputi pencitraan. Sayangnya, di banyak negara pencitraan yang dilakukan dengan cara instan dan general. Mereka yang melakukan pencitraan kebanyakan memilih tema yang sama; apa yang sedang disukai masyarakat.

Seperti ketika publik jenuh dengan gaya kepemimpinan elitis, politisi cenderung mencitrakan diri sebagai yang paling sederhana dan merakyat. Caranya bisa beragam, tapi kesan yang ingin ditimbulkan ujung-ujungnya sama.

Persoalan lain adalah pencitraan sering tidak mengusung sebuah nilai atau visi yang spesifik. Politisi cenderung membawa kesan baik tanpa menawarkan ide-ide baru. Tidak ada substansi yang dibicarakan.

Yang Sama & Beda dari Jokowi dan Gibran saat Awal Maju Pilkada

Politik Kekinian

Mampir ke pasar tradisional bersalaman dengan pedagang yang terlihat tua dan miskin, menulis caption bijak. Cukup efektif menarik simpati, namun publik tidak mendapat gambaran apa yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan di pasar tradisional.

Politisi menghindari perdebatan di isu-isu sensitif tapi membiarkan pendukungnya gontok-gontokan di media sosial. Memang terkesan baik hati, tapi publik jadi tidak mendapat gambaran di posisi mana politikus itu berdiri.

Akses media yang luas membuat publik mendapat pengetahun soal sistem political branding dan pencitraan. Hal ini yang mendorong publik untuk lebih sadar terhadap strategi pencitraan. Merasa telah mawas diri membuat publik lebih cerewet dalam mengomentari segala hal termasuk politik.

Ilmuwan politik di masa komtemporer ini cenderung lebih praktis, positivis, dan realis. Hal itulah yang membentuk karakteristik pencitraan.

Apapun itu, politik tetap soal perebutan kekuasaan yang melibatkan kepentingan publik. Sesuatu yang melibatkan kepentingan publik bukan saja akan diterima, tapi juga akan mendapat reaksi yang luas.

Cerita Politik Dinasti Orang Tua-Anak di Indonesia