Aset Negara Tembus Rp10.000 Triliun Tak Serta Merta Buat Bayar Utang, Kenapa?

JEDA.ID— Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat nilai aset negara atau barang milik negara (BMN) mencapai Rp10.467,53 triliun.

Aset tersebut terus dikelola pemerintah untuk mendapatkan pundi-pundi yang disebut pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Aset negara bisa buat bayar utang pemerintah Rp5.172,48 triliun?

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengaku hal tersebut bisa dilakukan. Namun pemerintah enggan melakukannya lantaran sudah ada skema khusus untuk pembayaran utang pemerintah.

“Kalau kita mau serahkan aset kita, jual aset bisa. Tapi kita nggak mau jual,” kata Isa saat media briefing secara virtual, seperti dilansir detikcom, Jumat (10/7/2020).

Menurut Isa, pembayaran utang pemerintah sudah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dirinya tidak ingin melunasi utang pemerintah dengan menjual aset negara meskipun bisa dilakukan.

“Kalau mau obral, ya dengan cara jual aset. Tapi kita nggak mau melakukan itu,” tegasnya.

Bioskop Segera Dibuka Kembali, Berikut Deretan Film Indonesia yang Bisa Dinanti

Meningkat

Perlu diketahui, aset negara saat ini tembus Rp10.467,53 triliun atau meningkat 65% dari sebelumnya yang mencapai Rp6.325,28 triliun. Peningkatan juga terjadi pada ekuitas negara sebesar 22,26% menjadi Rp5.127,31 triliun, begitu juga dengan kewajiban yang meningkat 77,74% menjadi Rp5.340,22 triliun.

Aset negara yang mencapai Rp10.467,53 triliun ini terdiri atas aset lancar Rp491,86 triliun, investasi jangka panjang Rp3.001,2 triliun, aset tetap Rp5.949,59 triliun, aset lainnya menjadi Rp967,98 triliun, dan piutang jangka panjang sebesar Rp56,88 triliun.

Prabowo Kelola Aset Negara Rp1.645 Triliun

DJKN Kementerian Keuangan mengumumkan nilai aset negara yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemenhan) paling tinggi di antara kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.

Nilai aset institusi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini berhasil menyalip Kementerian PUPR yang semula berada di urutan nomor satu.

“Kita juga punya daftar 10 K/L terbesar ada, yang paling kaya adalah Kemenhan,” kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan saat media briefing secara virtual, Jumat (10/7/2020) seperti dilansir detikcom.

Encep mengungkapkan salah satu faktor nilai aset aset negara yang dikelola Kemenhan bisa berada di nomor satu.

“Dulu Kementerian PUPR sekarang kesalip karena sekarang aset-aset Kementerian Pertahanan yang dulu di pinggir kota, sekarang di tengah kota, makanya meningkat,” jelasnya.

Berdasarkan data DJKN, sebanyak 10 K/L dengan nilai aset tertinggi saat ini, Kemenhan berada di urutan nomor satu dengan nilai Rp1.645,56 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp1.564,61 triliun, Kementerian Sekretariat Negara Rp 575,41 triliun, Kementerian Perhubungan Rp493,90 triliun, Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp399,97 triliun.

Selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp295,66 triliun, Kementerian Keuangan Rp114,50 triliun, Kementerian Agama Rp94,19 triliun, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp 84,09 triliun.

“Data mengenai aset di KL, 10 KL ini menguasai 90% BMN,” ungkapnya.

Intip Keunggulan Android yang Bisa Iri Pengguna iPhone

Pembiayaan Utang

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembiayaan utang hingga 30 Juni 2020 mencapai Rp 421,5 triliun. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp181,2 triliun.

Berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dari detikcom, Jumat (10/7/2020), tingginya pembiayaan utang di semester I-2020 ini sejalan dengan langkah extraordinary dan pelebaran defisit anggaran menjadi 6,34% terhadap PDB.

“Pelebaran defisit merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan countercyclical di mana ketika ekonomi melemah, pemerintah perlu step in untuk memberikan stimulus untuk perbaikan ekonomi,” bunyi paparan Sri Mulyani.

Realisasi defisit anggaran hingga semester I-2020 tercatat sebesar 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun. Hal ini dikarenakan pendapatan negara terkumpul Rp 811,2 triliun sementara belanja negara tercatat Rp 1.068,9 triliun.

“Pendapatan negara minus 9,8% dibandingkan dengan tahun lalu mencapai Rp 899,6 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Jika dilihat lebih rinci lagi, penerimaan negara yang mencapai Rp 811,2 triliun berasal dari pajak sebesar Rp 531,7 triliun, bea cukai sebesar Rp 93,2 triliun, PNBP Rp 184,5 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp 1,7 triliun.

Sedangkan untuk belanja negara yang mencapai Rp 1.068,9 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp668,5 triliun serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp400,4 triliun.

Dengan realisasi tersebut, maka defisit anggaran APBN 2020 hingga semester I-2020 tercatat 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun terhadap PDB.

“Realisasi APBN Semester I tahun 2020, defisit mencapai 1,57% terhadap PDB sejalan dengan turunnya pendapatan akibat perlambatan ekonomi sedangkan kinerja belanja tetap dapat tumbuh positif dalam rangka mendukung penanganan dampak Covid-19,” ungkapnya.