Jadi Ketum PDIP Lagi, Begini Jejak Politik Megawati

JEDA.ID-Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP secara aklamasi. Keputusan itu diambil berdasarkan pandangan umum dari semua utusan DPD dan DPC serta perwakilan luar negeri PDIP.
“Kesemuanya aklamasi memohon kesediaan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk memimpin PDIP periode 2019-2024,” kata Ketua Sidang Kongres V PDIP Soeryo Respationo di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019) seperti dilansir detik.com

“Tadi saya sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada seluruh utusan sidang Kongres V dan serentak mereka menyetujui secara aklamasi,” lanjut Ketua DPD PDIP Kepulauan Riau ini.

Megawati lalu menjelaskan alasannya menerima kembali mandat sebagai Ketua Umum PDIP. Salah satunya karena dia menyadari perlu persiapan matang untuk Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. “Ya itu makanya saya adakan Kongres untuk melakukan persiapan. Jadi sebenarnya banyak yang lupa, dari teman-teman partai saja juga banyak yang tidak sadari bahwa sebenarnya tahun 2020 akan ada pilkada, jumlah cukup besar. Lalu setelah itu masuk 2024,” jelas Megawati.

Melesat

Dalam buku Biografi Presiden dan Wakil Presiden RI susunan Muhammad El Brahimy disebutkan, Megawati memiliki nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Megawati lahir di Jogja, 23 Januari 1947. Dia merupakan anak dari pasangan Presiden RI Pertama Soekarno dan Fatmawati.

1986

Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.

1993

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.

1996

Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.

Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.

Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terpisah menjadi PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.

1997

Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah “Mega Bintang”. Mega sendiri memilih golput saat itu.

1999

Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.

Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain, dan memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan presiden adalah 373 banding 313 suara.

2001

Pelantikan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001.
Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

2004

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% – 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.

2014

Megawati dan PDI-P menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Akhirnya melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 – 2019. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020.

2019

Dalam Kongres V PDIP yang digelar di Bali, Kamis (8/8/2019) Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP secara aklamasi. Megawati akan memimpin PDIP lagi untuk periode 2019-2024